Jakarta | Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kini berubah menjadi Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT). Perubahan nama sekaligus mandat tersebut diresmikan Presiden Prabowo Subianto. Dengan cakupan yang diperluas, lembaga ini tidak hanya menangani pengelolaan kawasan perbatasan, tetapi juga mencakup perhatian terhadap daerah terpencil. Perubahan tersebut menjadi bagian dari penataan kelembagaan pemerintah untuk memperjelas tanggung jawab dalam mengelola wilayah-wilayah yang membutuhkan koordinasi dan perhatian khusus. Perluasan mandat itu menandai babak baru bagi BNPPDT, sekaligus menempatkan pengelolaan perbatasan dan daerah terpencil dalam satu kerangka kelembagaan.
Kepemimpinan lembaga baru itu dipercayakan kepada Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Presiden Prabowo melantik Maruli sebagai Kepala BNPPDT di Istana Negara pada Kamis, 15 Oktober 2026. Pelantikan tersebut menandai dimulainya tugas Maruli dalam memimpin lembaga dengan mandat yang telah diperluas. Peran kepala lembaga mencakup pengarahaan organisasi agar fungsi pengelolaan wilayah perbatasan dan daerah terpencil dapat berjalan selaras. Perubahan ini juga menuntut kesinambungan kerja, sehingga peralihan kepemimpinan dan penyesuaian tugas kelembagaan menjadi bagian penting dari proses awal BNPPDT.
Serah terima jabatan Kepala BNPP kemudian berlangsung di kantor BNPP, Jakarta, pada Senin, 19 Oktober 2026. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyerahkan jabatan tersebut kepada Maruli. Prosesi ini menjadi tahapan administratif sekaligus simbolis setelah pelantikan di Istana Negara. Dalam kesempatan itu, Tito menyampaikan harapan agar pengelolaan wilayah dapat berlangsung lebih efektif di bawah kepemimpinan baru. Serah terima tersebut menghubungkan tanggung jawab yang sebelumnya dijalankan Tito sebagai Kepala BNPP dengan peran Maruli sebagai pimpinan BNPPDT. Dengan demikian, perubahan institusi dan pergantian pemimpin berlangsung berurutan, dari peresmian nama baru hingga penyerahan tugas secara langsung di Jakarta.
Tito berharap kepemimpinan Maruli dapat mendorong pengelolaan kawasan perbatasan dan daerah terpencil berjalan lebih efektif. Harapan tersebut muncul seiring cakupan tugas lembaga yang kini lebih luas, sehingga koordinasi dan pelaksanaan program perlu menyesuaikan dengan kebutuhan wilayah yang beragam. Menurut Tito, pengalaman Maruli menjadi modal penting untuk menjalankan tanggung jawab tersebut. Pemahaman terhadap tugas pemerintahan dan pengalaman di lingkungan TNI dinilai dapat mendukung upaya lembaga dalam menjangkau kawasan yang memerlukan perhatian khusus. Dengan kepemimpinan yang tepat, pengelolaan diharapkan tidak hanya tertata, tetapi juga mampu merespons tantangan lapangan secara lebih baik.
Maruli masih menjabat sebagai Wakil Panglima TNI ketika dipercaya memimpin BNPPDT. Tito menilai pengalaman yang dimiliki Maruli relevan dengan tugas lembaga, terutama karena pekerjaan pengelolaan perbatasan dan daerah terpencil menuntut kemampuan memahami kondisi wilayah serta menghubungkan berbagai pihak yang terlibat. Perluasan cakupan lembaga juga membuat pelaksanaan mandatnya memerlukan pendekatan yang terkoordinasi. Dalam konteks itu, pengalaman Maruli dipandang dapat membantu memastikan program dan kebijakan berjalan sesuai kebutuhan. Tito menyampaikan harapannya agar tanggung jawab baru tersebut dapat ditunaikan secara efektif, dengan memperhatikan karakteristik setiap kawasan dan tantangan yang dihadapi masyarakat setempat.
Di samping menilai kapasitas Maruli, Tito juga menyinggung hubungan personal mereka. Ia menyatakan telah lama mengenal Maruli dan memiliki hubungan baik dengannya. Kedekatan tersebut menjadi konteks dari dukungan dan harapan yang disampaikan, namun penilaian Tito juga bertumpu pada pengalaman Maruli yang dinilai sesuai dengan tugas lembaga. Tantangan pengelolaan wilayah perbatasan dan daerah terpencil tidak hanya berkaitan dengan kebijakan, tetapi juga pelaksanaan yang konsisten serta koordinasi antarpihak. Karena itu, kepemimpinan Maruli diharapkan mampu memperkuat efektivitas kerja BNPPDT dalam menjalankan cakupan tugasnya yang lebih luas. Pernyataan Tito menekankan pentingnya memadukan pengalaman, pemahaman terhadap wilayah, dan pengelolaan yang terarah agar mandat lembaga dapat dilaksanakan dengan baik.
