Jakarta | Moeldoko mengusulkan agar insentif nonfiskal untuk mobil listrik tidak diberikan tanpa batas waktu. Menurut pandangannya, dukungan khusus tersebut dapat dihentikan ketika pangsa pasar kendaraan listrik mencapai 30 persen. Ambang itu menjadi penanda bahwa produk telah memperoleh tempat yang cukup kuat di pasar, sehingga kebijakan tidak harus terus bergantung pada dorongan awal dari pemerintah.
Ia menjelaskan bahwa insentif berperan penting pada tahap awal perkembangan pasar. Ketika minat masyarakat masih perlu dibangun, berbagai kemudahan nonfiskal dapat membantu mendorong calon pembeli mempertimbangkan mobil listrik. Dukungan tersebut juga memberi ruang bagi pasar untuk tumbuh dan membuat teknologi ini semakin dikenal. Namun, kebutuhan itu dapat berubah seiring bertambahnya penerimaan konsumen dan meluasnya penggunaan kendaraan listrik.
Dalam pandangan Moeldoko, setelah pangsa pasar mencapai 30 persen, kondisi pasar mungkin sudah cukup terbentuk. Pada tahap itu, pertumbuhan yang semakin pesat dapat menjadi alasan untuk mengevaluasi kembali insentif. Artinya, penghentian dukungan tidak semata-mata ditentukan oleh berlalunya waktu, melainkan dikaitkan dengan capaian pangsa pasar. Ambang 30 persen menjadi ukuran yang ia ajukan untuk menilai kapan intervensi khusus mungkin tidak lagi diperlukan.
Moeldoko menyampaikan pandangan tersebut di Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Kamis (29/10). Pernyataan itu menempatkan insentif sebagai instrumen yang dapat disesuaikan dengan perkembangan industri dan respons masyarakat. Pada masa awal, kebijakan membantu mempercepat pengenalan serta penerimaan mobil listrik; ketika pasar sudah terbentuk dan akselerasinya meningkat, peran insentif dapat ditinjau ulang. Usul tersebut menegaskan hubungan dukungan awal dan kesiapan pasar untuk tumbuh lebih mandiri, dengan pangsa 30 persen sebagai ambang yang disebutkan. Dengan demikian, gagasannya bukan menolak insentif sejak awal, tetapi mengaitkan keberlanjutan insentif nonfiskal dengan perkembangan pasar. Jika pertumbuhan dan minat publik telah menguat hingga mencapai batas itu, dukungan khusus yang sebelumnya dibutuhkan untuk mendorong minat masyarakat mungkin tidak lagi diperlukan dalam bentuk yang sama.
Selain dukungan yang berkaitan dengan harga kendaraan, mobil listrik juga memperoleh sejumlah kemudahan nonfiskal. Salah satu contoh yang dikenal di wilayah Jakarta adalah pengecualian kendaraan listrik berbasis baterai dari pembatasan lalu lintas ganjil-genap pada ruas dan waktu yang ditetapkan. Dengan pengecualian ini, pengguna kendaraan listrik dapat memiliki keleluasaan perjalanan lebih besar dibandingkan pengguna kendaraan yang terkena pembatasan. Ketentuan tersebut tetap perlu dipahami sesuai cakupan aturan yang berlaku, termasuk jenis kendaraan, wilayah, serta pengaturan lalu lintas yang ditetapkan pemerintah daerah. Karena kebijakan dapat berbeda antardaerah, fasilitas di satu kota tidak serta-merta berlaku di kota lain.
Kemudahan lain yang dapat dijumpai adalah penyediaan tempat parkir khusus kendaraan listrik di sejumlah lokasi ramai. Area pusat perbelanjaan, perkantoran, fasilitas publik, atau tempat lain tertentu dapat menyediakan petak parkir yang ditandai untuk kendaraan listrik. Pada beberapa lokasi, area tersebut ditempatkan berdekatan dengan sarana pengisian daya, sehingga pengendara dapat memanfaatkan waktu parkir untuk mengisi baterai. Ketersediaan dan bentuk fasilitas ini bergantung pada pengelola lokasi maupun kebijakan setempat. Karena itu, pengemudi sebaiknya memeriksa informasi di lokasi tujuan dan tidak menganggap bahwa seluruh tempat umum memiliki petak khusus atau akses pengisian daya yang sama.
Insentif nonfiskal tersebut merupakan bagian dari upaya untuk membuat penggunaan kendaraan listrik lebih menarik pada tahap awal perkembangan pasar. Pengecualian lalu lintas dan kemudahan parkir dapat membantu mengurangi sebagian hambatan praktis yang dirasakan calon pengguna, sekaligus meningkatkan visibilitas kendaraan listrik di ruang publik. Namun, fasilitas semacam ini bukan satu-satunya faktor yang menentukan keputusan pembelian. Harga, pilihan model, ketersediaan stasiun pengisian, jarak tempuh, serta kenyamanan penggunaan sehari-hari juga berperan. Oleh sebab itu, keberadaan kemudahan saat ini dapat dibaca sebagai dukungan bagi pertumbuhan awal pasar, bukan jaminan bahwa setiap wilayah menyediakan fasilitas seragam. Pembahasan mengenai arah insentif perlu membedakan fasilitas yang tersedia sekarang dan usulan perubahan kebijakan, tanpa menganggap bahwa suatu kemudahan telah berakhir atau bahwa waktu perubahan sudah ditetapkan.
