SULAWESI UTARA, KAMIS, 19 NOVEMBER 2026 — Dugaan pergerakan ratusan karung bahan kimia berbahaya dari Filipina menuju Sulawesi Utara kini menempatkan pengawasan perbatasan laut dalam sorotan tajam. Informasi yang beredar menyebutkan jumlah barang diduga melampaui 200 karung dan pengirimannya disinyalir melibatkan kapal berbendera Filipina. Bahkan, terdapat informasi mengenai dugaan pemindahan muatan dari kapal besar ke kapal atau perahu lain di tengah laut sebelum dibawa memasuki wilayah Indonesia. Jika rangkaian informasi tersebut terbukti, masyarakat patut mempertanyakan efektivitas pengawasan perairan yang menjadi tanggung jawab berbagai institusi negara. Bagaimana mungkin pengiriman barang dalam jumlah sebesar itu diduga berlangsung melalui jalur laut tanpa kepastian pengawasan? Siapa yang mengetahui pergerakannya, dan apakah seluruh aktivitas tersebut telah diperiksa oleh instansi berwenang? Pertanyaan ini tidak boleh dibiarkan menggantung karena menyangkut kewibawaan hukum sekaligus keamanan wilayah Indonesia.
Hal lain yang tidak kalah penting adalah dugaan identitas muatan yang dikemas dalam karung bertuliskan SUPER GRO 16-20-0 INORGANIC FERTILIZER dengan gambar tanaman padi. Kemasan tersebut menimbulkan kebutuhan pemeriksaan lebih mendalam untuk memastikan apakah isi sebenarnya sesuai dengan keterangan produk atau justru mengandung bahan kimia berbeda. Informasi yang menyebut barang tersebut sebagai sianida harus dibuktikan melalui pengujian laboratorium, bukan sekadar berdasarkan penampilan kemasan maupun keterangan pihak tertentu. Apabila hasil pemeriksaan memastikan kandungan sianida, aparat harus segera menelusuri bagaimana bahan tersebut diperoleh, siapa yang mengemasnya, di mana disimpan, serta ke mana rencana distribusinya. Pemeriksaan juga harus menjangkau kemungkinan penggunaan dokumen yang tidak sesuai dengan barang sebenarnya. Sianida merupakan bahan beracun dengan risiko tinggi sehingga peredaran, pengangkutan, dan penyimpanannya tidak boleh dibiarkan tanpa pengawasan sesuai ketentuan hukum.
Dalam perkembangan informasi yang beredar, nama Denny P, yang disebut-sebut merupakan mantan perwira kepolisian berpangkat AKBP, bersama pihak lain berinisial CS, turut diminta untuk diklarifikasi apabila terdapat petunjuk yang relevan. Persoalan ini menjadi ujian bagi profesionalitas aparat: apakah penyelidikan dapat berjalan secara independen tanpa dipengaruhi kedudukan, hubungan, maupun latar belakang siapa pun? Kapolda Sulawesi Utara perlu memastikan setiap informasi diperiksa dengan standar yang sama. Tidak boleh ada pembiaran terhadap petunjuk yang dapat membantu mengungkap perkara, tetapi tidak boleh pula ada penghakiman terhadap seseorang hanya berdasarkan penyebutan namanya. Prinsip praduga tidak bersalah harus dijaga. Apabila ditemukan bukti yang menghubungkan seseorang dengan aktivitas pengiriman atau distribusi, pemeriksaan harus dilakukan sesuai prosedur. Sebaliknya, apabila informasi tersebut tidak terbukti, aparat harus menyampaikan hasil klarifikasi secara transparan. Penegakan hukum yang profesional bukan melindungi orang tertentu, melainkan memastikan tidak seorang pun diperlakukan di luar ketentuan hukum.
Dari perspektif hukum, dugaan pemasukan barang dari luar negeri tersebut perlu diuji menggunakan UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, khususnya Pasal 102 apabila terdapat perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana penyelundupan impor. Ketentuan itu mengatur ancaman pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar, sesuai unsur perbuatan yang terbukti. Pemeriksaan juga perlu memperhatikan ketentuan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun berdasarkan PP Nomor 74 Tahun 2001 beserta aturan pelaksana yang berlaku. Sementara itu, KUHP Nasional berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 telah berlaku sejak 2 Januari 2026 dan menjadi kerangka umum dalam menilai pertanggungjawaban pidana pihak-pihak yang terbukti terlibat, termasuk kemungkinan penyertaan maupun pembantuan sesuai unsur hukumnya. Proses penyidikan harus berpedoman pada KUHAP baru, UU Nomor 20 Tahun 2025, yang berlaku sejak tanggal yang sama. Penyidik wajib mengumpulkan alat bukti secara sah, memeriksa saksi dan ahli, serta melaksanakan tindakan paksa sesuai persyaratan hukum. Dengan demikian, pengungkapan perkara tidak boleh dibangun berdasarkan asumsi, melainkan melalui bukti yang dapat diuji secara hukum.
