Yogyakarta | Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta kader partai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperkuat posisi politik dan menjaga daya saing organisasi menjelang Pemilu 2029. Arahan tersebut disampaikan saat Hasto menghadiri rapat kerja daerah DPD PDIP Bangka Belitung di Belitung, Minggu (22/11/2026). Dalam kegiatan itu, ia didampingi Wakil Bendahara Umum DPP PDIP Rudianto Tjen serta Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning.
Hasto menekankan bahwa upaya membangun kekuatan partai tidak cukup berhenti pada kerja di tingkat provinsi. Kader perlu memastikan PDIP tetap menjadi pemenang pemilu sekaligus memperluas pengaruhnya, baik di Sumatera maupun pada lingkup nasional. Karena itu, konsolidasi organisasi dan kerja politik yang terarah dinilai penting untuk merawat kepercayaan masyarakat serta memperkuat posisi partai dari satu pemilu ke pemilu berikutnya.
Menurut arahan tersebut, kader di Bangka Belitung memiliki peran strategis dalam mendorong capaian partai. Mereka diminta menyatukan langkah, memperkuat koordinasi ant struktur, dan menerjemahkan agenda partai menjadi kerja yang nyata di tengah masyarakat. Kehadiran pengurus pusat dalam rapat kerja daerah juga menjadi kesempatan untuk menyelaraskan prioritas lokal dengan tujuan organisasi secara lebih luas, sehingga gerak kader di daerah dapat memberi kontribusi pada kekuatan PDIP di Sumatera.
Target menuju 2029, dengan demikian, menuntut kesiapan yang dibangun sejak dini. Penguatan basis, komunikasi politik, serta keterlibatan kader secara konsisten dapat menjadi bagian dari upaya memperluas dukungan. Pesan Hasto menggarisbawahi bahwa kemenangan pemilu dan pengaruh nasional memerlukan kerja kolektif yang berkelanjutan, bukan hanya aktivitas menjelang pemungutan suara. Melalui rapat kerja daerah di Belitung, kader diharapkan membawa arahan itu ke dalam perencanaan dan pelaksanaan program partai di wilayah masing-masing, sekaligus menjaga soliditas organisasi dalam menghadapi agenda politik mendatang.
Hasto menilai Bangka Belitung telah menunjukkan capaian yang patut diperhitungkan dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah. Keberhasilan tersebut, menurutnya, tidak hadir secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil kerja organisasi yang dilakukan secara konsisten. Partai mampu menjaga hubungan dengan masyarakat sekaligus memperkuat kesiapan kader untuk berkompetisi dalam kontestasi politik. Ia menyebut provinsi ini sebagai basis PDIP terkuat di Sumatera, sebuah posisi yang mencerminkan dukungan politik dan kerja kader di tingkat lokal. Penilaian itu juga menjadi pengakuan atas upaya pengorganisasian yang berjalan di wilayah tersebut, bukan semata-mata hasil dari momentum pemilu.
Hasto mengaitkan capaian elektoral itu dengan konsolidasi partai yang solid, proses rekrutmen kader, serta pendidikan politik yang dinilai berlangsung baik. Ketiga unsur tersebut membantu membangun struktur yang bekerja hingga ke akar rumput, menyiapkan sumber daya manusia untuk menjalankan tugas publik, dan menjaga kesinambungan organisasi. Dampaknya terlihat dari banyaknya kader yang memperoleh kepercayaan untuk menjadi pimpinan dewan maupun kepala daerah. Menurut Hasto, hasil seperti itu menunjukkan bahwa pembinaan kader dan penguatan organisasi dapat berkontribusi langsung terhadap keberhasilan dalam pemilu. Konsolidasi, dalam konteks ini, bukan hanya agenda internal, tetapi juga cara memastikan partai memiliki kader yang siap melayani serta memahami kebutuhan masyarakat.
Dalam perbandingan nasional yang disampaikannya, Hasto menempatkan Bali pada urutan pertama berdasarkan persentase capaian dan keberhasilan dalam pilkada. Bangka Belitung berada di posisi kedua, disusul sejumlah wilayah lain, lain Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera Utara. Perbandingan tersebut menggambarkan posisi relatif daerah dalam kinerja pemilu yang ia paparkan, dengan keberhasilan pilkada menjadi salah satu tolok ukur. Hasto menggunakan capaian itu untuk mendorong kader Babel agar terus memperluas pengaruh partai menuju Pemilu 2029. Bagi kader, posisi tinggi tersebut dapat menjadi modal sekaligus tanggung jawab: mempertahankan kerja organisasi, memperkuat pendidikan politik, dan memperluas dukungan secara berkelanjutan di tengah masyarakat.
