Jakarta, 6 Oktober 2026 — Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menjatuhkan tindakan disiplin terhadap pegawai dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Sosial yang terindikasi terlibat judi online. Langkah tersebut diambil setelah dilakukan pendataan awal terhadap pegawai yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas perjudian melalui platform digital.
Berdasarkan hasil pendataan, terdapat 1.900 pegawai Kemensos yang masuk dalam daftar dugaan keterlibatan. Data itu tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh pegawai telah terbukti melakukan pelanggaran. Setiap dugaan masih perlu ditelaah berdasarkan informasi yang tersedia, keterangan pihak terkait, serta ketentuan disiplin ASN yang berlaku.
Dari keseluruhan jumlah tersebut, sebanyak 719 pegawai atau 37,84 persen diduga melakukan pelanggaran disiplin ringan. Selanjutnya, 561 pegawai atau 29,53 persen masuk dalam kategori dugaan pelanggaran disiplin sedang. Adapun 620 pegawai lainnya, atau 32,63 persen, diduga melakukan pelanggaran disiplin berat.
Pemetaan berdasarkan tingkat pelanggaran itu menjadi dasar bagi Kemensos untuk menentukan tindak lanjut. Jenis hukuman tidak diberlakukan secara seragam kepada seluruh pegawai yang terdata. Sanksi akan ditetapkan sesuai tingkat kesalahan dan bukti yang diperoleh dalam proses pemeriksaan.
Untuk memastikan keputusan dilakukan secara adil, kementerian akan memperdalam setiap dugaan melalui klarifikasi terhadap masing-masing pegawai. Proses tersebut mencakup pemeriksaan informasi, penelusuran konteks pelanggaran, serta kesempatan bagi pegawai untuk menyampaikan penjelasan. Dengan demikian, tindakan disiplin dapat disesuaikan dengan fakta dan peran masing-masing pihak.
Pendekatan tersebut juga membedakan pegawai yang baru terindikasi dan pihak yang terbukti melanggar aturan. Kemensos menempatkan proses pendalaman dan klarifikasi sebagai tahapan penting sebelum penjatuhan hukuman final. Rincian sanksi bagi setiap kategori akan mengikuti peraturan kepegawaian serta hasil pemeriksaan individual.
Penindakan terhadap aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Sosial dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2023 tentang Disiplin ASN di Lingkungan Kementerian Sosial. Regulasi tersebut menjadi dasar dalam menilai dugaan keterlibatan pegawai dalam judi online, sekaligus menentukan jenis hukuman yang sesuai dengan tingkat pelanggaran. Dengan demikian, pemberian sanksi tidak dilakukan secara seragam, melainkan melalui pemeriksaan terhadap fakta dan kondisi yang menyertai setiap kasus.
Beberapa pertimbangan utama digunakan untuk menentukan kategori hukuman. Pertama, tingkat intensitas pegawai dalam bermain judi online, termasuk seberapa sering aktivitas tersebut dilakukan. Kedua, jumlah uang yang digunakan untuk berjudi, karena nilai transaksi dapat menggambarkan tingkat keseriusan pelanggaran. Ketiga, waktu pelaksanaan aktivitas tersebut, yaitu apakah dilakukan ketika pegawai sedang menjalankan jam kerja atau di luar waktu kerja. Perbuatan yang mengganggu pelaksanaan tugas dan kewajiban kedinasan dapat dipandang lebih serius.
