RadarNkri.id, Larantuka – Pemerintah memperkuat pengawasan dan percepatan pelaksanaan proyek pertanahan nasional melalui forum Implementation Support Mission Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) yang digelar di Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Dalam forum tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyoroti pentingnya evaluasi terbuka untuk memastikan setiap tahapan proyek berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
Menurut dia, Implementation Support Mission menjadi instrumen strategis untuk membaca capaian riil di lapangan sekaligus memetakan berbagai hambatan yang masih dihadapi oleh satuan kerja lintas kementerian dan lembaga.
“Ibu dan Bapak sekalian, kami minta partisipasi yang aktif dari setiap satker, agar kita bisa berkomunikasi dan berdiskusi secara intensif sehingga kendala-kendala dalam pelaksanaan ILASPP ini dapat diatasi bersama,” ujar Dalu.
Kegiatan yang berlangsung pada 20–28 April 2026 ini tidak hanya berfungsi sebagai forum evaluasi, tetapi juga ruang sinkronisasi kebijakan antarinstansi yang terlibat dalam proyek tersebut.
Berbagai aspek menjadi perhatian dalam pembahasan, mulai dari tata kelola pengadaan, penguatan manajemen keuangan, hingga kesiapan teknis pelaksanaan di lapangan.
ILASPP sendiri merupakan proyek jangka menengah yang dirancang berlangsung selama lima tahun, yakni 2025–2029, dengan melibatkan kolaborasi lintas kementerian/lembaga serta dukungan pendanaan dari World Bank.
Dalam paparannya, Dalu mengakui bahwa sejumlah target fisik untuk tahun 2026 telah disusun, namun realisasi di lapangan masih memerlukan dorongan percepatan yang lebih kuat.
Ia menegaskan, tanpa penguatan koordinasi dan pengawasan yang konsisten, target-target tersebut berpotensi tidak tercapai secara optimal.
“Kami berharap kegiatan ILASPP tidak hanya memberikan manfaat nyata, tetapi juga menjadi langkah penting dalam memperkuat pengelolaan pertanahan dan tata ruang di republik ini,” kata Dalu.
Sementara itu, perwakilan World Bank, Willem van der Muur, menilai pendekatan evaluatif seperti Implementation Support Mission menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pelaksanaan proyek.
Ia mengapresiasi kinerja lintas sektor yang dinilai mampu menjaga ILASPP tetap berada dalam jalur capaian yang positif dibandingkan proyek lain dalam portofolio Bank Dunia di Indonesia.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada tim pelaksana serta lembaga swadaya masyarakat yang telah berperan aktif dalam proses ini,” ujar Willem.
Namun demikian, ia juga mengingatkan perlunya pembahasan lebih mendalam terhadap sejumlah tantangan yang masih muncul, terutama terkait efektivitas penggunaan anggaran dan konsistensi implementasi di daerah.
“Untuk menjaga momentum anggaran dan pelaksanaan secara keseluruhan, kami berharap proses ini dapat segera diselesaikan, dan World Bank selalu siap membantu,” katanya.
Forum ini turut dihadiri sejumlah pejabat lintas kementerian dan lembaga, termasuk unsur dari Bappenas, Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan, baik secara langsung maupun daring, sebagai bentuk penguatan koordinasi nasional dalam reformasi sektor pertanahan dan tata ruang.***(Ell)
Baca juga trending lainnya:
- 👉 Personel Polsek Cikupa Laksanakan PECAK, Wujudkan Kamseltibcar Lantas di Simpang Kedaton
- 👉 Kapolres Pegunungan Bintang, Beri Arahan Kepada Peserta Bimtek Dari 277 Kampung Se- Kabupaten Pegunungan Bintang
- 👉 Peduli Terhadap Lingkungan Pantai, Kodim 1505 Tidore Gandeng Polri, Pemerintah Dan Warga Laksanakan Karya Bakti
- 👉 Satgas TNI 300 Siliwangi, Bersama APKAM Ilaga Papua Laksanakan Sweeping Untuk Menyongsong Pergantian Tahun 2024
- 👉 Dandim 1008/Tabalong Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2025