Hasto mengingatkan para kader PDI Perjuangan di Bangka Belitung agar tidak berpuas diri atas capaian politik yang telah diraih. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan dukungan rakyat perlu diikuti kerja organisasi yang konsisten dan terukur, terutama menjelang Pemilu 2029. Partai harus terus membuka ruang rekrutmen bagi anggota baru, memperkuat pendidikan politik, dan menjalankan kaderisasi secara berkelanjutan. Langkah tersebut penting agar organisasi tetap hidup, memiliki sumber daya manusia yang siap bekerja, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perubahan politik. Kaderisasi juga perlu melahirkan generasi penerus yang memahami nilai perjuangan partai sekaligus sanggup berkomunikasi dengan beragam kelompok pemilih.
Ia menilai posisi Bangka Belitung sebagai basis PDI Perjuangan terkuat di Sumatera bukan sekadar kebanggaan, melainkan tanggung jawab moral dan politik. Kekuatan tersebut, kata Hasto, semestinya menjadi modal untuk menyebarkan semangat kemenangan ke wilayah sekitar, bukan alasan untuk berhenti berbenah. Sumatera Selatan menjadi salah satu perhatian karena jumlah pemilihnya jauh lebih besar. Perbedaan skala pemilih itu menuntut pendekatan yang lebih luas, kerja lapangan yang intensif, serta pemahaman terhadap kondisi dan aspirasi masyarakat setempat. Dengan demikian, pengalaman organisasi di Bangka Belitung dapat membantu menginspirasi penguatan partai di kawasan Sumatera, tanpa mengabaikan karakter dan kebutuhan tiap daerah.
Hasto juga mendorong Bangka Belitung berkembang sebagai pusat komunikasi politik yang menghubungkan kader, masyarakat, dan wilayah sekitar. Peran tersebut perlu melibatkan kader muda, termasuk dalam merancang cara komunikasi yang relevan dan menjangkau lebih banyak kalangan. Posisi geopolitik dan geoekonomi Bangka Belitung yang strategis, menurutnya, memberi peluang bagi daerah ini untuk mengambil peran lebih besar dalam konsolidasi politik regional. Karena itu, kerja partai perlu menggabungkan penguatan organisasi, komunikasi publik, dan kedekatan nyata dengan rakyat. Seruan utamanya adalah mempertahankan dominasi PDI Perjuangan di Bangka Belitung, sekaligus membuat partai semakin dicintai masyarakat. Dari basis yang kuat itu, kader diharapkan memperluas pengaruh di Sumatera dan memperkuat kontribusi partai di tingkat nasional menjelang Pemilu 2029.
Ketua DPD PDI Perjuangan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menegaskan bahwa rapat kerja daerah tidak boleh dipandang sebagai kegiatan seremonial semata. Forum tersebut harus menjadi ruang untuk merumuskan langkah nyata, memperkuat kerja organisasi, dan memastikan kader hadir menjawab kebutuhan masyarakat. Menurut Didit, pembahasan program perlu berujung pada tindakan yang dapat dirasakan rakyat, bukan berhenti pada agenda dan pernyataan formal. Karena itu, setiap kader diharapkan membawa hasil rapat ke lingkungan masing-masing serta menjaga hubungan yang dekat dengan warga.
Didit juga mengingatkan bahwa PDIP bukan hanya partai politik yang berkompetisi dalam pemilu, melainkan gerakan sejarah yang lahir dari perlawanan. Pemilu, dalam pandangannya, tidak semata-mata soal menang atau kalah. Lebih dari itu, proses politik menjadi kesempatan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan mempertahankan nilai-nilai yang menjadi dasar perjuangan partai. Kader, katanya, harus tetap setia bersama rakyat dalam berbagai keadaan, termasuk ketika menghadapi tantangan dan dinamika politik. Partai tidak dibangun untuk melayani kekuasaan atau sekadar mengejar jabatan, melainkan mengemban tanggung jawab menjaga konstitusi. Didit menekankan pentingnya memastikan Indonesia berjalan sesuai cita-cita Proklamasi dan Pancasila, dengan keadilan serta kesejahteraan sebagai bagian dari arah perjuangan.
Pesan tentang pengabdian itu sejalan dengan arahan Ketua DPP PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning. Ia meminta kader tidak terlena oleh capaian yang telah diraih, sebab keberhasilan organisasi harus disertai kerja berkelanjutan. Militansi, menurut Ribka, perlu tampak dalam keterlibatan langsung di tengah masyarakat, bukan hanya dalam kegiatan internal partai. Kader diminta aktif mengadvokasi persoalan warga, mendengarkan keluhan, dan membantu masyarakat memahami hak-hak mereka.
15 views