KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 Oktober 2026, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Wisnu Hani Putranto, diberhentikan dari statusnya sebagai aparatur sipil negara (ASN). Keputusan tersebut menjadi langkah lanjutan setelah Wisnu sebelumnya dinonaktifkan untuk menjalani pemeriksaan internal terkait temuan fasilitas mewah di lingkungan Lapas Kelas IIA Cibinong.
Pemberhentian itu disampaikan Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komisaris Jenderal Polisi Rudi Setiawan, pada Senin, 5 Oktober 2026. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa proses pemeriksaan telah berujung pada keputusan administratif terhadap pejabat yang sebelumnya memimpin lembaga pemasyarakatan tersebut.
Kasus ini bermula dari terungkapnya fasilitas yang dinilai tidak semestinya berada di dalam lingkungan lapas. Temuan itu kemudian mendorong pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang dianggap memiliki kaitan dengan pengelolaan serta keberadaan fasilitas tersebut. Sebagai bagian dari proses itu, Wisnu dinonaktifkan terlebih dahulu dari jabatannya sebagai Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong.
Status nonaktif tersebut berbeda dengan keputusan terbaru yang mengakhiri kedudukannya sebagai ASN. Dengan pemberhentian ini, Wisnu tidak lagi menjalankan tugas kedinasan maupun memegang status kepegawaiannya dalam aparatur sipil negara. Kementerian menyampaikan keputusan itu sebagai hasil dari tahapan pemeriksaan atas persoalan fasilitas mewah yang menjadi perhatian publik.
Penyampaian keputusan oleh Rudi menjadi perkembangan penting dalam penanganan perkara tersebut. Pemerintah melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diharapkan terus memastikan proses penegakan aturan berjalan sesuai ketentuan, termasuk dalam mengawasi tata kelola fasilitas di lembaga pemasyarakatan. Peristiwa di Lapas Cibinong juga kembali menyoroti pentingnya integritas petugas serta pengawasan yang konsisten agar penyelenggaraan pemasyarakatan berlangsung secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Rudi Setiawan menjelaskan bahwa penindakan telah dilakukan terhadap 17 pejabat yang berkaitan dengan persoalan apartemen atau fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan Cibinong. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut pemeriksaan internal untuk memastikan setiap pihak yang memiliki keterkaitan dengan penyediaan, penggunaan, maupun pengawasan fasilitas tersebut mempertanggungjawabkan perannya. Penjatuhan sanksi dilakukan berdasarkan tingkat pelanggaran dan hasil pemeriksaan terhadap masing-masing pejabat.
Dari keseluruhan pejabat yang dikenai tindakan, satu orang dijatuhi hukuman berupa pemberhentian. Selanjutnya, lima orang menerima hukuman disiplin berat, sedangkan 11 orang lainnya dijatuhi hukuman disiplin sedang. Rincian ini menunjukkan bahwa sanksi diberikan secara berjenjang, dengan mempertimbangkan bobot pelanggaran yang ditemukan pada setiap individu. Pemberhentian menjadi hukuman paling berat, sementara hukuman disiplin berat dan sedang diterapkan kepada pejabat lain sesuai tingkat tanggung jawab serta keterlibatannya dalam persoalan fasilitas tersebut.
Rudi juga menegaskan bahwa dua kepala lapas termasuk dalam 17 pejabat yang dikenai sanksi. Kepala Lapas Cibinong yang lama dan kepala lapas yang baru sama-sama diperiksa karena keduanya memiliki kaitan dengan periode pengelolaan yang berbeda. Keduanya tidak hanya dimintai keterangan, tetapi juga dikenai hukuman berdasarkan hasil pemeriksaan. Penjelasan ini menegaskan bahwa proses penindakan tidak berhenti pada pejabat yang sedang menjabat, melainkan turut mencakup pejabat sebelumnya apabila ditemukan tanggung jawab atau pelanggaran dalam pengawasan fasilitas mewah tersebut. Dengan demikian, pemecatan kepala lapas menjadi bagian dari rangkaian sanksi terhadap 17 pejabat, bukan tindakan yang berdiri sendiri.
