Jakarta | Pemerintah mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) atas areal kerja seluas sekitar 338.536 hektare di Provinsi Riau. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026, yang ditetapkan pada 19 November 2026. Dengan pencabutan itu, izin pemanfaatan hutan yang sebelumnya menjadi dasar kegiatan perusahaan di kawasan tersebut tidak lagi berlaku.
Keputusan menteri itu juga menetapkan penghentian seluruh kegiatan RAPP pada areal yang izinnya dicabut. Pemerintah mengambil kembali penguasaan atas kawasan tersebut, sehingga pengelolaannya tidak lagi berada dalam kewenangan perusahaan berdasarkan PBPH yang telah berakhir. Langkah ini mencakup seluruh areal kerja yang disebut dalam keputusan, bukan hanya sebagian wilayah atau jenis kegiatan tertentu.
Besarnya areal yang terkena keputusan membuat pencabutan izin ini menjadi penertiban penting atas penguasaan kawasan hutan di Riau. Luas sekitar 338.536 hektare memberi gambaran tentang cakupan tindakan pemerintah, sekaligus menegaskan bahwa penghentian kegiatan berlaku di kawasan yang sebelumnya masuk dalam izin RAPP. Namun, keputusan yang tersedia dalam bahan ini tidak merinci pembagian wilayah, jenis aktivitas yang berlangsung, maupun pengaturan teknis setelah penguasaan kawasan dikembalikan kepada pemerintah.
Dasar formal tindakan tersebut adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Karena itu, pencabutan PBPH, penghentian seluruh kegiatan perusahaan, dan pengambilalihan kembali penguasaan kawasan perlu dipahami sebagai bagian-bagian dari keputusan yang sama. Pemerintah menetapkan perubahan status perizinan melalui surat keputusan tersebut, dengan cakupan areal kerja sekitar 338.536 hektare di Provinsi Riau. Informasi mengenai langkah lanjutan pengelolaan kawasan tidak tercantum dalam keterangan yang menjadi dasar uraian ini, sehingga tidak dapat dipastikan lebih jauh. Fakta utama yang dapat ditegaskan ialah bahwa izin RAPP dicabut, kegiatan perusahaan di areal terkait dihentikan, dan penguasaan kawasan kembali diambil oleh pemerintah sesuai keputusan menteri.Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencatat sejumlah temuan di area konsesi yang menjadi dasar penertiban dan pencabutan Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) RAPP di Riau. Catatan tersebut mencakup persoalan kebakaran lahan gambut yang berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit, bukaan tambang tanpa izin, serta kerusakan pada kawasan lindung. Temuan-temuan itu menggambarkan beragam bentuk aktivitas dan dampak yang dinilai perlu ditangani di dalam atau sekitar wilayah konsesi. Angka luasan yang disebutkan dalam temuan ini merupakan catatan Satgas PKH, bukan perhitungan terpisah yang dapat dilepaskan dari keterangan satuan tugas tersebut.
Salah satu temuan yang disampaikan Satgas PKH adalah perkebunan kelapa sawit dengan luas sekitar 18.362,74 hektare. Satgas juga mencatat bukaan tambang tanpa izin seluas sekitar 541,46 hektare. Kedua angka tersebut menunjukkan luasan yang teridentifikasi dalam pemeriksaan menurut catatan satuan tugas. Keberadaan kegiatan perkebunan dan bukaan tambang itu disebut bersama temuan lain sebagai bagian dari persoalan di kawasan yang ditertibkan. Karena itu, penyebutan angka perlu disertai atribusi yang jelas kepada Satgas PKH, sekaligus tidak ditafsirkan sebagai keterangan mengenai status hukum setiap bidang atau pelaku, kecuali terdapat informasi resmi lain yang menjelaskannya.
Selain kegiatan tersebut, Satgas PKH mencatat kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare. Satuan tugas juga menyebut kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang sebagai salah satu persoalan yang ditemukan. Rangkaian temuan itu menjadi dasar yang disampaikan dalam proses penertiban, dengan pencabutan PBPH sebagai tindakan pemerintah terhadap izin RAPP di Riau. Dalam memahami alasan kebijakan tersebut, penting membedakan jenis temuan dan angka luas yang dicatat: kebakaran berulang merupakan kondisi yang dilaporkan, sedangkan luasan perkebunan sawit, bukaan tambang tanpa izin, dan kerusakan kawasan lindung merupakan angka yang dicantumkan Satgas. Dengan demikian, seluruh temuan dan angka di atas harus dipahami sebagai catatan Satgas PKH yang menjadi dasar penertiban, bukan sebagai kesimpulan independen di luar keterangan resmi tersebut.
