JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji meminta peningkatan kecepatan layanan publik di lingkungan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Arahan tersebut mencakup penambahan frekuensi hari pelayanan publik, dari semula satu kali menjadi dua kali dalam sepekan. Kebijakan ini diharapkan dapat memperpendek antrean konsultasi sekaligus mempercepat penyelesaian kebutuhan informasi masyarakat dan pelaku industri.
Permintaan itu disampaikan Sarmuji saat meninjau Unit Pelayanan Publik Kemenperin di Jakarta pada Kamis, 8 Oktober 2026. Dalam peninjauan tersebut, ia melihat secara langsung proses penerimaan konsultasi, alur layanan, serta berbagai kebutuhan yang disampaikan oleh pengguna layanan. Evaluasi lapangan menjadi dasar untuk mendorong perbaikan pelayanan yang lebih responsif, teratur, dan mudah diakses.
Menurut Sarmuji, peningkatan frekuensi pelayanan diperlukan karena kebutuhan konsultasi dari pelaku usaha dan masyarakat terus berkembang. Antrean yang terlalu panjang berpotensi menghambat pengurusan informasi, perizinan, maupun konsultasi teknis yang berkaitan dengan kegiatan industri. Dengan tambahan satu hari layanan setiap pekan, kapasitas penerimaan konsultasi diharapkan meningkat dan waktu tunggu pengguna dapat ditekan.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas pelayanan pemerintah kepada sektor industri. Kemenperin perlu memastikan setiap permintaan dapat ditangani secara cepat, transparan, dan sesuai prosedur, tanpa mengurangi ketelitian dalam memberikan jawaban. Percepatan layanan publik diharapkan mendukung iklim usaha yang lebih efisien serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kementerian.
Sarmuji didampingi Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko S.A. Cahyanto, Inspektur Jenderal Kemenperin M. Rum, dan Pelaksana Tugas Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemenperin Sofyari Rahman. Kehadiran jajaran pimpinan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan layanan publik menjadi perhatian bersama dan perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi ant unit kerja.
Selama berada di Unit Pelayanan Publik, Sarmuji meninjau secara langsung berbagai fasilitas yang digunakan masyarakat dan pelaku industri. Ia melihat ruang konsultasi yang disediakan untuk membantu pemohon memperoleh penjelasan mengenai prosedur, persyaratan, serta tahapan pengurusan layanan. Selain itu, ia turut memperhatikan ruang tunggu sebagai bagian penting dari pengalaman pengguna, terutama bagi mereka yang harus menanti proses pemeriksaan dokumen atau mendapatkan giliran berkonsultasi dengan petugas.
Dalam kunjungan tersebut, Sarmuji juga berbincang dengan sejumlah pengunjung yang sedang menunggu antrean. Percakapan itu dilakukan untuk mendengar secara langsung pengalaman, kendala, dan kebutuhan pengguna ketika mengakses layanan kementerian. Masukan dari masyarakat dan pelaku industri dinilai penting karena dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pelayanan yang tidak selalu terlihat melalui data administratif. Dari interaksi tersebut, penyelenggara layanan dapat memahami bagian-bagian yang masih memerlukan pembenahan, termasuk kejelasan informasi, durasi menunggu, serta kemudahan memperoleh bantuan ketika menghadapi persoalan.
Sarmuji menilai layanan perizinan dan konsultasi telah menunjukkan perkembangan dibandingkan sebelumnya. Perbaikan fasilitas dan proses pelayanan menjadi tanda adanya upaya untuk merespons kebutuhan pengguna. Namun, menurutnya, peningkatan tersebut tidak boleh berhenti pada kondisi yang sekadar baik. Kualitas pelayanan perlu terus diperkuat melalui prosedur yang jelas, petugas yang responsif, dan informasi yang mudah dipahami. Kecepatan juga harus menjadi perhatian yang setara, karena waktu tunggu yang panjang dapat memengaruhi kegiatan usaha dan menambah beban masyarakat. Dengan memperhatikan mutu sekaligus efisiensi proses, kepuasan pengguna layanan diharapkan meningkat, baik bagi warga maupun pelaku industri yang membutuhkan kepastian dalam mengurus perizinan dan memperoleh konsultasi.
