Jakarta | Polda Metro Jaya menyampaikan permintaan maaf setelah sejumlah jurnalis sempat dilarang meliput demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 28 Oktober 2026. Permintaan maaf tersebut disampaikan kepada wartawan di lokasi pada Kamis, 29 Oktober 2026, sehari setelah pembatasan terhadap jurnalis terjadi.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menyampaikan permintaan maaf itu kepada para wartawan. Ia menyebut bahwa peristiwa yang dialami sejumlah jurnalis berkaitan dengan kesalahpahaman dalam pelaksanaan pengamanan aksi. Pernyataan tersebut menjadi penjelasan Polda Metro Jaya mengenai kejadian yang berlangsung saat demonstrasi di Bundaran HI.
Peristiwa ini berpusat pada pembatasan peliputan di lokasi demonstrasi. Sejumlah jurnalis sempat tidak diperbolehkan meliput aksi pada Rabu tersebut. Pada Kamis, Budi menyampaikan permintaan maaf atas kejadian itu dan mengaitkannya dengan kesalahpahaman dalam pelaksanaan pengamanan. Polda Metro Jaya, melalui Kabid Humasnya, dengan demikian mengakui adanya persoalan dalam situasi tersebut dan menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada wartawan di lokasi.
Urutan waktu kejadian menunjukkan bahwa pembatasan berlangsung pada 28 Oktober, sedangkan permintaan maaf disampaikan pada 29 Oktober 2026. Keterangan Budi menjadi pokok informasi yang disampaikan kepolisian terkait insiden tersebut. Ia tidak hanya menyampaikan permintaan maaf, tetapi juga menyebut kesalahpahaman sebagai hal yang terjadi dalam pelaksanaan pengamanan aksi. Tidak ada rincian tambahan dalam keterangan yang tersedia mengenai proses pembatasan itu, sehingga peristiwa ini dapat dijelaskan berdasarkan dua hal utama: sejumlah jurnalis sempat dilarang meliput dan Polda Metro Jaya kemudian menyampaikan permintaan maaf.
Dengan demikian, perhatian dalam kejadian ini tertuju pada pengalaman jurnalis yang tidak dapat meliput demonstrasi pada saat pembatasan berlangsung, serta tanggapan kepolisian sehari kemudian. Permintaan maaf disampaikan oleh pejabat humas Polda Metro Jaya kepada wartawan di lokasi, sementara alasan yang disebutkan adalah kesalahpahaman dalam pelaksanaan pengamanan aksi. Keterangan tersebut menggambarkan respons resmi kepolisian atas peristiwa yang terjadi di Bundaran HI, Jakarta Pusat, tanpa memberikan penjelasan lain di luar hal yang disampaikan Budi.
Rombongan jurnalis mengalami pembatasan ketika hendak menuju kawasan Bundaran HI untuk menjalankan tugas peliputan. Berdasarkan informasi yang beredar, mereka datang dari arah Gedung UOB dan berupaya melanjutkan perjalanan ke lokasi. Namun, langkah tersebut terhenti setelah petugas keamanan melarang rombongan itu melintas. Situasi ini menjadi perhatian karena para jurnalis menyampaikan bahwa kehadiran mereka di kawasan tersebut berkaitan dengan pekerjaan jurnalistik, yakni meliput peristiwa yang berlangsung di Bundaran HI.
Dalam unggahan yang beredar, para jurnalis menegaskan bahwa tujuan mereka adalah melakukan peliputan. Meski telah menyampaikan maksud tersebut, mereka disebut tetap tidak diizinkan menuju lokasi. Petugas juga meminta mereka menunjukkan kartu tanda penduduk atau KTP. Informasi yang tersedia tidak menjelaskan lebih lanjut alasan permintaan identitas itu, sehingga permintaan tersebut tidak dapat dikaitkan dengan maksud tertentu. Rincian lain mengenai percakapan rombongan jurnalis dan petugas juga tidak disebutkan dalam keterangan yang beredar.
Peristiwa itu menggambarkan kendala yang dialami jurnalis saat berusaha mengakses area liputan di sekitar Bundaran HI. Dari keterangan dalam unggahan, urutannya dimulai ketika rombongan bergerak dari arah Gedung UOB, lalu dihentikan dan dilarang melanjutkan perjalanan ke lokasi. Mereka kemudian menyatakan bahwa kedatangannya untuk meliput, sementara petugas meminta KTP. Tidak ada keterangan yang dapat memastikan berapa lama pembatasan berlangsung, berapa banyak jurnalis yang terlibat, atau apakah mereka akhirnya dapat mencapai titik liputan. Karena itu, uraian kejadian sebaiknya berpegang pada informasi yang telah disampaikan, tanpa menambahkan dugaan mengenai latar belakang tindakan petugas. Pengalaman tersebut menjadi bagian dari pemberitaan mengenai pembatasan akses jurnalis di kawasan Bundaran HI dan muncul sebelum permintaan maaf Polda Metro Jaya yang menjadi pokok perhatian dalam peristiwa ini. Penjelasan tentang kronologi yang terbatas tetap penting agar publik dapat memahami apa yang dialami rombongan tersebut secara proporsional, sembari membedakan fakta yang disebutkan dari hal-hal yang belum diterangkan.Budi Hermanto menyampaikan bahwa kejadian pembatasan jurnalis di Bundaran HI akan menjadi bahan evaluasi Polda Metro Jaya dalam pengamanan demonstrasi. Pernyataan tersebut menempatkan peristiwa itu sebagai catatan bagi institusi, terutama dalam pelaksanaan tugas di tengah kegiatan penyampaian pendapat. Evaluasi diperlukan agar pengalaman yang terjadi dapat diperhatikan ketika kepolisian menjalankan pengamanan pada kesempatan berikutnya. Dalam konteks ini, tanggapan Budi sekaligus menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak diabaikan oleh Polda Metro Jaya.
