Jakarta | Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri mengungkap fasilitas produksi vitamin anak palsu bermerek Apialys di Lampung. Pengungkapan ini menjadi bagian dari penindakan terhadap kegiatan produksi dan peredaran produk yang diduga menggunakan merek resmi tanpa hak. Produk tersebut dipasarkan dengan membawa nama Apialys, meskipun pembuatannya dilakukan secara ilegal.
Perkara ini bermula dari temuan penyidik mengenai adanya tempat yang digunakan untuk memproduksi vitamin anak dengan merek yang telah dikenal masyarakat. Penggunaan merek resmi tanpa izin berpotensi menyesatkan konsumen karena produk seolah-olah berasal dari pihak yang memiliki hak atas merek tersebut. Dalam konteks perlindungan masyarakat, peredaran vitamin anak palsu juga menjadi perhatian karena menyangkut produk yang dikonsumsi oleh kelompok usia anak.
Dalam pengungkapan tersebut, penyidik menetapkan seorang berinisial IKS sebagai tersangka. Penetapan itu berkaitan dengan dugaan keterlibatan dalam produksi vitamin anak bermerek Apialys secara ilegal. Bareskrim Polri masih menangani perkara tersebut sesuai kewenangan penyidikan yang berlaku. Informasi mengenai pengungkapan fasilitas produksi ini menegaskan pentingnya kewaspadaan terhadap produk yang menggunakan merek resmi, tetapi tidak diproduksi melalui jalur yang memiliki hak.
Masyarakat perlu memperhatikan keaslian produk vitamin anak sebelum membeli atau mengonsumsinya. Produk dengan merek tertentu tidak otomatis menjamin bahwa barang tersebut berasal dari sumber resmi, terutama apabila beredar melalui jalur yang tidak jelas. Kasus produksi vitamin anak bermerek Apialys secara ilegal menunjukkan bahwa penggunaan nama dan merek tanpa hak dapat menjadi bagian dari peredaran produk palsu yang merugikan konsumen serta pemilik merek. Pengungkapan oleh Bareskrim Polri diharapkan dapat membantu mengungkap kegiatan ilegal tersebut dan mencegah semakin luasnya peredaran produk terkait.
Perkara dugaan produksi ilegal vitamin anak bermerek Apialys di Lampung bermula dari temuan pemilik hak merek resmi. PT LAPI Laboratories, sebagai perusahaan yang memiliki hak atas merek Apialys, mendapati adanya produk dengan merek tersebut yang beredar tanpa kewenangan. Temuan itu kemudian dilaporkan kepada Bareskrim Polri untuk ditindaklanjuti melalui penyelidikan.
Produk yang dicurigai tidak hanya ditemukan dalam peredaran konvensional, tetapi juga ditawarkan melalui sejumlah platform perdagangan elektronik atau e-commerce. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena penjualan secara daring dapat memperluas jangkauan distribusi dan memudahkan konsumen memperoleh barang yang belum dipastikan legalitas maupun keasliannya. Laporan dari pemegang merek menjadi informasi awal bagi aparat untuk menelusuri sumber produk, pihak yang terlibat, serta pola distribusinya.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menyampaikan bahwa pengungkapan perkara tersebut berawal dari laporan PT LAPI Laboratories. Berdasarkan informasi itu, penyidik melakukan pendalaman terhadap produk Apialys yang dipasarkan melalui kanal digital dan mengembangkan penyelidikan ke lokasi yang diduga berkaitan dengan kegiatan produksinya. Keterangan tersebut menegaskan bahwa proses penanganan kasus bermula dari laporan pemegang merek, bukan semata-mata dari pemeriksaan rutin terhadap peredaran obat atau produk kesehatan.
Langkah awal ini juga menunjukkan pentingnya peran pemilik merek dalam mengawasi penggunaan identitas dagang dan peredaran produk di pasar. Ketika menemukan barang yang diduga menggunakan merek secara tidak sah, pemegang hak dapat melaporkannya kepada aparat agar legalitas produk, proses pembuatannya, serta jaringan penjualannya dapat diperiksa. Dalam perkara Apialys, laporan tersebut menjadi dasar bagi Bareskrim untuk mengungkap dugaan kegiatan produksi ilegal di Lampung dan melanjutkan penanganan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Hasil penyidikan Bareskrim mengungkap bahwa tersangka telah menjalankan pabrik gelap yang memproduksi vitamin anak bermerek Apialys sejak 2021. Kegiatan tersebut dilakukan secara tersembunyi, dengan proses pengemasan dan pemasaran yang ditujukan kepada konsumen di berbagai wilayah Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa operasi tidak berlangsung sesaat, melainkan telah berjalan selama beberapa tahun sebelum berhasil diungkap oleh aparat penegak hukum.
