Jakarta | Temuan utama Riset Pembajakan Digital Indonesia 2026 menunjukkan bahwa responden kerap menjumpai promosi akses konten ilegal melalui media sosial. TikTok, Facebook, dan Instagram menjadi platform yang paling banyak dilaporkan dalam konteks tersebut. Temuan ini menggambarkan pengalaman pengguna saat menemukan tawaran atau tautan yang mengarahkan mereka pada akses tidak resmi terhadap film, serial, maupun konten video lainnya. Namun, tingginya laporan mengenai promosi di suatu platform tidak berarti platform tersebut sengaja mendukung pembajakan. Hasil riset mencatat tempat promosi itu ditemukan, bukan membuktikan adanya dukungan atau keterlibatan platform dalam aktivitas ilegal.
Riset tersebut diluncurkan pada Kamis, 5 November 2026. Inisiatif ini digagas bersama oleh Badan Perfilman Indonesia (BPI), Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI), Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI), dan Universitas Pelita Harapan (UPH). Kolaborasi lembaga perfilman, pelaku industri streaming, produser, dan akademisi tersebut menempatkan pembajakan digital sebagai persoalan yang perlu dipahami melalui data. Catatan mengenai media sosial membantu menunjukkan bagaimana promosi akses ilegal dapat hadir di ruang digital yang juga digunakan masyarakat untuk berkomunikasi, mencari hiburan, dan mengikuti informasi. Dengan demikian, temuan survei memberi gambaran tentang paparan yang dialami responden, sekaligus menjadi dasar untuk membahas risiko dan upaya penanganannya.
Promosi semacam ini dapat membuat tawaran akses tanpa izin terlihat mudah dijangkau oleh pengguna, terutama ketika disebarkan melalui unggahan, komentar, pesan, atau tautan. Keberadaan konten promosi di media sosial juga dapat menyulitkan masyarakat membedakan layanan resmi dari sumber yang tidak berwenang. Karena itu, laporan responden mengenai TikTok, Facebook, dan Instagram perlu dibaca sebagai indikasi paparan yang mereka temui, bukan sebagai ukuran menyeluruh atas seluruh aktivitas di masing-masing layanan. Temuan tersebut menggarisbawahi pentingnya kewaspadaan pengguna saat menemukan tawaran konten dengan harga atau cara akses yang tidak jelas, serta perlunya pemahaman mengenai konsekuensi mengakses materi bajakan. Riset ini membuka pembahasan tentang pola promosi yang dilaporkan dan risiko yang dapat menyertainya, tanpa menyamakan keberadaan promosi dengan sikap resmi platform.
Dalam pemetaan mengenai promosi konten bajakan di media sosial, TikTok menempati posisi teratas sebagai platform yang paling banyak disebut responden. Peneliti Innocentius Bernarto memaparkan bahwa 38,26 persen responden menyebut TikTok sebagai tempat mereka menemukan promosi akses terhadap konten ilegal. Angka tersebut diikuti Facebook dengan 32,97 persen, Instagram dengan 32,67 persen, serta YouTube dengan 23,98 persen. Urutan ini menggambarkan jawaban peserta penelitian mengenai pengalaman mereka menjumpai promosi semacam itu di berbagai platform.
Selisih TikTok dan Facebook mencapai 5,29 poin persentase, sementara jawaban untuk Facebook dan Instagram terpaut tipis, yakni 0,30 poin. YouTube berada di posisi keempat dalam daftar tersebut. Perbedaan angka dapat memberikan gambaran tentang platform yang lebih sering dikenali atau dilaporkan responden dalam konteks penelitian, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan seberapa luas promosi itu beredar, berapa banyak akun yang terlibat, atau bagaimana pola paparan setiap pengguna. Karena itu, hasilnya perlu dibaca sesuai cakupan pertanyaan dan data yang dikumpulkan, bukan sebagai ukuran pasti prevalensi pembajakan di seluruh media sosial.
Bernarto menyampaikan paparan itu di Jakarta pada Kamis, 5 November 2026. Ia menjelaskan bahwa persentase tersebut merujuk pada platform yang disebut responden sebagai tempat menemukan promosi akses konten ilegal. Dengan demikian, data itu bukan bukti bahwa TikTok, Facebook, Instagram, atau YouTube secara sengaja mempromosikan maupun mendukung pembajakan. Penyebutan sebuah platform dalam jawaban responden tidak otomatis menunjukkan kebijakan perusahaan, keterlibatan pengelola, ataupun sikap resmi terhadap konten ilegal. Pembedaan ini penting agar angka penelitian tidak ditafsirkan melampaui maknanya. Temuan tersebut lebih tepat dipahami sebagai laporan pengalaman responden yang dapat menjadi bahan untuk menelaah paparan promosi, meningkatkan kewaspadaan pengguna, serta mendorong kajian lebih lanjut tentang penanganan konten yang melanggar hak cipta di ruang digital.
