Jakarta | Partai Gerindra menyatakan menghormati putusan kasasi Mahkamah Agung yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah. Sikap tersebut disampaikan sebagai bentuk penghormatan terhadap proses peradilan dan kewenangan lembaga peradilan dalam memutus perkara. Gerindra menilai setiap putusan pengadilan perlu ditanggapi secara serius, dengan merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku dan memahami isi putusan secara menyeluruh.
Juru bicara Gerindra Sugiats Santoso menyampaikan pernyataan itu dalam keterangannya di Jakarta, yang dikutip pada Senin, 2 November 2026. Ia menegaskan bahwa putusan kasasi tersebut menjadi perhatian partai. Menurutnya, respons terhadap perkara hukum semestinya didasarkan pada dokumen dan pertimbangan yang tercantum dalam putusan, bukan hanya pada potongan informasi atau penafsiran yang beredar di ruang publik. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai perkara tersebut.
Putusan kasasi Mahkamah Agung berkaitan dengan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi bagian dari persoalan administrasi pendidikan Gibran. Pernyataan Gerindra menempatkan penghormatan terhadap putusan sebagai prinsip utama, sekaligus mengingatkan pentingnya merujuk pada aturan dan proses hukum yang berlaku. Sikap itu tidak dimaksudkan untuk mengabaikan hasil peradilan, melainkan menegaskan bahwa setiap pihak perlu mencermati amar dan pertimbangan hakim secara lengkap sebelum menyampaikan penilaian.
Dalam menyikapi perkembangan ini, Gerindra juga meminta agar pemberitaan maupun diskusi publik tetap mengedepankan ketepatan informasi. Perbedaan pandangan dapat disampaikan, tetapi sebaiknya tidak mengubah atau melepaskan konteks hukum yang menjadi dasar putusan. Penjelasan partai tersebut menegaskan bahwa keputusan Mahkamah Agung harus dihormati dan ditanggapi sesuai ketentuan hukum. Dengan membaca putusan secara menyeluruh, publik diharapkan dapat membedakan fakta yang dinyatakan pengadilan dari opini yang berkembang setelah perkara diputus.
Imbauan Sugiats agar publik memahami putusan Mahkamah Agung secara menyeluruh menekankan pentingnya membedakan objek perkara, pertimbangan yang diberikan, dan konsekuensi hukumnya. Pembacaan yang hanya mengambil potongan informasi berisiko mengaburkan persoalan yang sebenarnya diperiksa oleh majelis. Karena itu, sebelum menarik kesimpulan, masyarakat perlu melihat perkara sesuai ruang lingkup permohonan dan dokumen yang menjadi pokok pembahasan. Pemahaman tersebut juga membantu mencegah berkembangnya tafsir yang melampaui hal-hal yang secara langsung diputus oleh pengadilan.
Menurut Sugiats, perkara yang dibahas berkaitan dengan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan oleh kementerian. Dengan demikian, titik persoalannya adalah dokumen administratif tersebut dan penilaian hukum terhadap penerbitannya, bukan seluruh aspek latar belakang pendidikan seseorang. Putusan perlu dibaca dengan memperhatikan apa yang diminta para pihak, apa yang menjadi pertimbangan MA, dan apa yang tercantum dalam amar. Rangkaian unsur itu menentukan batas pemaknaan putusan. Tanpa membaca dokumen putusan secara utuh, sulit memastikan apakah suatu pernyataan merupakan inti amar, uraian pertimbangan, atau sekadar interpretasi yang berkembang di ruang publik.
Sugiats juga mengingatkan bahwa persoalan surat keterangan pendidikan tidak serta-merta identik dengan kedudukan wakil presiden. Kedudukan tersebut memiliki dimensi konstitusional dan mekanisme hukum tersendiri, sehingga tidak tepat mencampuradukkan pembahasan mengenai keabsahan dokumen dengan kesimpulan mengenai jabatan. Pembedaan ini bukan berarti mengabaikan pentingnya dokumen yang dipersoalkan, melainkan menempatkan setiap isu pada kerangka hukum yang sesuai. Konsekuensi putusan harus dipahami berdasarkan apa yang benar-benar diputus dan aturan yang relevan, tanpa mengasumsikan dampak terhadap kedudukan wakil presiden apabila hal itu tidak diterangkan dalam putusan atau sumber. Sikap cermat dalam membaca ruang lingkup perkara memungkinkan diskusi publik berlangsung lebih terarah, proporsional, dan tidak mendahului mekanisme hukum yang berlaku.
Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dalam gugatan yang berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran. Dalam putusan tersebut, surat yang menjadi syarat pencalonannya pada Pemilihan Presiden 2024 dinyatakan tidak sah. Perkara ini tercatat dengan nomor 742 K/TUN/2026. Amar putusan dibacakan pada Jumat, 30 Oktober 2026. Informasi mengenai perkara dan isi amar itu menjadi pokok kabar yang disampaikan setelah putusan dibacakan. Dengan demikian, hal yang dapat ditegaskan dari putusan tersebut adalah bahwa kasasi dikabulkan dan surat penyetaraan yang terkait dengan syarat pencalonan dinyatakan tidak sah. Rincian itu merujuk pada perkara kasasi tersebut, bukan pada keterangan lain yang tidak tercantum dalam kronologi.
H.M. Subhan, penggugat dalam perkara itu, mengonfirmasi putusan setelah menerima pemberitahuan melalui sistem e-court. Konfirmasi tersebut disampaikan setelah pemberitahuan mengenai hasil perkara diterimanya secara elektronik. Berdasarkan keterangan yang tersedia, urutan peristiwanya adalah amar putusan dibacakan pada Jumat, 30 Oktober 2026, lalu Subhan menerima pemberitahuan melalui e-court dan mengonfirmasi hasilnya. Keterangan tersebut menghubungkan konfirmasi penggugat dengan pemberitahuan resmi yang diterimanya, tanpa menambahkan uraian mengenai proses lain. Perkara yang dikonfirmasi tetap merujuk pada nomor 742 K/TUN/2026 dan menyangkut surat keterangan penyetaraan SMA Gibran. Isi putusan yang disebutkan adalah dikabulkannya kasasi serta dinyatakannya surat tersebut tidak sah.
Karena itu, pemberitaan mengenai putusan ini perlu membedakan dengan jelas hasil kasasi dan cara penggugat memperoleh informasi tentang hasil tersebut. Hasil yang tercantum dalam amar adalah pengabulan kasasi dalam gugatan terkait surat penyetaraan SMA, disertai pernyataan bahwa surat yang menjadi syarat pencalonan Gibran dalam Pilpres 2024 tidak sah. Sementara itu, keterangan Subhan menjelaskan bahwa ia mengetahui atau mengonfirmasi putusan setelah menerima pemberitahuan lewat e-court. Rangkaian fakta yang tersedia terbatas pada isi amar, tanggal pembacaan, nomor perkara, identitas Subhan sebagai penggugat, dan pemberitahuan elektronik tersebut. Tidak ada rincian lain mengenai alasan majelis ataupun langkah lanjutan yang perlu ditambahkan untuk menjelaskan pokok putusan ini.
Sugiats berharap kementerian terkait dan lembaga berwenang memberikan penjelasan secara terbuka mengenai tindak lanjut putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) tentang surat keterangan pendidikan Gibran. Keterangan yang jelas diperlukan agar masyarakat dapat memahami apa yang diputuskan, bagaimana putusan itu akan dilaksanakan, serta pihak mana yang bertanggung jawab atas setiap langkah administrasi berikutnya. Penjelasan sebaiknya merujuk pada amar dan pertimbangan putusan, bukan pada penafsiran yang berkembang tanpa dukungan dokumen resmi.
Menurut Sugiats, keterbukaan juga penting untuk menerangkan implikasi putusan terhadap administrasi pencalonan Gibran pada saat proses tersebut berlangsung. Lembaga berwenang dapat menguraikan dasar pemeriksaan dokumen yang digunakan ketika itu, fungsi surat keterangan dalam berkas pencalonan, dan apakah putusan MA menimbulkan tindakan administratif lanjutan. Dengan demikian, publik dapat membedakan penilaian terhadap dokumen pendidikan dari persoalan mengenai prosedur pencalonan, serta memahami batas kewenangan masing-masing lembaga.
Penjelasan itu perlu disampaikan dengan merujuk pada konteks perkara yang tepat. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang berkaitan dengan persoalan ijazah Gibran. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan bahwa Gibran memiliki ijazah kelulusan dari luar negeri yang setara dengan SMA. Catatan tersebut merupakan bagian dari perkara di MK dan tidak boleh disamakan dengan putusan kasasi MA mengenai surat keterangan pendidikan. Kedua putusan berasal dari proses dan kewenangan peradilan yang berbeda, sehingga substansi serta akibat hukumnya perlu dibaca masing-masing.
Gerindra, melalui sikap yang disampaikan Sugiats, menghormati independensi peradilan dan meminta setiap pihak merujuk pada putusan resmi secara utuh. Partai itu juga menilai kepastian hukum penting dijaga melalui penjelasan yang transparan dan tindakan administrasi yang sesuai aturan.
Baca juga: Belliza Shintya Puteri Dilamar Abe Hoed, Informasi Usia dan Pendidikan Masih Terbatas | Momen Lamaran Belliza Shintya Puteri dan Abe Hoed: Profil dan Pendidikan Sang Putri