Dalam kegiatan produksinya, vitamin palsu tersebut dikemas menggunakan bahan baku madu hutan. Produk kemudian ditempatkan dalam botol dan dipasarkan dengan merek Apialys, sehingga tampil sebagai vitamin anak yang dapat ditawarkan kepada masyarakat. Informasi mengenai penggunaan madu hutan menjadi bagian dari hasil penyidikan terkait cara tersangka menyiapkan produk sebelum diedarkan melalui saluran penjualan daring.
Pola pemasaran dilakukan secara masif dengan memanfaatkan e-commerce dan media sosial. Kedua saluran digital itu memungkinkan produk ditawarkan kepada konsumen di seluruh Indonesia tanpa bergantung pada jaringan penjualan konvensional. Melalui toko daring, calon pembeli dapat menemukan produk, melihat penawaran, dan melakukan pemesanan dari berbagai daerah. Sementara itu, media sosial digunakan untuk memperluas jangkauan promosi serta mengarahkan perhatian masyarakat kepada produk yang ditawarkan.
Media sosial secara khusus dimanfaatkan untuk menjangkau orang tua yang sedang mencari vitamin bagi anak-anak mereka. Sasaran tersebut dibentuk melalui penyebaran informasi dan penawaran yang muncul di platform digital, tempat orang tua mencari berbagai kebutuhan anak. Vitamin palsu itu dijual dengan harga sekitar Rp50 ribu per botol. Kombinasi harga tersebut, pemanfaatan e-commerce, dan promosi melalui media sosial membuat pemasaran dapat menjangkau konsumen secara luas. Penyidikan Bareskrim kini mendokumentasikan rangkaian kegiatan produksi, pengemasan, serta distribusi yang dilakukan tersangka sejak pabrik gelap tersebut mulai beroperasi pada 2021.
Dalam penggerebekan lokasi yang diduga digunakan untuk memproduksi vitamin anak bermerek Apialys secara ilegal di Lampung, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan kegiatan produksi dan distribusi. Barang bukti utama berupa produk vitamin berlabel Apialys, termasuk kemasan yang telah disiapkan untuk dipasarkan. Selain itu, petugas menyita stiker merek Apialys yang diduga digunakan untuk menempelkan identitas produk pada kemasan. Penyitaan tersebut menjadi bagian penting dalam menelusuri proses pembuatan serta cara produk itu diperkenalkan kepada konsumen.
Penyidik juga membawa perangkat elektronik yang diduga menunjang kegiatan administrasi dan pencetakan. Peralatan tersebut meliputi komputer, monitor, printer, serta sebuah flashdisk yang berisi format stiker. Data dan perangkat itu dapat membantu pemeriksaan terhadap desain label, pencatatan produksi, serta kemungkinan komunikasi atau transaksi yang berkaitan dengan peredaran produk. Dari lokasi yang sama, petugas mengamankan berbagai perlengkapan pengemasan dan penyegelan, termasuk alat yang digunakan untuk menyiapkan produk sebelum diedarkan. Bahan-bahan pembuat vitamin turut disita untuk mendukung pemeriksaan mengenai komposisi dan proses pengolahannya.
Barang bukti lain yang diamankan adalah buku catatan transaksi. Dokumen tersebut berpotensi memberikan gambaran mengenai pembelian bahan, jumlah produk yang dibuat, serta pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penjualan. Seluruh barang kemudian menjadi bagian dari proses penyidikan dan akan diperiksa untuk memperkuat rangkaian dugaan tindak pidana. Berdasarkan perkembangan perkara sebagaimana disampaikan sumber, penyidik telah menetapkan IKS sebagai tersangka dalam kasus produksi vitamin anak bermerek Apialys secara ilegal tersebut. Penetapan ini menandai proses hukum lanjutan terhadap dugaan pembuatan dan peredaran produk yang dilakukan tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku.