Menteri Sosial Gus Ipul menjelaskan bahwa perbedaan sanksi ringan, sedang, dan berat memiliki ukuran tertentu. Penetapannya dilakukan setelah mempertimbangkan berbagai aspek, bukan semata-mata berdasarkan ada atau tidaknya dugaan permainan judi online. Proses tersebut dapat mencakup penilaian terhadap dampak perbuatan, kedudukan pegawai, tingkat pengulangan, serta kepatuhan terhadap kewajiban disiplin. Pendekatan ini dimaksudkan agar hukuman tetap proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bentuk hukuman juga dibedakan berdasarkan status kepegawaian. Perlakuan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mengacu pada ketentuan disiplin yang berlaku bagi pegawai dengan perjanjian kerja, sedangkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikenai mekanisme dan jenis hukuman sesuai aturan disiplin PNS. Perbedaan status tersebut memengaruhi dasar administratif serta konsekuensi yang dapat diberikan. Oleh karena itu, penentuan sanksi mempertimbangkan peraturan yang relevan bagi masing-masing kelompok, di samping bukti dan tingkat pelanggaran yang telah diverifikasi.
Sanksi bagi aparatur yang terlibat judi online dibedakan berdasarkan status kepegawaiannya, tingkat pelanggaran, serta ketentuan disiplin yang berlaku. Perbedaan ini penting dipahami karena PPPK dan PNS memiliki dasar hubungan kerja serta mekanisme penegakan disiplin yang tidak sepenuhnya sama.
Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pelanggaran ringan dapat dikenai teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis. Bentuk hukuman tersebut diberikan dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, dampak perbuatan, serta riwayat disiplin pegawai.
Apabila pelanggaran dikategorikan sedang, PPPK dapat dikenai pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen. Pemotongan itu diberlakukan selama enam bulan, sembilan bulan, atau 12 bulan, sesuai hasil pemeriksaan dan keputusan pejabat yang berwenang. Durasi sanksi ditetapkan berdasarkan bobot pelanggaran dan keadaan yang menyertainya.
Untuk pelanggaran berat, sanksi yang dapat dijatuhkan berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Keputusan tersebut merupakan tindakan disiplin paling serius bagi PPPK karena mengakhiri hubungan kerja berdasarkan perjanjian yang telah ditetapkan.
Sementara itu, PNS yang melakukan pelanggaran ringan dapat menerima teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis. Jenis hukuman dipilih berdasarkan fakta dan tingkat kesalahan yang terbukti dalam proses pemeriksaan disiplin.
Untuk pelanggaran sedang, hukuman dapat berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun. Sanksi ini dapat memengaruhi perkembangan karier dan penghasilan PNS dalam periode tertentu.
Pelanggaran berat dapat berujung pada penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Penerapan sanksi tetap harus melalui pemeriksaan dan keputusan sesuai prosedur yang berlaku.
Berdasarkan hasil klarifikasi yang telah dilakukan, sejauh ini terdapat satu PNS di lingkungan Kementerian Sosial yang dijatuhi hukuman disiplin berat terkait dugaan keterlibatan dalam judi online. Hukuman tersebut berupa pembebasan dari jabatan dan penempatan yang bersangkutan menjadi pejabat pelaksana selama 12 bulan. Keputusan itu ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 11/MS/KP.06.08/9/2026.
Hasil tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut Kemensos setelah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap informasi mengenai pegawai yang terindikasi terlibat aktivitas judi online. Pemberian sanksi dilakukan sesuai ketentuan disiplin kepegawaian yang berlaku. Kemensos menyampaikan bahwa proses penanganan terhadap pelanggaran dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan serta bukti dan keterangan yang diperoleh selama klarifikasi.
Menteri Sosial Gus Ipul meminta agar kasus tersebut menjadi pembelajaran bagi seluruh jajaran Kemensos. Ia mengingatkan setiap pegawai untuk mematuhi kode etik dan tidak menganggap remeh tanggung jawab sebagai PNS maupun PPPK. Kemensos juga akan memperkuat pengawasan di lingkungan kerja serta tetap mengambil tindakan tegas yang terukur terhadap pegawai yang melanggar sumpah jabatan, ketentuan, atau kode etik. Pesan tersebut ditujukan untuk memastikan seluruh pegawai menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai aturan yang berlaku, sekaligus menjaga integritas dalam pelaksanaan pelayanan sosial.
