Jakarta | Otoritas Delhi menutup enam stasiun metro pada Senin, 12 Oktober 2026, ketika ketegangan politik meningkat menjelang rencana pawai oposisi menuju Mahkamah Agung India. Penutupan tersebut menjadi bagian dari langkah pengamanan untuk membatasi pergerakan massa di kawasan pusat kota. Selain menghentikan sementara akses ke sejumlah stasiun, aparat juga memberlakukan pembatasan serta pengalihan lalu lintas di lebih dari 20 ruas jalan. Kebijakan itu diperkirakan memengaruhi perjalanan warga dan aktivitas harian di sejumlah kawasan strategis Delhi.
Rencana pawai tersebut berkaitan dengan protes terhadap daftar pemilih, yang dalam beberapa hari terakhir memicu mobilisasi pendukung oposisi. Pemerintah daerah dan kepolisian meningkatkan kewaspadaan karena arus demonstran diperkirakan bergerak menuju area yang berdekatan dengan Mahkamah Agung India. Ribuan personel keamanan dikerahkan di pusat Delhi untuk mengendalikan situasi, menjaga akses menuju fasilitas penting, serta mencegah massa melanjutkan aksi ke zona yang telah ditetapkan sebagai wilayah terbatas. Petugas juga disiagakan di titik-titik transportasi dan persimpangan utama.
Pengamanan ketat itu berlangsung setelah polisi menahan ribuan demonstran di Delhi selama akhir pekan. Di mereka terdapat sejumlah pemimpin Partai Cockroach Janta (CJP), yang ikut berada dalam rangkaian aksi terkait daftar pemilih. Penahanan tersebut menambah ketegangan kelompok oposisi dan aparat, sementara pihak berwenang berupaya mencegah kerumunan besar berkembang menjadi gangguan keamanan. Penutupan stasiun metro dan rekayasa lalu lintas dilakukan sebagai langkah pencegahan, bukan sebagai indikasi bahwa seluruh jaringan transportasi Delhi berhenti beroperasi. Warga diminta memperhatikan perubahan rute dan pembatasan akses selama pengamanan berlangsung.
Pokok sengketa politik yang memicu demonstrasi adalah revisi kontroversial daftar pemilih yang mulai dilakukan pada tahun sebelumnya. Pemerintah dan penyelenggara pemilu menyatakan pembaruan tersebut diperlukan untuk membersihkan daftar dari data yang tidak lagi valid. Namun, proses itu memicu kekhawatiran karena sekitar 130 juta nama dilaporkan dihapus dari daftar pemilih. Jumlah tersebut mencakup sekitar 28 juta orang yang telah meninggal, 63 juta orang yang diketahui telah pindah tempat tinggal, serta 30 juta orang yang tidak dapat dilacak keberadaannya oleh petugas.
Partai-partai oposisi menolak penjelasan tersebut dan menilai revisi daftar pemilih dapat mengubah peta elektoral secara signifikan. Mereka menduga penghapusan dalam skala besar berpotensi menguntungkan Partai Bharatiya Janata (BJP), partai yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi. Menurut oposisi, pemilih Muslim dan kelompok minoritas lain berisiko terdampak secara tidak proporsional, terutama di wilayah yang memiliki persoalan dokumentasi, mobilitas penduduk tinggi, atau akses administrasi yang terbatas. Kekhawatiran itu kemudian menjadi salah satu alasan utama digelarnya demonstrasi dan meningkatnya tekanan politik terhadap pemerintah.
Komisi Pemilihan Umum membantah bahwa revisi tersebut dirancang untuk menguntungkan partai tertentu. Komisi menyatakan penghapusan dilakukan berdasarkan verifikasi administratif dan bertujuan memastikan hanya pemilih yang memenuhi syarat tercantum dalam daftar resmi. Lembaga itu juga menegaskan bahwa pemilih yang namanya keliru terhapus masih dapat mendaftar kembali melalui prosedur yang tersedia, dengan menyerahkan dokumen pendukung sesuai ketentuan. BJP turut menolak tudingan oposisi dan menyebut proses tersebut sebagai langkah administratif, bukan strategi untuk membatasi hak politik kelompok tertentu. Meski demikian, oposisi menilai mekanisme pendaftaran ulang tidak otomatis menyelesaikan masalah, khususnya bagi warga yang menghadapi hambatan memperoleh dokumen atau mengakses layanan pemilu.