Usulan penambahan hari layanan publik di Kementerian Perindustrian (Kemenperin) disampaikan untuk menjawab antrean konsultasi dan kebutuhan administrasi pelaku industri yang terus berkembang. Selama ini, layanan publik Kemenperin berlangsung setiap Kamis. Sarmuji mendorong agar frekuensinya ditambah menjadi dua hari dalam sepekan, misalnya pada Selasa dan Kamis. Dengan jadwal yang lebih sering, pelaku usaha memiliki pilihan waktu yang lebih luas untuk menyampaikan konsultasi, mengurus keperluan layanan, atau memperoleh penjelasan terkait kebijakan industri.
Penambahan kesempatan konsultasi diharapkan dapat membagi volume pemohon secara lebih merata. Antrean yang sebelumnya terkonsentrasi pada satu hari berpeluang menjadi lebih pendek sehingga waktu tunggu dapat dikurangi. Namun, perluasan jadwal tidak cukup apabila tidak diikuti perbaikan sistem kerja. Kemenperin juga perlu menyederhanakan tahapan proses, memperjelas persyaratan, dan memperkuat koordinasi antarunit agar layanan dapat diselesaikan secara lebih cepat dan terukur. Pemanfaatan sistem digital, informasi yang mudah diakses, serta mekanisme tindak lanjut yang jelas dapat mendukung upaya tersebut.
Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi bagian penting dalam pelaksanaan layanan yang lebih responsif. Ruang konsultasi, fasilitas antrean, dukungan teknologi informasi, serta petugas yang kompeten perlu disiapkan sejalan dengan peningkatan frekuensi pelayanan. Percepatan waktu penyelesaian juga harus menjadi indikator utama, bukan sekadar bertambahnya hari operasional. Menurut Sarmuji, industri yang mampu bergerak cepat dan beradaptasi memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan persaingan. Karena itu, pemerintah harus menjalankan peran sebagai fasilitator sekaligus akselerator dengan menyediakan layanan yang efisien, cepat, dan mampu merespons kebutuhan pelaku industri. Usulan dua hari pelayanan dapat menjadi langkah awal untuk membangun pola kerja pemerintahan yang lebih terbuka terhadap kebutuhan dunia usaha.
Kinerja layanan publik Kementerian Perindustrian menunjukkan peningkatan kapasitas yang signifikan dalam mendukung kebutuhan pelaku industri. Kapasitas konsultasi tatap muka yang sebelumnya maksimal melayani 25 perusahaan per hari pada Februari 2024 meningkat menjadi maksimal 130 perusahaan per hari sejak Maret 2024. Dengan demikian, kapasitas tersebut bertambah lebih dari lima kali lipat. Peningkatan ini menjadi bagian dari upaya Kemenperin untuk mempercepat penyelesaian konsultasi, mengurangi potensi antrean, serta memastikan pelaku industri memperoleh informasi dan pendampingan secara lebih efektif.
Perbaikan kinerja juga tercermin dalam Indeks Pelayanan Publik Kemenperin. Nilainya meningkat dari 4,51 pada 2024 menjadi 4,58 pada 2025, dengan predikat pelayanan prima. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penguatan kapasitas tidak hanya berfokus pada jumlah konsultasi, tetapi juga pada mutu, kecepatan, dan kemudahan akses layanan. Konsultasi dapat dilakukan melalui beberapa saluran, yakni secara langsung melalui tatap muka, melalui WhatsApp, maupun surat elektronik. Pilihan kanal ini memungkinkan pelaku industri menyesuaikan metode layanan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing.
Data layanan pada Juli 2026 memperlihatkan pemanfaatan kanal digital dan tatap muka secara bersamaan. Pada periode tersebut, tercatat 3.077 konsultasi melalui WhatsApp, 2.188 konsultasi tatap muka, dan 617 konsultasi melalui surat elektronik. Angka ini menggambarkan tingginya kebutuhan pelaku industri terhadap layanan informasi, pendampingan, dan konsultasi Kemenperin. Selain kanal konsultasi, Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) menyediakan 241 jenis layanan bagi pelaku industri. Ketersediaan beragam layanan tersebut memperkuat ekosistem pelayanan publik yang lebih mudah diakses, terintegrasi, dan responsif terhadap dinamika sektor industri.