Ketua IV Mandala LIN wilayah Papua, Sulawesi Utara, Maluku, dan Maluku Utara, Jackson Sambow, menilai dugaan pengiriman bahan kimia berbahaya lintas negara ini membutuhkan perhatian serius dari Mabes Polri. Ia meminta pengusutan tidak hanya berorientasi pada barang yang ditemukan, tetapi juga diarahkan untuk mengungkap keseluruhan rantai pasok dan pihak yang memperoleh keuntungan. “Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi informasi mengenai jumlah karung, sementara siapa yang mengatur pengiriman, siapa yang membiayai, dan siapa yang menerima barang tidak pernah dijelaskan. Kalau benar jumlahnya lebih dari 200 karung, ini bukan persoalan kecil. Aparat harus bekerja sampai mengetahui siapa yang berada di belakang aktivitas tersebut,” tegas Jackson. Ia juga meminta koordinasi lintas lembaga dilakukan secara nyata, bukan sebatas pernyataan. Menurutnya, Mabes Polri perlu memastikan penanganan perkara berjalan objektif, termasuk apabila muncul petunjuk yang mengarah kepada pihak-pihak yang memiliki pengaruh. “Tidak boleh ada orang yang merasa aman dari pemeriksaan hanya karena pernah memiliki jabatan atau pangkat. Tetapi semua tindakan harus berdasarkan bukti dan hukum,” tambahnya.
Tekanan terhadap Polda Sulawesi Utara juga disampaikan Yasir Arafat Lestaluhu, Humas DPP Lembaga Investigasi Negara (LIN). Ia meminta Kapolda segera memastikan kebenaran informasi mengenai dugaan masuknya sianida dari Filipina, termasuk informasi yang menyebut Denny P CS. “Kami meminta Kapolda Sulut tidak memandang persoalan ini sebagai isu biasa. Ada dugaan bahan kimia berbahaya dalam jumlah besar, ada informasi mengenai kapal asing, dan ada dugaan pemindahan muatan di tengah laut. Semua itu harus diperiksa secara serius. Jangan sampai masyarakat terus mempertanyakan, sementara kepastian penanganannya tidak pernah disampaikan,” tegas Yasir. Ia meminta Bea Cukai memeriksa dokumen kepabeanan dan manifes kapal, sementara TNI AL serta Bakamla diminta mendukung penelusuran aspek pengawasan perairan sesuai kewenangannya. “Mabes Polri juga harus memastikan penyelidikan tidak berhenti pada pihak yang paling mudah ditemukan. Telusuri pemasok, pemodal, pengangkut, penerima, dan pihak yang diduga mengendalikan distribusi. Jika ada petunjuk penyalahgunaan kewenangan, periksa secara profesional. Jangan ada pembiaran, tetapi jangan pula ada penetapan kesalahan tanpa bukti,” tandasnya.
Kini, publik menunggu jawaban konkret dari aparat atas tujuh persoalan yang menjadi inti dugaan tersebut: apakah benar lebih dari 200 karung bahan kimia masuk dari Filipina; siapa pemilik dan penanggung jawab kapal pengangkut; di mana lokasi dugaan pemindahan muatan; apa hasil pengujian laboratorium terhadap isi karung; siapa pemasok, pemodal, pengendali, penerima, dan distributor; apakah seluruh dokumen impor serta perizinan telah dipenuhi; dan apakah terdapat bukti keterlibatan pihak tertentu atau penyalahgunaan kewenangan? Kapolda Sulawesi Utara, Mabes Polri, Bea Cukai, dan seluruh instansi terkait harus memberikan kepastian melalui pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai luasnya perairan Indonesia dimanfaatkan oleh jaringan yang mampu memasukkan barang berbahaya tanpa terungkapnya rantai pengiriman. Jangan pula sampai penanganan perkara menimbulkan kesan bahwa hukum hanya berani menjangkau pihak kecil. Apabila tindak pidana terbukti, proses seluruh pihak yang bertanggung jawab sesuai hukum. Jika tidak terbukti, sampaikan hasilnya secara terbuka. KAPOLDA SULUT, MABES POLRI, DAN BEA CUKAI: JANGAN BIARKAN DUGAAN INI BERLARUT-LARUT! BUKTIKAN PENGAWASAN NEGARA BERJALAN, BONGKAR FAKTA, DAN UNGKAP JARINGAN YANG BERTANGGUNG JAWAB. HUKUM TIDAK BOLEH KALAH OLEH PANGKAT, JABATAN, ATAU KEKUASAAN! LIN JAYA, INDONESIA JAYA!
1,373 views