Yogyakarta | Belasan anggota Forum Kebangsaan Daerah Istimewa Yogyakarta menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di ruang rapat Badan Anggaran DPRD DIY. Aksi itu berlangsung pada Rabu, 4 November 2026, saat rombongan mendatangi kompleks DPRD Yogyakarta. Rekaman kejadian tersebut kemudian ramai beredar di media sosial dan menarik perhatian publik.
Peristiwa di ruang Banggar itu menjadi sorotan karena melibatkan simbol resmi kenegaraan yang dipajang di lingkungan lembaga legislatif daerah. Video yang beredar memperlihatkan anggota forum menurunkan foto wakil presiden. Publikasi rekaman tersebut membuat aksi yang berlangsung di dalam kompleks DPRD itu diketahui lebih luas, sekaligus memunculkan beragam tanggapan dari pengguna media sosial.
Sejauh yang tampak dalam video, fokus perhatian tertuju pada tindakan menurunkan foto dan lokasi berlangsungnya aksi. Informasi yang tersedia menyebutkan belasan anggota forum terlibat dalam adegan tersebut, tanpa memberikan keterangan mengenai jumlah keseluruhan orang yang hadir di kompleks DPRD. Karena itu, jumlah peserta di ruangan tidak dapat dipastikan hanya dari rekaman yang beredar.
Rangkaian fakta itu menempatkan kejadian di DPRD DIY sebagai peristiwa yang mendapat perhatian, baik karena tempatnya maupun karena objek yang diturunkan. Namun, rekaman di media sosial tidak dengan sendirinya menjelaskan seluruh latar belakang, maksud, atau urutan peristiwa sebelum dan sesudah tindakan tersebut. Penilaian terhadap konteks yang lebih luas memerlukan keterangan tambahan dari pihak-pihak terkait.
Perhatian publik terhadap aksi ini juga menunjukkan bagaimana sebuah kejadian di ruang lembaga dapat menyebar cepat melalui platform digital. Video menjadi sumber visual bagi warganet untuk melihat tindakan yang terjadi, tetapi potongan rekaman dapat menyajikan informasi secara terbatas. Dengan demikian, pemberitaan mengenai penurunan foto Gibran di ruang Banggar DPRD DIY perlu membedakan secara jelas hal yang terlihat dalam video dan keterangan lain yang telah dikonfirmasi. Fakta pokok yang diketahui adalah waktu, lokasi, pihak yang disebut terlibat, serta beredarnya rekaman aksi tersebut.
Pembina Forum Kebangsaan DIY, Muhammad Chirzin, menjelaskan bahwa kedatangan rombongan ke gedung dewan bertujuan menyampaikan kegelisahan masyarakat terkait situasi terkini. Menurutnya, forum ingin membawa suara warga ke ruang yang dapat menampung dan meneruskan aspirasi tersebut. Kehadiran mereka, ia tekankan, bukan sekadar menyampaikan pandangan secara lisan, tetapi juga menyerahkan aspirasi agar dapat dicatat dan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Melalui langkah itu, forum berharap kegelisahan yang berkembang di tengah masyarakat tidak berhenti sebagai pembicaraan, melainkan memperoleh perhatian dalam proses pengambilan keputusan. Chirzin menyampaikan keterangan mengenai tujuan rombongan sekaligus menjelaskan harapan mereka setelah aspirasi diserahkan.
Harapan utama forum adalah agar aspirasi yang diterima di gedung dewan diteruskan kepada presiden untuk ditindaklanjuti. Chirzin menyatakan, lembaga perwakilan memiliki peran sebagai penghubung bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pandangan mengenai persoalan publik. Karena itu, penyerahan aspirasi dipandang sebagai bagian dari upaya mendorong suara rakyat sampai kepada pemerintah pusat. Forum menginginkan kegelisahan tersebut mendapat respons melalui jalur yang tersedia, meskipun tindak lanjutnya berada pada pihak yang berwenang. Dalam penyampaian itu, Chirzin tidak hanya menerangkan alasan rombongan datang, tetapi juga menguraikan pokok-pokok tuntutan yang mereka bawa. Ia menempatkan penyaluran aspirasi sebagai tujuan penting dari kehadiran forum di gedung dewan.
Salah satu pokok yang dipaparkan Chirzin berkaitan dengan dugaan masalah ijazah. Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan agenda sidang yang, menurut keterangannya, akan digelar keesokan harinya. Keterangan itu disampaikan sebagai bagian dari penjelasan mengenai tuntutan forum dan alasan isu tersebut masuk dalam aspirasi yang diserahkan. Rincian lebih lanjut mengenai agenda maupun jalannya sidang tidak menjadi bagian dari keterangan yang disampaikan dalam konteks ini. Dengan demikian, hubungan yang disebut Chirzin terbatas pada adanya agenda sidang pada hari berikutnya dan kaitannya dengan pokok tuntutan yang dibawa rombongan. Forum berharap keseluruhan aspirasi, termasuk isu tersebut, dapat diteruskan kepada presiden dan memperoleh tindak lanjut melalui saluran yang semestinya.