Sebelum keputusan sanksi diumumkan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan lebih dahulu mengambil langkah administratif berupa penonaktifan terhadap lima pejabat struktural Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Langkah tersebut dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan setelah Ombudsman Republik Indonesia menemukan adanya fasilitas mewah dalam inspeksi mendadak di lapas tersebut. Penonaktifan bukan merupakan keputusan akhir mengenai pelanggaran, melainkan bagian dari proses untuk memastikan pemeriksaan dapat berlangsung secara tertib dan objektif.
Melalui pemeriksaan itu, kementerian menelusuri temuan Ombudsman serta meminta keterangan dan penjelasan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan lapas. Lima pejabat struktural yang dinonaktifkan ditempatkan dalam posisi nonaktif selama proses tersebut berlangsung. Dengan demikian, pemeriksaan dapat difokuskan pada fakta mengenai keberadaan fasilitas mewah dan tanggung jawab pengelolaannya di lingkungan Lapas Kelas IIA Cibinong.
Temuan dalam inspeksi mendadak Ombudsman menjadi dasar penting bagi kementerian untuk mengambil tindakan awal sebelum menetapkan sanksi. Pemeriksaan diperlukan agar keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada hasil pengamatan awal, tetapi juga mempertimbangkan keterangan serta data yang diperoleh selama proses klarifikasi. Tahapan ini menunjukkan bahwa penanganan perkara dilakukan secara berurutan, dimulai dari penonaktifan sementara, pemeriksaan, dan kemudian penetapan tindakan terhadap pejabat yang dinilai bertanggung jawab. Setelah proses pemeriksaan selesai, kementerian menyampaikan keputusan sanksi, termasuk pemecatan Kepala Lapas Cibinong, sebagai tindak lanjut atas persoalan fasilitas mewah yang ditemukan Ombudsman.
Pemberhentian Wisnu dari jabatannya sebagai Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong menjadi tindak lanjut atas polemik fasilitas mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan tersebut. Polemik itu mendorong dilakukannya pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang dinilai memiliki keterkaitan dengan penyediaan, penggunaan, atau pengawasan fasilitas yang tidak semestinya berada di dalam lapas. Tindakan administratif kemudian dijatuhkan sesuai hasil pemeriksaan dan tingkat pelanggaran masing-masing pejabat.
Selain pemberhentian Wisnu, sejumlah pejabat juga dikenai sanksi. Rangkaian tindakan tersebut menunjukkan bahwa penanganan perkara tidak berhenti pada satu jabatan, melainkan mencakup pemeriksaan terhadap struktur dan personel yang berkaitan dengan persoalan fasilitas di Lapas Cibinong. Informasi mengenai sanksi itu menjadi bagian dari tindak lanjut resmi setelah polemik fasilitas mewah mencuat dan mendapat perhatian publik.
Konteks persoalan ini juga berkaitan dengan informasi bahwa Direktur Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan Mashudi sebelumnya mengundurkan diri setelah polemik kamar mewah di lapas tersebut. Keterkaitan yang dapat dicatat adalah adanya rangkaian peristiwa dalam penanganan polemik fasilitas mewah di lingkungan pemasyarakatan. Namun, informasi mengenai pengunduran diri Mashudi tidak menjadi dasar untuk menyatakan alasan tambahan di luar keterangan yang telah disampaikan mengenai peristiwa tersebut.
Langkah yang ditempuh dalam kasus ini mencakup pemeriksaan terhadap pihak terkait, penilaian atas hasil pemeriksaan, serta pemberian sanksi kepada pejabat yang dinyatakan bertanggung jawab sesuai ketentuan. Pemberhentian Wisnu dan sanksi terhadap sejumlah pejabat menjadi catatan faktual dalam proses penanganan polemik fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong. Seluruh tindakan itu merupakan tindak lanjut administratif berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap perkara tersebut.
