Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan memantau pelaksanaan fasilitas tax holiday dan meninjau ketentuan yang menjadi landasannya. Evaluasi tersebut diarahkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur insentif pembebasan pajak bagi investor. Pemerintah, kata Airlangga, akan melihat pelaksanaan aturan itu sekaligus mengupayakan perbaikan agar kebijakan dapat terus ditelaah sesuai kebutuhan.
Pernyataan itu disampaikan saat wartawan menanyakan kelanjutan fasilitas tax holiday. Pertanyaan tersebut muncul dalam konteks ketentuan sebelumnya yang disebut berlaku hingga 2025, sehingga perhatian tertuju pada status insentif setelah periode tersebut. Menanggapi hal itu, Airlangga mengatakan, “tax holiday nanti kita akan monitor perbaikan daripada pmk-nya,” dalam konferensi pers pertumbuhan ekonomi kuartal III-2026 pada Kamis (5/11/2026).
Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah belum menutup ruang evaluasi terhadap aturan insentif investasi. Pemantauan akan menjadi bagian penting untuk menilai bagaimana ketentuan dalam PMK berjalan dan bagian mana yang perlu diperbaiki. Namun, dalam pernyataannya, Airlangga tidak merinci bentuk perubahan, jadwal penerbitan aturan baru, maupun skema pengganti apabila fasilitas yang sebelumnya disebut berakhir pada 2025 tidak dilanjutkan. Karena itu, aspek-aspek tersebut masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari pemerintah.
Tax holiday merupakan salah satu fasilitas yang dapat dipertimbangkan investor dalam menentukan rencana penanaman modal. Evaluasi atas ketentuannya dapat berkaitan dengan upaya menjaga daya tarik investasi, sekaligus memastikan insentif memiliki aturan yang jelas dan dapat diterapkan. Pernyataan Airlangga menegaskan fokus pemerintah pada pemantauan dan perbaikan regulasi, bukan mengumumkan keputusan final mengenai masa berlaku atau persyaratan fasilitas tersebut. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada hasil peninjauan dan keputusan pemerintah mengenai PMK terkait.
Airlangga Hartarto belum menyampaikan jadwal pasti penerbitan revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait fasilitas tax holiday. Informasi yang tersedia sejauh ini hanya menunjukkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Karena belum ada tanggal yang diumumkan, pelaku usaha dan calon investor masih perlu menunggu penjelasan lebih lanjut mengenai proses serta waktu berlakunya aturan lanjutan.
Bentuk kebijakan setelah evaluasi juga belum dipastikan. Pemerintah belum menjelaskan apakah hasil kajian akan dituangkan dalam PMK baru atau melalui perpanjangan ketentuan yang saat ini berlaku. Kedua pilihan itu memiliki konsekuensi berbeda bagi kepastian hukum, tata cara pengajuan, dan perencanaan investasi. Namun, belum ada dasar untuk menyimpulkan pilihan mana yang akan diambil ataupun apakah substansi fasilitas akan berubah.
Ketidakpastian mengenai jadwal dan bentuk aturan bukan berarti fasilitas tersebut telah dihentikan atau dipastikan akan diperpanjang. Sampai pemerintah menyampaikan keputusan resmi, ketentuan yang berlaku dan rencana perubahan perlu dibedakan dengan cermat. Pernyataan mengenai evaluasi menjelaskan bahwa kebijakan sedang ditinjau, bukan bahwa hasil atau arah akhirnya telah ditetapkan.
Evaluasi ini penting karena insentif perpajakan merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk menarik investasi. Fasilitas tax holiday dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan ketika membandingkan biaya dan kelayakan suatu proyek, khususnya untuk investasi berskala besar. Di sisi lain, pemerintah perlu menilai apakah pemberian keringanan pajak sejalan dengan sasaran ekonomi dan mampu mendorong aktivitas sektor swasta secara efektif.
Peninjauan kebijakan juga memberi ruang untuk mempertimbangkan keseimbangan daya tarik investasi dan efisiensi penerimaan negara. Evaluasi dapat mencakup pelaksanaan aturan, manfaat yang diharapkan, serta kepastian yang dibutuhkan dunia usaha, meskipun rincian aspek yang sedang dikaji belum dipaparkan secara lengkap. Karena itu, pembahasan mengenai dampak atau perubahan persyaratan masih sebaiknya diperlakukan sebagai kemungkinan, bukan keputusan pemerintah.
Pelaku usaha dapat memantau pengumuman resmi berikutnya untuk mengetahui jadwal, bentuk aturan, dan ketentuan transisi apabila ada perubahan. Hingga informasi tersebut tersedia, belum dapat dipastikan kapan revisi PMK diterbitkan maupun bagaimana pemerintah akan melanjutkan fasilitas tax holiday. Sikap ini menjaga pembahasan tetap sesuai dengan informasi yang telah disampaikan, tanpa mendahului keputusan kebijakan.
Dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, investasi dipandang sebagai salah satu faktor penting yang perlu dipertahankan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan bahwa kegiatan penanaman modal berperan dalam mendukung kapasitas produksi, memperluas kegiatan usaha, serta menciptakan peluang kerja. Karena itu, pemerintah berupaya memastikan iklim investasi tetap kondusif dan mampu menarik penanaman modal dari dalam maupun luar negeri. Upaya tersebut juga berkaitan dengan sasaran pembangunan yang lebih luas, termasuk menjaga momentum pertumbuhan di tengah dinamika ekonomi global dan kebutuhan untuk meningkatkan daya saing industri domestik.
Pemerintah menargetkan rasio investasi terhadap produk domestik bruto tetap berada di kisaran 30 persen. Angka tersebut mencerminkan pentingnya investasi sebagai bagian dari komposisi perekonomian, sekaligus menjadi salah satu indikator yang diperhatikan dalam mendorong pertumbuhan. Namun, pencapaian target itu tidak hanya bergantung pada besarnya dana yang masuk. Airlangga menggarisbawahi perlunya peningkatan efisiensi agar modal yang ditanamkan dapat menghasilkan tambahan output secara lebih optimal. Dengan kata lain, upaya meningkatkan investasi perlu berjalan seiring dengan perbaikan produktivitas dan penggunaan sumber daya yang lebih efektif di berbagai sektor.
Salah satu aspek efisiensi yang sedang didalami pemerintah adalah penurunan biaya logistik. Pengeluaran untuk mengangkut, menyimpan, dan mendistribusikan barang dapat memengaruhi biaya produksi serta kelancaran rantai pasok. Jika beban tersebut dapat ditekan, kegiatan usaha berpeluang berjalan lebih efisien dan modal dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih besar. Menurut Airlangga, biaya logistik yang lebih rendah diharapkan turut membantu menekan incremental capital output ratio (ICOR), yaitu rasio yang menggambarkan tambahan modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan output. Penurunan ICOR menunjukkan bahwa kebutuhan modal untuk mendorong output dapat menjadi lebih efisien. Karena itu, pembenahan logistik menjadi bagian dari perhatian pemerintah dalam menjaga kualitas investasi, bukan sekadar mengejar peningkatan nilainya.
Dalam memaparkan alasan efisiensi investasi, Airlangga menyoroti perbedaan kinerja antarwilayah dan jenis kawasan. Kawasan ekonomi khusus (KEK) serta kawasan industri, menurut contoh yang ia sampaikan, memiliki incremental capital output ratio (ICOR) di bawah empat. Angka ini menggambarkan kebutuhan modal yang relatif lebih rendah untuk menghasilkan tambahan output dibandingkan kondisi dengan rasio lebih tinggi. Dengan kata lain, pemanfaatan modal di kawasan tersebut dinilai lebih efisien, sehingga dapat menjadi rujukan dalam merancang kebijakan investasi yang produktif.
Airlangga mengaitkan efisiensi tersebut dengan peluang mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kombinasi investasi sekitar 30% terhadap perekonomian dan ICOR yang lebih efisien, menurut penilaiannya, dapat membuka ruang untuk mengejar pertumbuhan sebesar 7% hingga 7,5%. Angka itu merupakan sasaran atau peluang yang disampaikan, bukan jaminan bahwa pertumbuhan tersebut akan tercapai. Hasilnya tetap bergantung pada kemampuan mengarahkan modal ke kegiatan produktif, menjaga kepastian usaha, serta memastikan proyek berjalan dan memberi dampak terhadap kapasitas produksi.
Selain mendorong investasi, pemerintah juga akan memperkuat ekspor dan membenahi sektor logistik. Kedua hal tersebut dipandang penting untuk mendukung aktivitas produksi, memperlancar distribusi barang, dan memperluas akses produk Indonesia ke pasar luar negeri. Perbaikan logistik dapat membantu menekan hambatan biaya dan waktu pengiriman, sementara ekspor yang meningkat dapat memperkuat permintaan terhadap hasil produksi domestik. Dengan demikian, upaya mengejar pertumbuhan tidak hanya bertumpu pada besarnya modal yang masuk, tetapi juga pada efisiensi kegiatan ekonomi dan daya saing usaha.
Data dalam paparan mengenai pertumbuhan ekonomi kuartal III-2026 turut menunjukkan peran investasi dalam perekonomian.
Baca juga: Percepatan Bioetanol Nasional Didorong, Uji Efisiensi dan Pasokan Bahan Baku Jadi Sorotan | Ombudsman Siapkan Investigasi Tata Kelola Lapas Setelah Temuan Klaster Mewah | Pemecatan Kalapas Bogor Disorot Wildan Ansori Nasution, Evaluasi Sistem Dinilai Jadi Kunci
62 kunjungan