Partai-partai oposisi di India bersama pendukung gerakan pemuda Cockroach menyiapkan pawai menuju Mahkamah Agung untuk memprotes persoalan daftar pemilih yang mereka nilai mengancam proses demokrasi. Aksi tersebut juga diarahkan untuk mendesak pengunduran diri Ketua Komisioner Pemilu Gyanesh Kumar. Para peserta berencana menyampaikan tuntutan secara langsung melalui jalur politik dan hukum, dengan menempatkan dugaan “pencurian suara” sebagai pokok utama keberatan.
Partai Kongres, sebagai kekuatan oposisi utama, akan menyerahkan memorandum kepada Ketua Mahkamah Agung Surya Kant. Dokumen itu dimaksudkan untuk menuntut penghentian praktik yang oleh oposisi disebut sebagai “pencurian suara”, sekaligus meminta Kumar melepaskan jabatannya. Memorandum tersebut diharapkan menjadi pernyataan resmi mengenai keberatan oposisi terhadap pengelolaan daftar pemilih serta tuntutan agar lembaga penyelenggara pemilu bertanggung jawab atas setiap dugaan penyimpangan.
Pemimpin Partai Kongres Rahul Gandhi mengatakan pawai itu tidak hanya akan diikuti oleh anggota partainya. Menurut dia, kaum muda, seluruh partai oposisi, kelompok masyarakat sipil, serta orang-orang yang percaya pada demokrasi dan mendukung Konstitusi India akan berjalan bersama. Pernyataan tersebut menggambarkan upaya oposisi membangun dukungan lintas kelompok untuk menekan pemerintah dan lembaga pemilu agar menanggapi tuduhan yang mereka ajukan.
Namun, rencana untuk menyerahkan memorandum secara langsung menghadapi hambatan setelah Surya Kant menolak permintaan pertemuan melalui surat elektronik. Sumber dari Partai Kongres menyebut Kant meminta Gandhi dan delegasinya menempuh jalur hukum, karena persoalan tersebut telah ditangani pengadilan dan harus diselesaikan melalui proses peradilan. Penolakan itu membuat oposisi perlu menentukan langkah berikutnya, termasuk apakah pawai tetap dilanjutkan dan memorandum disampaikan melalui mekanisme resmi yang tersedia. Sementara itu, seruan pengunduran diri Kumar tetap menjadi tuntutan penting dalam mobilisasi tersebut.
Perkembangan politik dan kelembagaan membuat kontroversi daftar pemilih di Delhi belum mereda. CJP menyatakan akan menemui Kepolisian Delhi untuk meminta kepastian mengenai jadwal demonstrasi damai yang direncanakan. Pertemuan tersebut diharapkan memberikan kejelasan mengenai waktu pelaksanaan, sekaligus memastikan bahwa kegiatan politik itu dapat berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku.
Partai tersebut juga menyampaikan batas waktu kepada pihak kepolisian. Apabila tidak memperoleh jawaban dalam 24 jam, mereka mengancam akan mengumumkan aksi baru. Pernyataan ini menambah tekanan terhadap aparat dan lembaga terkait, karena persoalan teknis mengenai daftar pemilih telah berkembang menjadi perdebatan terbuka partai politik, kepolisian, dan Komisi Pemilihan Umum.
Kontroversi semakin menguat setelah The Indian Express melaporkan bahwa dua deputi Gyanesh Kumar menyampaikan kekhawatiran internal. Kekhawatiran itu mencakup proses revisi daftar pemilih, prosedur pendaftaran, serta penggunaan sistem digital dalam pengelolaan data pemilih. Laporan tersebut menambah perhatian terhadap mekanisme kerja di dalam Komisi Pemilihan Umum dan mendorong tuntutan agar prosesnya dijelaskan secara lebih terbuka.
Komisi Pemilihan Umum membantah bahwa lembaga itu berpihak kepada partai mana pun. Penegasan tersebut disampaikan untuk merespons tuduhan bahwa keputusan dan prosedur pemutakhiran daftar pemilih menguntungkan kelompok politik tertentu. Komisi tetap menyatakan bahwa pelaksanaan tugasnya didasarkan pada aturan dan tanggung jawab kelembagaan, bukan kepentingan partai.
Di sisi lain, BJP menuduh oposisi berusaha merusak kepercayaan terhadap proses demokrasi India melalui tuduhan dan mobilisasi politik terkait daftar pemilih. Perbedaan sikap itu mempertahankan ketegangan pihak-pihak yang menuntut kepastian serta transparansi dan lembaga yang membantah adanya keberpihakan. Jadwal demonstrasi dan respons kepolisian menjadi perkembangan berikutnya yang masih ditunggu.