Perubahan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menjadi BNPPDT tidak hanya menandai pergantian nama lembaga. Perubahan tersebut mencerminkan perluasan tugas dan tanggung jawab dalam mengelola kawasan perbatasan secara lebih menyeluruh. Tito menekankan bahwa pengembangan wilayah perbatasan harus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sekaligus pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat yang tinggal di sana. Dengan mandat yang lebih luas, pengelolaan diharapkan tidak berhenti pada urusan administratif atau penjagaan garis batas, tetapi juga menjawab kebutuhan warga dan mendorong kemajuan kawasan.
Dalam menjalankan mandatnya, BNPPDT memiliki peran untuk mengembangkan kawasan perbatasan, membantu menyelesaikan konflik perbatasan dengan negara tetangga, serta mengelola Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Penyelesaian persoalan batas memerlukan koordinasi dan penanganan yang cermat, sementara pengembangan wilayah perlu memperhatikan kondisi serta potensi setempat. Tito juga menggarisbawahi pentingnya mengoptimalkan PLBN agar tidak semata berfungsi sebagai tempat pemeriksaan lalu lintas orang dan barang. Jika dikelola dengan baik, fasilitas tersebut dapat berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi baru, membuka peluang usaha, dan menggerakkan aktivitas masyarakat di sekitarnya.
Menurut Tito, kesejahteraan warga perbatasan memiliki kaitan erat dengan ketahanan nasional. Akses yang lebih baik terhadap kesempatan ekonomi dan layanan dasar dapat memperkuat rasa keadilan serta keterhubungan masyarakat dengan negara. Kondisi itu turut membantu menumbuhkan nasionalisme, karena warga merasakan kehadiran pemerintah melalui pembangunan dan pelayanan yang nyata. Pada saat yang sama, kawasan perbatasan yang dikelola dengan baik dapat berperan sebagai zona penyangga terhadap infiltrasi dari luar, baik melalui jalur darat maupun laut. Karena itu, pembangunan sosial dan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengamanan wilayah. Pendekatan terpadu tersebut menjadi bagian penting dari harapan agar BNPPDT mampu mengelola perbatasan secara lebih efektif, menjaga kepentingan nasional, serta memastikan masyarakat setempat ikut merasakan manfaat pembangunan.
Maruli menegaskan bahwa fokus Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Pembangunan Daerah Tertinggal (BNPPDT) adalah mengelola wilayah perbatasan serta daerah terpencil agar kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut dapat meningkat. Pengelolaan itu, menurutnya, perlu dijalankan secara terarah dengan memperhatikan kebutuhan warga dan kondisi setiap wilayah. Dengan demikian, kehadiran pemerintah di kawasan perbatasan dan daerah yang sulit dijangkau dapat memberi manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat.
Dalam menjalankan amanah sebagai pimpinan BNPPDT, Maruli menyatakan kesiapannya bekerja dengan dukungan perangkat kerja yang telah tersedia. Ia juga mengharapkan bimbingan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam melaksanakan tugas dan mengarahkan organisasi. Dukungan kelembagaan serta arahan pimpinan, kata dia, menjadi bagian penting untuk memastikan program berjalan sesuai sasaran dan pelaksanaan tugas berlangsung efektif.
Maruli menyampaikan bahwa pekerjaan yang telah berjalan maupun yang masih dalam proses akan diteruskan. Ia tidak bermaksud mengabaikan upaya yang sudah dilakukan, melainkan melanjutkannya sebagai landasan bagi langkah berikutnya. Pada saat yang sama, ia akan mencermati bagian-bagian yang dinilai masih perlu ditingkatkan. Perbaikan tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program dan mendukung tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan serta daerah terpencil.
Komitmen untuk menjaga kesinambungan kerja itu juga mencakup upaya memahami perkembangan program dan kebutuhan organisasi. Dengan melanjutkan kegiatan yang telah dirintis, sekaligus meningkatkan hal-hal yang masih memerlukan perhatian, BNPPDT diharapkan dapat menjalankan mandatnya dengan lebih efektif. Pendekatan tersebut menempatkan keberlanjutan dan evaluasi sebagai bagian dari pengelolaan tugas, sehingga pekerjaan yang sudah berlangsung tetap mendapat perhatian sementara ruang perbaikan tetap terbuka.
Serah terima jabatan turut dihadiri Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman, jajaran deputi BNPP, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. Kehadiran para pejabat tersebut menandai dukungan dan keterlibatan unsur organisasi dalam proses pergantian kepemimpinan. Melalui kesinambungan koordinasi dan pelaksanaan tugas, Maruli berharap fokus pengelolaan wilayah perbatasan dan daerah terpencil dapat terus dijaga, dengan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama.
Baca juga: Babinsa Koramil 0908-02/Muara Badak Bersama Tim Gabungan Padamkan Karhutla Di Wilayah Binaan | Penanganan Karhutla di Wilayah Kalbar Terus Membaik, Titik Api Turun | Pastikan Tepat Sasaran, Babinsa Koramil 0908-04/Marangkayu Kawal Penyaluran Bantuan Beras Bulog Di Wilayah Binaan
5 kunjungan