FLORES TIMUR- RADARNKRI- Masa aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pemerhati Flores Timur (AMP Flotim) menghadang iring-iringan mobil rombongan Penjabat (Pj) Gubernur NTT, Ayodhia GL Kalake, saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Flotim. Sabtu, (18/11/2023).
Pantauan langsung awak media ini, setelah dihadang, iring-iringan mobil yang diketahui didalamnya juga terdapat mobil Pj Bupati Flotim, Doris Alexander Rihi, langsung berputar arah dan meninggalkan masa aksi yang sudah menunggu kedatangan Pj Gubernur NTT saat itu persis didepan rujab Bupati Flotim.
Salah satu tuntutan dari masa aksi yaitu meminta Pj Gubernur NTT, Ayodhia Kelake untuk segera mencopot Doris Alexander Rihi dari Jabatannya sebagai Pj Bupati Flores Timur.
Orator Aksi Kanisius Ratu Soge yang kerap disapa bung Kanis mengatakan, dua tahun lebih kepemimpinan Pj Bupati Flotim, Doris Rihi, semakin membuka tabir bagaimana kedudukan kapitalis birokrat yang nyatanya tak mampu menyelamatkan nasib rakyat dari belenggu dan tindasan.
“Bukannya mengurangi atau perbaikan nasib rakyat, tetapi dibawah kepemimpinan Doris Rihi semakin melipat gandakan kemerosotan hidup bagi rakyat, untuk itu kami minta Pj Gubernur NTT yang merupakan putra asli lewotanah Flores Timur yang untuk segera mencopot Pj Bupati Doris Rihi dan menggantikan dengan Penjabat yang lebih berkompeten,” ujarnya.
Selain itu tambah Bung Kanis, kebijakan seperti tidak membayar hak nakes RS dr. H. Fernandez Larantuka atas jasa pelayanan Covid 19 sejumlah 5,7 M, dan memberhentikan 819 tenaga kontrak tanpa alasan yang jelas menunjukan bahwa Doris Rihi memiliki sifat arogansi yang sangat tinggi dan tidak memiliki kepedulian sedikitpun terhadap masyarakat di Flores Timur.
“Saat kunjungan kerja ke desa, bapak Pj Bupati kita ini selalu berkoar-koar mengatakan bahwa dirinya sangat peduli dengan Lewotanah Flotim, tetapi hampir semua kebijakannya yang di buat malah menyengsarakan masyarakat,” imbuhnya.
Berikut peryataan sikap dari Aliansi Masyarakat Pemerhati Flores Timur :
1. Segera bayar hak nakes
2. berikan kompensasi bagi tenga kontrak yang dipecat secara sepihak
3. pecat dan perbaiki kinerja kerja askab Flores timur
4. segera atasi krisi air bersih di wilayah Kabupaten Flores Timur
5.selesaikan seluruh persoalan infrastuktur di flores Timur.
6 segera hentikan proses pansel sekertaris daerah Flores timur dan fokus untuk segera
merapikan sistem birokrasi dengan tidak membiarkan dinas- dinas berjalan tanpa dipimpin oleh
seorang kepala dinas.
7. Menuntut Gubernur NTT untuk mengembalikan aset daerah yang ditarik menjadi aset propinsi
untuk dikelola kembali oleh pemda flores Timur karena merupakan salah satu sumber PAD
dalam hal ini aset-aset yang ada di PPI Amangarapati
8. menuntut agar Pj. Bupati menghentikan perjalanan dinas yang memakan anggaran besar tetapi
tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat Flores Timur.
7. Jika tuntutan ini tidak direalisasikan maka akan dilakukan aksi pendudukan di kantor Bupati dan Kantor DPRD sekaligus menuntut mendagri untuk segera mencopot Penjabat Bupati.***(Ell).