Selain mendorong pertumbuhan industri, Moeldoko juga mengemukakan pertimbangan mengenai penerimaan sosial atas insentif kendaraan listrik. Menurut pandangannya, fasilitas khusus bagi mobil listrik dapat memunculkan kecemburuan di kalangan pemilik dan pengguna kendaraan konvensional apabila jumlah kendaraan listrik telah menjadi bagian besar dari pasar. Perhatian tersebut, dengan demikian, tidak hanya menyangkut besaran dukungan pemerintah, tetapi juga persepsi tentang perlakuan yang adil kelompok pengguna kendaraan.
Ambang yang disebut dalam gagasan itu adalah pangsa pasar 30 persen. Moeldoko menilai bahwa apabila kendaraan listrik mencapai tingkat tersebut dan akselerasi pertumbuhannya berlangsung luar biasa, kondisi pasar akan berbeda dibandingkan ketika adopsi EV masih terbatas. Pada fase awal, perlakuan khusus dapat dipandang sebagai sarana untuk mempercepat penggunaan teknologi baru. Namun, ketika pangsa pasar semakin besar, keberlanjutan keistimewaan yang diberikan dapat dipertanyakan oleh pengguna kendaraan berbahan bakar konvensional. Angka 30 persen dalam konteks ini merupakan patokan yang disampaikan narasumber, bukan ketentuan otomatis yang telah ditetapkan sebagai pemicu perubahan regulasi.
Dari pertimbangan tersebut, Moeldoko menyampaikan gagasan bahwa pemerintah dapat mulai menyamakan norma dan regulasi bagi kendaraan listrik dan kendaraan konvensional setelah target pangsa pasar itu tercapai. Penyamaan tersebut mengarah pada perlakuan aturan yang lebih setara ketika adopsi kendaraan listrik telah berkembang, bukan berarti seluruh dukungan harus langsung dihentikan pada suatu tanggal tertentu. Rincian mengenai aturan apa yang disamakan, jadwal pelaksanaan, maupun mekanisme transisi tidak dapat disimpulkan hanya dari pernyataan tersebut.
Penting membedakan pandangan itu dari kebijakan yang berlaku. Pernyataan Moeldoko merupakan pertimbangan atau usulan mengenai arah kebijakan pada masa mendatang, bukan pengumuman bahwa pemerintah telah mengubah atau mencabut insentif. Ketentuan yang mengatur kendaraan listrik tetap merujuk pada regulasi resmi yang berlaku, termasuk keputusan pemerintah terkait pajak, bea, atau bantuan pembelian. Karena itu, ambang 30 persen sebaiknya dipahami sebagai gagasan untuk meninjau kesetaraan perlakuan, sementara perubahan nyata memerlukan keputusan dan dasar hukum tersendiri. Pemisahan ini membantu pembaca membedakan usulan narasumber dari aturan resmi yang sudah berjalan saat ini.Contoh konkret yang disampaikan Moeldoko adalah kemungkinan mulai memikirkan penghapusan pengecualian ganjil-genap bagi mobil listrik apabila pangsa pasar kendaraan listrik mencapai 30 persen. Ambang tersebut menjadi penanda bahwa EV tidak lagi hanya digunakan oleh segmen terbatas, melainkan telah berkembang menjadi bagian yang lebih besar dari pasar otomotif. Menurut gagasan itu, ketika penetrasi meningkat, pemerintah dapat meninjau kembali fasilitas yang sebelumnya diberikan untuk mendorong adopsi kendaraan listrik. Pengecualian ganjil-genap disebut sebagai salah satu kebijakan yang layak masuk dalam pertimbangan tersebut, bukan sebagai kebijakan yang otomatis berubah begitu angka tertentu tercapai.
Pandangan tersebut berkaitan dengan tujuan awal insentif dan keistimewaan bagi kendaraan listrik. Dukungan seperti pengecualian aturan lalu lintas dapat membantu menarik minat konsumen pada tahap ketika penggunaan EV masih perlu didorong. Namun, jika jumlah kendaraan listrik dan pangsa pasarnya terus bertambah, manfaat kebijakan itu perlu ditimbang kembali terhadap kondisi lalu lintas dan perlakuan yang berlaku bagi pengguna kendaraan lain. Evaluasi dapat membantu memastikan bahwa kebijakan tetap sesuai dengan kebutuhan pada setiap tahap perkembangan pasar. Dengan demikian, peningkatan penetrasi EV tidak hanya menjadi ukuran keberhasilan adopsi, tetapi juga alasan untuk menilai apakah bentuk dukungan yang ada masih tepat.
Penting untuk membedakan usulan tersebut dari keputusan resmi.
Baca juga: Mengoptimalkan Kinerja Baterai Mobil Listrik | Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Listrik Meningkat | Inovasi Pengisian Cepat untuk Sepeda Motor Listrik
