Jakarta | Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dapat mengarah pada perbuatan makar. Penilaian tersebut ia jelaskan dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (4/11/2026). Pernyataan itu merujuk pada sifat tindakan yang diduga dilakukan, yakni penyadapan tanpa hak terhadap kepala negara. Prasetyo mengaitkan tindakan tersebut dengan potensi ancaman terhadap kepentingan negara dan keselamatan presiden, bukan sekadar pelanggaran privasi dalam pengertian umum. Karena itu, penyebutan makar disampaikan sebagai kemungkinan arah penilaian atas dugaan tersebut, bukan sebagai keterangan bahwa kesimpulan hukum telah ditetapkan.
Alasan utama yang dikemukakan Prasetyo ialah bahwa penyadapan terhadap Presiden dinilai dapat membahayakan kepentingan negara. Informasi atau komunikasi yang menjadi sasaran penyadapan, menurut penjelasan itu, berhubungan dengan jabatan dan tugas kepala negara. Dengan demikian, tindakan ilegal tersebut dipandang memiliki dimensi yang lebih luas daripada urusan pribadi, sebab dampak yang dikhawatirkan menyentuh kepentingan negara. Prasetyo juga menekankan unsur keselamatan Presiden sebagai pertimbangan. Ia menghubungkan dugaan penyadapan dengan risiko terhadap keamanan kepala negara, sehingga tindakan itu dinilai serius. Keterangan tersebut menjelaskan dasar pandangannya tanpa merinci adanya akibat tertentu yang telah terjadi.
Dalam menyampaikan penilaian itu, Prasetyo mempertahankan hubungan dugaan penyadapan, kepentingan negara, dan keselamatan Presiden. Makna pernyataannya adalah bahwa penyadapan ilegal terhadap kepala negara berpotensi menjadi persoalan yang mengancam dua hal tersebut dan karena itu dapat mengarah pada perbuatan makar. Penjelasan di Istana tersebut tidak dengan sendirinya memastikan siapa pelaku, bagaimana penyadapan dilakukan, ataupun apa hasil pemeriksaannya. Ia juga tidak mengubah status perkara dari dugaan menjadi fakta yang telah terbukti. Yang disampaikan dalam konferensi pers ialah penilaian pemerintah mengenai tingkat keseriusan tindakan yang dituduhkan, berdasarkan kemungkinan bahayanya bagi negara dan Presiden. Pembedaan ini penting agar pernyataan tentang potensi makar dipahami sesuai konteksnya, yaitu sebagai penjelasan atas dugaan dan ancaman yang dinilai, bukan putusan akhir mengenai perkara.
Prasetyo menyatakan bahwa pemerintah belum mengetahui secara terperinci alasan Listyo Sigit Prabowo dan dua jenderal polisi lainnya diduga melakukan penyadapan terhadap presiden serta sejumlah pejabat negara. Ia mengaku belum memperoleh penjelasan lengkap mengenai latar belakang tindakan yang menjadi perhatian publik tersebut. Karena itu, pemerintah belum dapat menyampaikan kesimpulan mengenai motif ataupun tujuan dari dugaan penyadapan itu. Keterangan yang tersedia saat ini masih terbatas, sementara penanganan perkara dan pengumpulan informasi disebut masih berlangsung di lingkungan kepolisian. Prasetyo menekankan pentingnya menunggu perkembangan resmi agar informasi yang disampaikan tidak bertumpu pada spekulasi atau kabar yang belum terverifikasi.
Selain motif, Prasetyo juga mempertanyakan kepada siapa hasil penyadapan yang diduga dilakukan tersebut diserahkan. Menurutnya, alur penerimaan dan penggunaan informasi merupakan bagian penting yang perlu dijelaskan dalam proses pemeriksaan. Pertanyaan itu mencakup apakah hasil penyadapan disimpan, diteruskan kepada pihak tertentu, atau dimanfaatkan untuk tujuan tertentu. Namun, ia belum memiliki informasi yang cukup untuk menjawab hal-hal tersebut. Pemerintah, dalam keterangannya, masih menunggu hasil penelusuran aparat penegak hukum. Dengan demikian, belum ada penjelasan resmi mengenai pihak yang mungkin menerima hasil sadapan maupun tindakan yang mungkin dilakukan setelah informasi itu diperoleh.
Prasetyo menegaskan bahwa proses penanganan dugaan tersebut masih berjalan di kepolisian. Ia menyampaikan bahwa keterangan yang lebih lengkap akan diberikan kemudian kepada media dan masyarakat, setelah informasi yang relevan dapat dipastikan. Sikap ini menunjukkan bahwa pemerintah belum menetapkan penilaian akhir atas perkara tersebut dan masih menantikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Perkembangan selanjutnya diharapkan dapat menerangkan dasar dugaan, mekanisme penyadapan, serta tujuan dan jalur penyerahan hasilnya. Sampai ada keterangan resmi yang lebih menyeluruh, publik diminta memahami bahwa sejumlah pertanyaan itu masih terbuka. Pemerintah menyatakan akan menyampaikan informasi lanjutan pada waktunya, dengan merujuk pada perkembangan pemeriksaan yang sedang berlangsung.
