Dugaan Ketidaksesuaian Proyek Internet Desa Tuban Jadi Perbincangan Warga

Tuban, 11 Mei 2026 — Program WiFi gratis yang dipasang di desa-desa Kabupaten Tuban kembali menjadi perhatian masyarakat. Layanan internet yang sebelumnya diperkenalkan untuk mendukung sistem desa digital itu dinilai belum menunjukkan kualitas jaringan sesuai yang dijanjikan <a href="https://radarnkri.id/pangdam-xii-tpr-beserta-prajurit-ikuti-apel-kesiapan-pengamanan-pemilu-dipimpin-oleh-kasad/”>dalam pelaksanaannya.

Keluhan paling sering muncul saat jam pelayanan kantor desa berlangsung. Ketika aktivitas sedang padat, koneksi internet disebut mengalami penurunan cukup signifikan. Dari hasil pengecekan langsung menggunakan aplikasi speed test, kecepatan jaringan rata-rata hanya berada di angka 8 hingga 10 Mbps pada siang hari.

Padahal dalam dokumen resmi pemerintah daerah, jaringan internet desa tersebut disebut menggunakan koneksi fiber optic dengan kapasitas 50 Mbps. Sistem yang dipakai merupakan jaringan wireless metode Point To Point (PTP) yang dipusatkan di kantor desa sebagai bagian dari program Desa Digital Tahun 2021 dan dukungan sekolah daring.

Situasi berbeda justru terlihat pada malam hari. Saat penggunaan jaringan mulai berkurang, kecepatan internet perlahan meningkat hingga berada di kisaran 12 sampai 18 Mbps. Kondisi itu membuat warga mempertanyakan kualitas layanan yang diterima desa-desa selama ini.

“Kalau siang memang lambat. Kadang buka layanan online saja harus menunggu cukup lama,” ujar seorang warga yang ditemui di sekitar kantor desa.

Tidak sedikit masyarakat yang mulai menyoroti besarnya biaya internet desa yang disebut mencapai sekitar Rp2,3 juta setiap bulan. Dengan anggaran tersebut, warga berharap koneksi internet dapat berjalan stabil untuk menunjang kebutuhan administrasi dan akses informasi masyarakat.

Informasi yang berkembang di lapangan menyebut jaringan internet desa di sejumlah wilayah menggunakan layanan provider Iconnet. Namun hingga kini, kualitas koneksi yang dirasakan warga dinilai belum maksimal, terutama ketika digunakan bersamaan pada jam sibuk.

Program desa digital sebelumnya digadang-gadang menjadi langkah percepatan pelayanan publik berbasis teknologi di tingkat desa. Selain membantu proses administrasi, internet gratis itu juga diharapkan mendukung kebutuhan pendidikan dan akses informasi masyarakat secara lebih luas.

Akan tetapi, kondisi jaringan yang sering mengalami penurunan justru memunculkan kritik baru dari warga. Mereka berharap pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap kualitas layanan internet desa agar program yang telah berjalan tersebut benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya sekadar proyek digitalisasi di atas kertas.