Jakarta | Wardatina Mawa menjalani pemeriksaan tambahan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Rabu (4/11/2026). Dalam perkara ini, Mawa diperiksa sebagai saksi terkait laporan yang diajukan Inara Rusli. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari penanganan dugaan akses ilegal dan penyebaran rekaman kamera pengawas atau CCTV pribadi yang disebut berasal dari kediaman Inara. Kehadiran Mawa di kantor Bareskrim berkaitan dengan kebutuhan penyidik untuk memperoleh keterangan lebih lanjut mengenai perkara yang sedang ditangani.
Laporan Inara Rusli telah diajukan sejak November 2025 dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pokok laporan tersebut menyangkut dugaan akses tanpa izin terhadap rekaman CCTV pribadi serta penyebaran rekaman itu. Karena perkara masih berada dalam proses penanganan, keterangan para saksi menjadi salah satu bahan yang dapat digunakan penyidik untuk mendalami rangkaian peristiwa, termasuk cara rekaman diperoleh dan bagaimana rekaman tersebut kemudian beredar. Namun, dugaan yang dilaporkan tetap perlu dibedakan dari fakta yang telah dipastikan melalui proses hukum.
Pemeriksaan kali ini dimaksudkan untuk memberikan keterangan tambahan kepada penyidik Direktorat Siber Bareskrim Polri. Dengan pemeriksaan lanjutan, penyidik dapat meminta penjelasan yang lebih terperinci atau melengkapi informasi yang telah disampaikan dalam pemeriksaan sebelumnya. Keterangan Mawa akan dicatat dan dinilai bersama alat bukti serta informasi lain yang relevan. Proses tersebut merupakan bagian dari tahapan penyelidikan atau penyidikan untuk mengklarifikasi laporan, menguji keterkaitan informasi, dan menentukan langkah hukum selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku. Sampai ada penjelasan resmi mengenai hasil pemeriksaan, substansi keterangan saksi maupun kesimpulan penyidik belum dapat dinyatakan sebagai keputusan akhir. Penanganan laporan tetap menjadi kewenangan aparat, sementara pihak-pihak terkait memiliki hak untuk memberikan keterangan sesuai prosedur. Pemeriksaan tambahan ini, dengan demikian, berfokus pada pemenuhan kebutuhan penyidik dalam mendalami laporan dugaan akses ilegal serta penyebaran rekaman CCTV pribadi tersebut.
Pemeriksaan tambahan terhadap Wardatina Mawa berlangsung singkat dan berisi sembilan pertanyaan. Keterangan tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Mawa, Denny SH, setelah kliennya menjalani pemeriksaan di hadapan penyidik. Menurut Denny, jumlah pertanyaan yang diajukan tidak banyak sehingga proses klarifikasi tambahan itu dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat. Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari tahapan penanganan perkara, bukan pemeriksaan yang memunculkan pokok persoalan baru. Mawa hadir untuk memberikan keterangan sesuai kebutuhan penyidik dalam melengkapi administrasi dan substansi berkas.
Denny menerangkan, sembilan pertanyaan itu pada dasarnya menegaskan kembali keterangan yang telah disampaikan Mawa dalam pemeriksaan sebelumnya. Dengan demikian, pertanyaan tambahan bukan materi baru, melainkan penekanan terhadap informasi yang sudah diberikan agar lebih jelas dan tercatat secara lengkap. Pemeriksaan lanjutan dapat digunakan penyidik untuk memastikan konsistensi keterangan saksi serta memperjelas bagian tertentu dalam berita acara. Denny tidak menyebut adanya perubahan atas keterangan Mawa. Penjelasan tersebut menempatkan pemeriksaan ini sebagai tindak lanjut dari proses sebelumnya, bukan sebagai sesi yang mengubah pokok keterangan saksi.
Pemeriksaan tambahan dilakukan untuk melengkapi berkas perkara sebelum berkas tersebut diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Kelengkapan itu diperlukan agar jaksa dapat meneliti hasil penyidikan dan menentukan langkah berikutnya sesuai prosedur hukum yang berlaku. Karena itu, permintaan keterangan tambahan kepada saksi merupakan salah satu tahapan yang dapat dilakukan sebelum proses penyerahan berkas. Mawa sendiri menyebut kehadirannya sebagai pemenuhan atas panggilan penyidik dalam kapasitasnya sebagai saksi. Ia datang untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan dalam proses tersebut. Keterangan mengenai durasi pemeriksaan, jumlah pertanyaan, dan tujuan pelengkapan berkas ini disampaikan oleh pihak kuasa hukum serta Mawa, sementara proses perkara selanjutnya mengikuti tahapan yang ditangani penyidik dan jaksa.
