Medan, 28 Juni 2025 — Kasus pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh seorang anggota Polisi Lalu Lintas (Polantas) di Kota Medan memicu kemarahan publik dan sorotan tajam terhadap institusi kepolisian. Peristiwa ini terekam kamera dan viral di media sosial, memperlihatkan Aiptu Rudi Hartono diduga meminta uang sebesar Rp 100 ribu dari seorang pengendara wanita yang melawan arus di Jalan Palang Merah.
Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Gidion Arif Setyawan, secara terbuka meminta maaf kepada masyarakat, khususnya kepada korban yang menjadi sasaran pungli.
“Saya, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Gidion, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kota Medan, khususnya kepada ibu yang menjadi korban dari anggota saya, Rudi Hartono,” ujar Gidion dalam keterangan resminya, Jumat (27/6).
Ia menegaskan bahwa pihaknya langsung melakukan pemeriksaan terhadap Rudi Hartono sejak kasus ini mencuat dan kini telah menempatkannya dalam penempatan khusus (patsus) untuk proses lebih lanjut.
“Saya akan melakukan tindakan sekeras-kerasnya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Saya juga bertanggung jawab penuh. Jika ada masyarakat lain yang merasa dirugikan, silakan hubungi saya secara langsung,” tegasnya.
Dalam video yang beredar, Aiptu Rudi tampak tidak turun dari kendaraan dinasnya. Ia hanya membuka kaca jendela dan berbicara dengan pengendara wanita, yang kemudian terlihat mengeluarkan uang dan menyerahkannya.
Kejadian ini memicu kemarahan publik. Warganet dan aktivis antikorupsi menilai bahwa sanksi berupa mutasi atau alih jabatan tidak akan cukup memberikan efek jera.
“Kalau cuma dipindahkan atau diberi sanksi ringan, tidak akan ada perubahan. Sudah saatnya diberikan sanksi tegas, termasuk pemecatan tidak hormat (PTDH) dan proses pidana,” tulis salah satu komentar di media sosial yang mendapat banyak dukungan.
Kasus ini menambah deretan panjang laporan mengenai oknum polisi yang menyalahgunakan wewenang. Masyarakat pun berharap agar institusi Polri konsisten dalam menindak tegas setiap bentuk penyimpangan, agar kepercayaan publik bisa pulih.
Penegakan hukum tidak boleh setengah hati. Mutasi bukan solusi, tapi efek jera melalui sanksi pidana dan pemecatan adalah kunci.