Jakarta | DPP PDI Perjuangan Bidang Pemuda dan Olahraga bersama Millennium Public Pulse 28 menggelar dialog antargenerasi sebagai bagian dari peringatan 98 tahun Sumpah Pemuda. Forum yang berlangsung pada Rabu (28/10) itu mempertemukan sejumlah tokoh dari latar dan pengalaman berbeda untuk membicarakan arah kebijakan bagi anak muda. Pertemuan ini menjadi ruang bertukar pandangan mengenai tantangan generasi muda sekaligus menimbang bagaimana suara mereka dapat hadir dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan dan masa depan mereka.
Dialog tersebut menghadirkan Tom Lembong, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Saddam Permana, dan Gustika Jusuf Hatta. M. Syaeful Mujab bertugas sebagai moderator, memandu percakapan lintas generasi agar beragam perspektif dapat tersampaikan. Kehadiran para pembicara dengan pengalaman berbeda memberi forum kesempatan untuk membahas persoalan anak muda dari sejumlah sudut pandang. Namun, pokok perhatian dialog bukan semata-mata pandangan para tokoh, melainkan bagaimana kebijakan publik dapat lebih memahami kebutuhan generasi muda, termasuk generasi Z, yang akan merasakan dampaknya secara langsung.
Benang merah pembicaraan menekankan pentingnya menjadikan data dan pengalaman anak muda sebagai pijakan dalam merancang kebijakan tentang masa depan mereka. Aspirasi generasi Z tidak seharusnya dianggap sebagai pelengkap atau dikesampingkan dalam pembahasan. Data dapat membantu menggambarkan kondisi dan kebutuhan secara lebih terukur, sedangkan pengalaman langsung memberi konteks tentang bagaimana persoalan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggabungkan keduanya, pembuat kebijakan dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh sebelum menentukan prioritas dan menyusun respons yang relevan.
Penekanan pada keterlibatan generasi muda juga memberi makna tersendiri dalam peringatan Sumpah Pemuda. Dialog antargenerasi membuka ruang bagi pertukaran pengalaman, sekaligus mengingatkan bahwa pembicaraan mengenai masa depan tidak cukup dilakukan atas nama anak muda tanpa mendengarkan mereka. Aspirasi perlu ditampung dan dipertimbangkan secara sungguh-sungguh, bukan sekadar dicatat. Melalui forum ini, para peserta mengangkat prinsip bahwa kebijakan yang menyangkut generasi Z perlu berpijak pada bukti dan suara mereka sendiri. Dengan demikian, peringatan Sumpah Pemuda menjadi kesempatan untuk menegaskan pentingnya partisipasi bermakna dalam merumuskan masa depan bersama.
Dalam dialog peringatan 98 tahun Sumpah Pemuda, Ahok menyoroti bahwa kepemimpinan bukan hanya soal menetapkan aturan atau menjalankan program. Pejabat publik perlu bersedia mendengar permintaan dan pengaduan warga, lalu meresponsnya dengan santun. Sikap tersebut penting karena warga yang datang menyampaikan keluhan sering kali sedang menghadapi persoalan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Cara pemimpin menanggapi mereka dapat menentukan apakah masyarakat merasa dihargai dan dipercaya, atau justru semakin jauh dari pemerintah.
Pengalamannya memimpin Jakarta memberinya pelajaran tentang akibat kebijakan yang dirancang tanpa kajian memadai dan dialog dengan masyarakat terdampak. Keputusan yang tampak baik dari sisi administratif belum tentu membawa manfaat apabila kondisi warga tidak dipahami lebih dahulu. Karena itu, rencana pemerintah perlu diuji dengan mendengar pengalaman orang-orang yang akan menjalani dampaknya. Dialog sejak tahap perencanaan dapat membantu pejabat menemukan risiko yang mungkin luput dalam dokumen kebijakan, sekaligus membuka ruang untuk memperbaiki rancangan sebelum keputusan dilaksanakan.
Relokasi warga ke rumah susun menjadi contoh penting dari pertimbangan tersebut. Perpindahan ke hunian baru dapat memengaruhi mata pencaharian, terutama bagi warga yang menjalankan usaha kecil di sekitar tempat tinggal. Jika ruang untuk berdagang tidak tersedia, mereka berisiko kehilangan pelanggan dan sumber penghasilan. Relokasi juga dapat memutus jejaring sosial antartetangga yang selama ini membantu warga menghadapi kebutuhan sehari-hari. Setelah memahami persoalan itu, Ahok mengubah rancangan rumah susun agar menyediakan ruang usaha bagi penghuni. Perubahan tersebut menunjukkan nilai mendengar masukan: kebijakan dapat disesuaikan agar lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Bagi Ahok, pejabat tidak cukup hanya memastikan program selesai atau aturan diterapkan. Tugas mereka juga mencakup upaya mewujudkan keadilan sosial, termasuk mempertimbangkan siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung beban kebijakan. Respons yang santun, kajian yang cermat, dan dialog terbuka menjadi bagian dari tanggung jawab itu. Dengan melibatkan warga, pemerintah dapat memahami konteks kehidupan mereka, mengurangi dampak yang merugikan, serta merancang pelayanan yang lebih adil. Pengalaman tersebut menegaskan bahwa mendengar bukan tanda kelemahan, melainkan langkah penting agar kepemimpinan mampu menjawab persoalan publik secara bertanggung jawab.