Menurut keterangan yang dirangkum dalam sumber, tiga perwira yang disebut terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi. Sumber tersebut menyatakan bahwa ketiganya telah ditahan dan, setelah menjalani pemeriksaan oleh Bareskrim Polri, ditetapkan sebagai tersangka. Informasi ini perlu dipahami sebagai pemberitaan mengenai proses hukum dan status yang disampaikan, bukan sebagai bukti bahwa dugaan penyadapan telah terbukti. Penetapan tersangka merupakan bagian dari penyidikan; pembuktian dan penilaian atas perkara tetap harus melalui proses hukum yang berlaku.
Kabareskrim Irjen Pol. Asep Safrudin, sebagaimana dikutip dalam sumber, menyebut para tersangka diduga memerintahkan penyadapan terhadap sejumlah pihak tanpa prosedur resmi. Pernyataan tersebut menjelaskan arah dugaan penyidik, tetapi tidak dengan sendirinya memastikan bahwa tindakan yang dituduhkan benar-benar dilakukan oleh masing-masing orang. Rincian mengenai pihak-pihak yang menjadi sasaran, cara penyadapan yang diduga digunakan, serta dasar penilaian bahwa prosedur resmi tidak ditempuh perlu merujuk pada keterangan otoritas dan dokumen perkara. Informasi terverifikasi mengenai hal-hal tersebut penting agar publik dapat memahami perkara secara proporsional, tanpa menyamakan dugaan, keterangan penyidik, dan fakta yang telah diuji.
Karena perkara menyangkut tuduhan serius terhadap individu yang disebut sebagai pejabat atau mantan pejabat kepolisian, penyampaian identitas dan status hukum perlu dilakukan secara cermat. Sebutan tersangka menunjukkan adanya dugaan yang sedang diselidiki, bukan putusan bersalah. Para pihak yang disebut berhak memperoleh proses yang adil, sementara penyidik bertanggung jawab menjelaskan dasar tindakan dan perkembangan perkara sesuai ketentuan. Publik sebaiknya mengikuti informasi dari pernyataan resmi dan perkembangan proses hukum, serta mencermati pembaruan apabila terdapat klarifikasi, bantahan, atau perubahan status. Dengan pemisahan yang jelas tuduhan dan kesimpulan hukum, pemberitaan dapat memberi konteks tanpa menggiring pembaca menganggap dugaan penyadapan sebagai fakta yang sudah dipastikan.
Informasi yang menjadi perhatian dalam perkara ini menyebut dugaan operasi penyadapan berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026. Kegiatan tersebut diduga dilakukan tanpa surat permohonan penyadapan yang semestinya diajukan oleh penyidik dan tanpa lampiran laporan polisi sebagai dasar administrasi. Rincian itu masih merupakan dugaan yang perlu diuji melalui penyelidikan dan proses hukum; informasi yang tersedia tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa penyadapan benar terjadi atau bahwa prosedur tertentu telah dilanggar.
Daftar sasaran yang disebut dalam dugaan tersebut memiliki cakupan luas. Nomor telepon Presiden dikabarkan termasuk di sasaran, disertai sejumlah pejabat negara dan tokoh politik. Kelompok lain yang disebut mencakup organisasi masyarakat sipil atau LSM, insan media, organisasi kemasyarakatan, serta pengusaha nasional. Penyebutan berbagai kategori itu belum menjelaskan identitas seluruh pihak, jumlah nomor yang dipantau, periode pengawasan untuk masing-masing sasaran, maupun tujuan yang mendasari tindakan tersebut. Karena itu, daftar itu sebaiknya dipahami sebagai klaim yang memerlukan verifikasi independen, bukan sebagai catatan sasaran yang telah dipastikan.
Informasi tersebut juga memuat dugaan mengenai penanganan data setelah operasi berlangsung. Pada Oktober 2026, Listyo bersama dua orang lain yang disebut sebagai tersangka diduga memerintahkan penghapusan berkas hasil penyadapan dari komputer yang menjalankan Lawful Interception Management System (LIMS). Jika benar, tindakan itu dapat menimbulkan pertanyaan mengenai integritas bukti elektronik, jejak akses, dan upaya pelestarian data untuk pemeriksaan. Namun, keberadaan perintah, pelaksanaan penghapusan, isi berkas, serta peran masing-masing orang tetap harus dibuktikan melalui bukti yang sah dan pemeriksaan teknis.
Penjelasan publik mengenai dugaan ini perlu membedakan.
Baca juga: Tujuh Tokoh TNI Menerima Bintang Mahaputra dari Presiden Prabowo | Sapi Ras Madura Berkaki Enam dari Boyolali Menangi Kelas Unik di Kontes Piala Presiden 2026 | Kontes Sapi Piala Presiden di Bogor Dorong Swasembada Pangan
916 kunjungan