Ia juga mengingatkan seluruh unsur pelayanan agar kejadian serupa tidak terulang. Pengingat itu menyasar pihak-pihak yang menjalankan fungsi pelayanan, tanpa menyebut adanya sanksi atau prosedur baru. Fokus yang disampaikan adalah pentingnya menjadikan peristiwa tersebut sebagai pelajaran dalam menjalankan tugas. Bagi jurnalis yang meliput demonstrasi, ruang untuk melaksanakan pekerjaan secara aman dan lancar merupakan bagian penting dari situasi di lapangan. Karena itu, perhatian terhadap pengalaman ini relevan bagi pengamanan kegiatan sekaligus pelayanan kepada masyarakat.
Budi menyebut persoalan tersebut berkaitan dengan komunikasi. Keterangan ini memberi konteks bahwa kejadian itu perlu dipahami melalui hubungan dan penyampaian informasi pihak-pihak yang terlibat, bukan dengan menambahkan dugaan mengenai penyebab lain. Polda Metro Jaya menyampaikan permintaan maaf sebagai respons institusi atas peristiwa tersebut, sementara evaluasi menjadi bentuk pengakuan bahwa pengalaman itu patut dicermati. Keduanya disampaikan sebagai tanggapan terhadap kejadian pembatasan jurnalis, bukan sebagai keterangan bahwa langkah tertentu telah dijalankan.
Dengan demikian, pesan utama dari tanggapan Budi adalah bahwa pengamanan demonstrasi perlu menjadi bahan refleksi, dan seluruh unsur pelayanan diingatkan untuk mencegah kejadian serupa. Pernyataan itu juga menegaskan pentingnya komunikasi dalam menjalankan tugas di lapangan. Tanpa mengandaikan adanya tindak lanjut yang belum disebutkan, evaluasi dan permintaan maaf dapat dipahami sebagai respons Polda Metro Jaya terhadap persoalan yang terjadi. Perhatian terhadap komunikasi dan pengalaman jurnalis menjadi bagian dari catatan institusi atas pelaksanaan pengamanan demonstrasi di Bundaran HI.
Peristiwa pembatasan jurnalis berlangsung pada Rabu, 28 Oktober 2026, saat para jurnalis bergerak dari arah Gedung UOB menuju Bundaran HI untuk meliput demonstrasi. Dalam perjalanan menuju lokasi peliputan tersebut, mereka mengalami pelarangan. Informasi yang tersedia menempatkan kejadian itu dalam konteks kegiatan jurnalistik di sekitar demonstrasi, tetapi tidak memuat rincian lebih lanjut mengenai bagaimana pembatasan disampaikan atau kondisi tepat ketika para jurnalis dihentikan.
Sehari setelah kejadian, Budi Hermanto menyampaikan permintaan maaf di Bundaran HI. Dengan demikian, tempat permintaan maaf dan lokasi tujuan peliputan berhubungan, sementara waktunya berbeda satu hari dari peristiwa pelarangan. Urutan ini menjadi batas kronologi yang dapat dipastikan dari keterangan yang tersedia: pelarangan terjadi ketika jurnalis menuju Bundaran HI pada 28 Oktober, kemudian permintaan maaf disampaikan di sana pada hari berikutnya.
Keterangan yang ada mengaitkan kejadian tersebut dengan kesalahpahaman dan persoalan komunikasi. Penjelasan itu memberi gambaran umum mengenai konteks insiden, namun tidak menguraikan proses komunikasi yang dimaksud atau pihak yang terlibat dalam kesalahpahaman. Karena itu, kronologi tidak dapat diperluas dengan dugaan mengenai maksud petugas, keputusan operasional, ataupun alasan yang tidak disebutkan. Pemisahan informasi yang dinyatakan dan hal yang belum diketahui penting agar uraian tetap akurat.
Sejumlah unsur penting tidak dirinci dalam informasi yang tersedia. Tidak disebutkan identitas petugas yang melakukan pembatasan, jumlah jurnalis yang terdampak, maupun berapa lama larangan berlangsung. Alasan khusus petugas meminta jurnalis menunjukkan KTP juga tidak dijelaskan.
Baca juga: Pemprov Jakarta Berikan Dukungan dalam Penyelidikan Polda Metro Jaya Terkait Skandal Kacang Tanah