Chirzin menjelaskan bahwa penurunan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di ruang Badan Anggaran DPRD DIY berlangsung secara spontan. Ia menyebut tindakan itu bukan agenda tersendiri, melainkan terjadi dalam rangkaian penyampaian sikap Forum Kebangsaan DIY. Menurutnya, momen tersebut berkaitan langsung dengan tuntutan forum agar Gibran dimakzulkan. Karena itu, penurunan foto dipahami sebagai bagian dari ekspresi politik peserta, bukan tindakan yang mewakili keputusan resmi DPRD ataupun lembaga negara lainnya.
Chirzin mengatakan tindakan di ruang Banggar itu dimaksudkan sebagai pesan terbuka. Pesan tersebut, menurut keterangannya, ditujukan kepada masyarakat luas sekaligus anggota dewan yang berada dalam posisi untuk mendengar dan menindaklanjuti aspirasi. Ia memandang penurunan foto sebagai cara forum memperlihatkan bahwa tuntutan mereka disampaikan secara langsung, bukan hanya melalui pernyataan lisan. Namun, keterangan tersebut tetap merupakan penjelasan Chirzin mengenai maksud tindakan peserta, bukan penetapan resmi dari DPRD DIY.
Dalam menyampaikan sikap forum, Chirzin menegaskan bahwa pemakzulan Gibran merupakan sikap tegas yang dipegang Forum Kebangsaan DIY. Pernyataan itu mencerminkan tuntutan politik kelompok tersebut dan tidak berarti proses pemakzulan telah diputuskan atau dijalankan oleh lembaga berwenang. Forum, sebagaimana dijelaskan Chirzin, juga meminta DPR menindaklanjuti isu ijazah yang menjadi sorotan. Permintaan itu diarahkan kepada DPR sebagai aspirasi forum, bukan pernyataan bahwa tuduhan atau persoalan terkait ijazah telah terbukti.
Dengan demikian, penurunan foto memiliki makna simbolis dalam rangkaian aksi menurut Chirzin: tindakan spontan itu menandai desakan forum sekaligus menyampaikan pesannya kepada publik dan para wakil rakyat. Ia mengaitkan aksi tersebut dengan dua hal yang menjadi perhatian mereka, yakni tuntutan pemakzulan wakil presiden dan permintaan agar DPR menindaklanjuti isu ijazah. Penjelasan ini penting dibaca sebagai keterangan dari Chirzin tentang sikap serta tujuan forum, bukan sebagai keputusan konstitusional, hasil pemeriksaan, ataupun kesimpulan lembaga negara.
Pelindung Forum Kebangsaan DIY, Syukri Fadholi, mengatakan aksi menurunkan foto Gibran di ruang Banggar DPRD diikuti 32 elemen masyarakat. Menurut Syukri, jumlah tersebut mencerminkan keterlibatan berbagai unsur yang menyampaikan kegelisahan terhadap situasi bangsa. Ia menjelaskan bahwa dorongan untuk bergerak berangkat dari pandangan bahwa kondisi kehidupan bangsa saat ini tidak baik-baik saja. Pernyataan itu menjadi latar bagi kehadiran mereka dalam aksi dan penyampaian sikap di lingkungan DPRD. Syukri menyampaikan keterangan tersebut saat menjelaskan alasan para peserta terlibat. Ia mengaitkan aksi itu dengan persoalan yang dinilai tengah dihadapi masyarakat dan negara. Bagi peserta, keadaan tersebut mendorong mereka menyuarakan perhatian secara bersama-sama.
Dalam keterangannya, Syukri menyebut korupsi dan kolusi sebagai persoalan yang menjadi perhatian. Ia juga menyoroti respons terhadap kebijakan negara yang menurutnya dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Rangkaian persoalan itu, kata Syukri, turut melatarbelakangi dorongan 32 elemen masyarakat untuk mengikuti aksi. Selain isu tersebut, ia menyebut polemik ijazah Joko Widodo dan Gibran sebagai hal yang ikut menjadi sorotan. Penyebutan berbagai masalah itu disampaikan Syukri sebagai alasan para peserta merasa perlu menyampaikan sikap. Ia tidak hanya mengaitkan keterlibatan mereka dengan satu isu, melainkan dengan sejumlah persoalan yang disebutnya mencerminkan kondisi kehidupan bangsa. Keterangan tersebut menjelaskan pandangan yang mendasari aksi, tanpa memisahkan isu kebijakan dan polemik yang tengah menjadi perhatian publik.
Syukri juga menyampaikan pandangannya mengenai peran Presiden Prabowo dalam merespons situasi yang ia uraikan. Menurutnya, kepala negara memiliki kewajiban moral yang harus ditunjukkan dalam menghadapi keadaan tersebut.
424 kunjungan