Kantor Desa Suka Makmur Asahan Disorot DPP LSM GEMMAKO ASAHAN, Diduga Buruk dalam Pelayanan Publik
Kabupaten Asahan,
Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Anti Korupsi (DPP LSM GEMMAKO) Kabupaten Asahan kembali menyoroti kinerja beberapa Pemerintah Desa diduga, anggaran pembangunan desa juga dikorupsi termasuk dan sudah tersampaikan langsung disampaikan oleh beberapa lembaga terkhususnya dari LSM Gemmako dan media kepada bapak Bupati Asahan terkait masalah desa yang diduga rawan dalam hal anggaran tersebut anggaran desa diduga ada tindak pidana korupsi dalam hal untuk pembangunan desa khususnya untuk kabupaten Asahan
Sebaiknya anggaran diperkirakan di kabupaten dan desa tersebut oleh instansi hukum dari pusat khususnya, KPK. kejaksaan agung. kepolisian. Memerintahkan bawahan instansi untuk menangkap para-para koruptor yang diduga mengkorupsi anggaran negara duga banyak penyimpangan diperkirakan anggaran terjadi di kabupaten Asahan baik anggaran di kabupaten. atau pun untuk pembangunan, diperkirakan anggaran desa di wilayah hukum kabupaten Asahan.
Dalam hasil investigasi di lapangan dari lembaga LSM Gemmako diperkirakan desa Suka Makmur, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan. Pada Kamis, 11 September 2025, kondisi kantor desa tersebut dinilai sangat memprihatinkan dan disebut sebagai salah satu pelayanan publik terburuk di wilayah Asahan.
Sorotan itu muncul setelah ditemukannya kantor desa yang sepi tanpa kehadiran perangkat desa. Saat dikonfirmasi, Plt Kepala Desa, sekretaris, bendahara, serta perangkat lain tidak berada di tempat. Informasi yang diterima menyebutkan mereka sedang keluar, meski saat itu masih jam kerja. Kondisi ini menimbulkan kekecewaan masyarakat karena pelayanan dianggap tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Ketua Umum DPP LSM GEMMAKO Asahan, Dodi Antoni, mengungkapkan bahwa fenomena kantor pemerintahan yang kosong bukan hal baru di Asahan. Ia mencontohkan, pada 12 September 2025, saat pihaknya melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Asahan, tak ditemukan kehadiran Bupati, Wakil Bupati, Sekda, maupun pejabat eselon lainnya.
“Hal seperti ini sangat memalukan dan mencoreng wajah birokrasi Asahan. Indikasi dugaan praktik korupsi semakin kuat terlihat dari lemahnya tata kelola pemerintahan,” kata Dodi dalam keterangan persnya, Sabtu (13/9/2025).
Ia menambahkan, khusus di Desa Suka Makmur, struktur pemerintahan desa dinilai tidak jelas. Perangkat desa jarang ditemui di kantor saat jam kerja, sehingga masyarakat kesulitan mengurus keperluan administrasi. Lebih jauh, Dodi menyoroti tidak adanya papan informasi APBDes sejak tahun 2020 hingga 2025, serta kondisi kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diduga bermasalah.
“Pelayanan publik di desa ini sudah hancur. Minimnya transparansi anggaran dan tidak adanya keterbukaan informasi semakin memperkuat dugaan adanya praktik korupsi berjamaah,” tegasnya.
Dodi juga menyerukan perhatian pemerintah pusat. Ia meminta Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk menurunkan tim khusus guna mengaudit kinerja pemerintah Kabupaten Asahan. “Kami berharap Presiden turun tangan langsung agar dugaan kerugian keuangan negara di Asahan dapat dibongkar secara tuntas,” pungkasnya. (TIM)