Syifa, istri Agung yang pernah bekerja sebagai sopir pribadi Inara Rusli, hadir mendampingi Wardatina Mawa dalam rangkaian pemeriksaan tambahan. Kehadirannya menjadi bentuk dukungan kepada Mawa di tengah proses hukum yang sedang berjalan. Di kesempatan itu, Syifa juga menyampaikan bahwa dirinya baru akan memenuhi panggilan pemeriksaan. Ia tidak merinci lebih jauh mengenai proses tersebut, tetapi menyatakan kesediaannya untuk hadir ketika diminta memberikan keterangan kepada pihak berwenang.
Syifa mengaku merasa sedih karena suaminya ikut terseret dalam perkara yang kini menjadi perhatian publik. Menurutnya, situasi tersebut tidak mudah bagi keluarga, terutama karena persoalan hukum yang melibatkan Agung masih berlangsung. Pernyataan itu menggambarkan kekhawatirannya sebagai seorang istri, sekaligus harapannya agar semua pihak dapat menempatkan proses pemeriksaan secara proporsional. Ia berharap keterangan yang disampaikan dapat membantu memperjelas persoalan, tanpa mendahului penilaian aparat yang menangani perkara.
Dalam kesempatan tersebut, Syifa meminta dukungan masyarakat agar Agung memperoleh keadilan. Ia berharap publik memberi ruang bagi proses hukum untuk berjalan dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum seluruh fakta diperiksa. Dukungan yang dimaksud, menurut pernyataannya, penting bagi keluarga dalam menghadapi situasi yang penuh tekanan. Pada saat yang sama, harapan terhadap keadilan tetap perlu disertai penghormatan terhadap prosedur dan kewenangan pihak yang menangani perkara.
Syifa juga berharap persoalan yang menyeret Agung dapat segera selesai. Harapan itu disampaikan di tengah perhatian masyarakat terhadap pemeriksaan Mawa dan perkembangan perkara tersebut. Baginya, penyelesaian yang jelas dapat membantu keluarga memahami posisi Agung serta mengakhiri ketidakpastian yang dirasakan. Namun, proses penyelesaian tetap bergantung pada pemeriksaan dan penilaian berdasarkan fakta. Pernyataan Syifa menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi Agung, sekaligus menunjukkan bahwa pihak keluarga menginginkan proses yang adil, terbuka, dan tidak merugikan siapa pun.
Bagi Wardatina Mawa, pemeriksaan tambahan terhadap dirinya tidak semata-mata berkaitan dengan keterangan saksi. Ia menilai perkara tersebut juga memunculkan pertanyaan yang lebih luas tentang keadilan, perlindungan hukum, dan kejelasan proses dalam menangani dugaan peristiwa yang menjadi pangkal persoalan. Karena itu, Mawa berharap perhatian tidak berhenti pada cara rekaman diperoleh, tetapi turut mencakup substansi perkara serta hak pihak-pihak yang terlibat untuk memperoleh kepastian hukum.
Mawa mempertanyakan posisi seorang istri sah yang, menurut pandangannya, berusaha mencari kebenaran mengenai dugaan yang menyangkut rumah tangganya. Ia juga menyoroti perlindungan bagi orang yang berniat baik ketika menyampaikan informasi atau bukti kepada pihak yang berkepentingan. Menurut Mawa, perlu ada kejelasan mengenai bagaimana tindakan semacam itu dinilai dan apakah pemberi informasi memperoleh perlindungan yang memadai. Pertanyaan lainnya menyangkut proses dan kepastian hukum atas dugaan perzinaan yang ia sebut sebagai substansi masalah. Seluruh hal tersebut merupakan pandangan Mawa, sementara penanganan dan penilaian perkara berada pada kewenangan aparat serta proses hukum yang berlaku.
Konteks persoalan ini mencakup penetapan Agung sebagai tersangka pada pertengahan Oktober 2026 dan penahanannya atas dugaan mengambil rekaman CCTV secara ilegal. Status tersebut berkaitan dengan dugaan tindakannya dalam memperoleh rekaman, dan tidak dengan sendirinya menjawab seluruh pertanyaan mengenai substansi perkara. Mawa menyatakan bersyukur karena rekaman itu menjadi bukti yang selama ini ia cari. Namun, ia juga berharap orang yang memberikan rekaman tersebut mendapat perlindungan hukum. Harapannya, proses dapat berjalan secara jelas dan adil, termasuk dalam menilai bagaimana rekaman diserahkan, apa yang ditunjukkannya, serta bagaimana dugaan peristiwa utama ditindaklanjuti. Dengan demikian, menurut Mawa, pemeriksaan dan penanganan bukti perlu ditempatkan dalam rangkaian proses yang memberikan kepastian bagi semua pihak, tanpa mengabaikan upaya mencari kebenaran yang ia perjuangkan.
Baca juga: Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Bali Tegaskan: Tidak Ada Perlindungan – Penyelidikan Penyu Tetap Berjalan | Kadin Dorong Perlindungan Selektif untuk Memperkuat Industri Nasional | Perlindungan Motif Tenun dan Akses Pasar Jadi Fokus Penguatan UMKM NTT
76 kunjungan