Dalam keterangan yang menjadi bahan pemberitaan, aktivitas perusahaan disebut mengganggu kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo di Riau. Keterangan tersebut juga menyebut adanya dampak terhadap habitat gajah Sumatra. Pernyataan ini menempatkan persoalan kegiatan usaha bukan hanya dalam konteks administrasi perizinan, melainkan juga terkait kawasan yang berdekatan dengan taman nasional dan ruang hidup satwa. Namun, rincian mengenai bentuk gangguan, lokasi spesifik, maupun tingkat dampaknya tidak dijelaskan dalam informasi yang tersedia. Karena itu, keterangan tersebut perlu dipahami sebagai temuan atau penilaian yang disampaikan dalam sumber, bukan sebagai uraian terperinci mengenai kondisi habitat.
Informasi mengenai penyangga Tesso Nilo dan habitat gajah itu berkaitan dengan langkah penertiban yang menjadi dasar pencabutan PBPH RAPP. Bahan pemberitaan menyebut temuan Satgas sebagai dasar pemerintah melakukan penertiban terhadap perizinan tersebut. Dengan demikian, dugaan gangguan kawasan penyangga dan dampak pada habitat menjadi bagian dari konteks yang disampaikan bersamaan dengan penjelasan mengenai tindakan pemerintah. Hubungan itu tidak berarti bahwa setiap temuan Satgas secara khusus telah dijabarkan sebagai penyebab langsung perubahan pada habitat. Informasi yang ada hanya mengaitkan keterangan tentang aktivitas perusahaan, kawasan penyangga, dan habitat gajah dengan proses penertiban.
Penjelasan tersebut juga penting dibaca dengan tetap membedakan tindakan administratif pemerintah dan klaim mengenai kondisi lingkungan. Pencabutan PBPH merupakan keputusan yang diberitakan, sedangkan gangguan pada penyangga Taman Nasional Tesso Nilo serta dampak terhadap habitat gajah Sumatra disebut dalam bahan sumber sebagai alasan atau konteks yang menyertai penertiban. Tanpa rincian tambahan, tidak tepat untuk menyatakan besaran kerusakan, perubahan populasi gajah, atau akibat ekologis lain. Keterangan yang tersedia juga tidak merinci metode pemeriksaan maupun rentang waktu aktivitas yang dinilai. Pembatasan ini menjaga pemberitaan tetap sesuai dengan informasi yang disampaikan, sekaligus menunjukkan mengapa temuan Satgas menjadi perhatian dalam pembahasan izin dan perlindungan kawasan sekitar taman nasional.
Asia Pacific Resources International Limited (APRIL) menjalankan kegiatan industri pulp dan kertas melalui unit operasionalnya, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Perusahaan ini beroperasi di Pangkalan Kerinci, Provinsi Riau, dan menjadi salah satu pelaku industri berbasis serat di Indonesia. Hubungan korporasinya berlanjut ke grup APRIL, yang berada di bawah Royal Golden Eagle (RGE), kelompok usaha global milik pengusaha Sukanto Tanoto. Dengan demikian, RAPP merupakan bagian dari struktur usaha yang lebih luas daripada operasional pabriknya di Riau.
Menurut profil APRIL yang dikutip dalam sumber, Tanoto memulai perjalanan bisnisnya lebih dari 50 tahun lalu dengan memasok suku cadang mesin kepada perusahaan minyak. Perkembangan usaha tersebut kemudian meluas ke berbagai sektor dan negara. RGE berkantor pusat di Singapura, memiliki aset lebih dari US$35 miliar, serta mempekerjakan lebih dari 80.000 orang. Kegiatan produksinya berlangsung di Indonesia, Tiongkok, Brasil, Malaysia, dan Filipina, sementara jaringan penjualannya menjangkau empat benua. Informasi skala dan jangkauan ini memberi konteks mengenai posisi RAPP dalam kelompok usaha yang memiliki operasi lintas negara.
Portofolio RGE mencakup sejumlah bidang usaha yang berbeda. Di sektor pulp dan kertas, grup ini beroperasi melalui APRIL dan Asia Symbol. Kegiatan kelapa sawit dijalankan melalui Asian Agri dan Apical, sedangkan produksi serat viskosa staple dilakukan melalui Sateri. RGE juga bergerak dalam produksi selulosa khusus melalui Bracell Limited serta pengembangan energi melalui Pacific Oil.
Baca juga: Penertiban Tambang Emas di Nabire: Izin Dicabut, Lahan Disiapkan untuk Antam | Kesiapan RDMP Balikpapan Diperkuat lewat Koordinasi Pemerintah dan Pertamina | Pemerintah Siapkan Rekening bagi 25 Juta Warga, Penerima Masih Akan Diverifikasi
30 views