Peneliti Gustika Jusuf Hatta mengkritik kebiasaan mengumpulkan data tanpa memastikan hasilnya digunakan untuk merumuskan kebijakan atau menjawab kebutuhan masyarakat. Data, menurutnya, tidak semestinya berhenti sebagai angka dan laporan; pengumpulan harus diikuti pemanfaatan yang nyata. Ia juga menolak anggapan bahwa generasi Z dan milenial merupakan kelompok yang seragam. Anak muda memiliki persoalan, latar, dan akses terhadap teknologi yang berbeda, sehingga kebutuhan mereka tidak dapat disimpulkan dari satu gambaran umum. Perbedaan itu perlu diperhitungkan agar kebijakan tidak hanya menjangkau mereka yang paling terlihat atau paling mudah dijangkau.
Gustika turut mengingatkan adanya risiko yang dihadapi anak muda ketika menyampaikan kritik, termasuk pembungkaman, kriminalisasi, dan serangan digital. Ruang untuk berpendapat dan berpartisipasi penting dijaga, terutama bagi mereka yang menyuarakan persoalan publik. Kebutuhan anak muda pun beragam sesuai profesi dan peran masing-masing. Peneliti mungkin memerlukan dukungan untuk menghasilkan pengetahuan, dokter membutuhkan sarana pelayanan, sementara petugas pemadam kebakaran memerlukan perlengkapan keselamatan. Seniman dan wirausaha juga menghadapi kebutuhan serta hambatan tersendiri. Karena itu, pembahasan tentang generasi muda perlu mendengar pengalaman yang beragam, bukan hanya membuat satu kategori besar yang mengabaikan konteks pekerjaan dan kehidupan mereka.
Kreator konten Saddam Permana mengingatkan bahwa kemampuan membeli iPhone tidak menggambarkan kondisi ekonomi seluruh masyarakat. Contoh konsumsi sebagian orang tidak dapat dijadikan ukuran kesejahteraan bersama, sebab kebutuhan mendasar masih belum terpenuhi bagi banyak orang. Ia mengilustrasikan pentingnya udara bersih: ketika kebakaran hutan dan lahan menyebabkan seratus ribu orang terpapar ISPA, udara yang layak dihirup menjadi kebutuhan primer, bukan kemewahan. Saddam juga menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak asasi sekaligus persoalan mendasar. Hak itu belum terwujud secara merata ketika anak-anak di Aceh dan Lombok menghadapi hambatan untuk bersekolah. Suara dan data mengenai pengalaman mereka perlu ditanggapi melalui langkah nyata, agar kebutuhan dasar, keselamatan, dan kesempatan belajar tidak tersisih oleh gambaran sempit tentang kemajuan.
Tom Lembong menilai generasi muda kerap menjadi kelompok yang menanggung tekanan paling berat ketika perekonomian goyah. Saat pertumbuhan melambat, kesempatan kerja menyempit dan biaya hidup meningkat, anak muda menghadapi persaingan yang semakin ketat untuk memperoleh pekerjaan, membangun usaha, atau merencanakan kehidupan mandiri. Dampak itu tidak selalu berhenti pada angka ekonomi: ketidakpastian dapat menunda pendidikan, menghambat mobilitas sosial, dan membuat masa depan terasa lebih sulit diperkirakan. Karena itu, pembicaraan mengenai krisis ekonomi juga perlu menempatkan pengalaman generasi muda sebagai persoalan penting, bukan sekadar dampak sampingan.
Namun, Lembong tidak berhenti pada pesimisme. Ia mengingatkan bahwa krisis dalam sejarah dapat membuka jalan bagi perubahan dan reformasi yang membantu melindungi generasi berikutnya. Sejumlah negara Eropa, misalnya, mengalami tekanan besar yang kemudian mendorong pembenahan kebijakan dan institusi. Indonesia pun memiliki pengalaman setelah 1998: krisis menjadi titik balik yang mendorong reformasi politik dan perubahan dalam tata kelola. Contoh-contoh tersebut tidak berarti setiap krisis otomatis menghasilkan perbaikan. Perubahan memerlukan pilihan, keberanian, dan keterlibatan masyarakat.
Baca juga: Peringati HUT ke-81 TNI, Kodim Bojonegoro Gelar Ziarah Nasional dan Ajak Generasi Muda Teladani Pahlawan | Kualitas Udara Jambi: Peringatan untuk Warga di Tengah Kabut Asap