Temuan bahwa 20,98 persen responden melaporkan kerugian finansial yang mereka kaitkan dengan akses ke konten bajakan menunjukkan bahwa dampak pembajakan digital dapat dirasakan langsung oleh pengguna. Angka tersebut menggambarkan jawaban responden dalam penelitian, bukan ukuran kerugian yang dialami seluruh pengguna media sosial. Karena itu, temuan ini perlu dibaca secara cermat: sebagian responden menyatakan adanya kerugian finansial terkait akses tersebut, sementara penelitian tidak menyebutkan bahwa pengalaman itu berlaku bagi setiap orang yang mengakses konten bajakan.
Data tersebut memperluas perhatian dari persoalan hak cipta semata. Seperti ditekankan Bernarto, pembajakan digital tidak hanya menyangkut perlindungan karya, tetapi juga keamanan dan perlindungan konsumen di ruang digital. Dengan demikian, pembahasan mengenai promosi konten bajakan di media sosial perlu mempertimbangkan posisi pengguna, selain kepentingan pencipta dan pemegang hak. Pengguna berada dalam lingkungan digital tempat konten dipromosikan dan diakses, sehingga isu perlindungan konsumen menjadi bagian penting dari upaya memahami persoalan ini.
Temuan tentang kerugian finansial juga memberi alasan untuk meningkatkan kewaspadaan saat berhadapan dengan promosi akses konten bajakan. Namun, kehati-hatian dalam menyampaikan hasil riset tetap diperlukan. Bahan penelitian yang dirangkum di sini tidak merinci bentuk kerugian finansial yang dilaporkan, sehingga tidak tepat untuk menyimpulkan jenis atau penyebab khusus di luar kaitan yang dinyatakan responden. Angka 20,98 persen sebaiknya dipahami sebagai laporan responden mengenai pengalaman mereka, bukan bukti bahwa semua akses terhadap konten bajakan menimbulkan kerugian finansial yang sama. Pendekatan ini menjaga pembahasan tetap sesuai dengan temuan, sekaligus menegaskan bahwa keamanan dan perlindungan pengguna layak dipertimbangkan dalam diskusi tentang pembajakan digital.
Memahami promosi konten bajakan di media sosial tidak cukup dengan mengidentifikasi akun atau tautan yang membagikannya. Perlu ditelusuri pula jalur yang menghubungkan pengguna dengan materi ilegal tersebut: dari paparan awal, interaksi dengan unggahan, hingga keputusan untuk mengakses atau meneruskan konten. Penelusuran semacam ini membantu menjelaskan bagaimana promosi berlangsung dalam lingkungan digital dan mengapa sebagian masyarakat dapat terdorong memasuki ekosistem pembajakan.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPH, Gracia Sinta S. Ugut, menekankan pentingnya mengetahui jalur yang membawa masyarakat masuk ke pembajakan. Menurut pandangan tersebut, upaya menutup akses terhadap konten ilegal akan lebih terarah apabila pihak terkait memahami proses yang mendahului akses itu. Informasi mengenai cara pengguna menemukan promosi, bentuk ajakan yang mereka temui, serta titik ketika mereka beralih menuju konten bajakan dapat menjadi pertimbangan dalam merancang langkah pencegahan.
Pemahaman tentang jalur promosi juga dapat memperluas perhatian dari sekadar penindakan terhadap sumber konten. Jika promosi muncul melalui beragam akun dan interaksi di platform, respons perlu mempertimbangkan cara pesan tersebar dan bagaimana pengguna menanggapinya. Dengan begitu, pembatasan akses dapat ditempatkan dalam pendekatan yang lebih menyeluruh, tanpa mengabaikan pentingnya literasi digital dan kesadaran mengenai risiko mengakses materi tanpa izin. Temuan tentang pengalaman pengguna pun dapat membantu menunjukkan bagian mana dari perjalanan tersebut yang perlu mendapat perhatian, meskipun temuan itu harus dibaca sesuai batas data yang tersedia.
Penelitian ini didasarkan pada survei yang dilakukan pada Agustus 2026 terhadap 1.001 responden dari 32 provinsi. Cakupan tersebut memberikan gambaran mengenai pengalaman para responden yang berpartisipasi, termasuk paparan mereka terhadap promosi konten bajakan di media sosial. Namun, survei ini bukan gambaran menyeluruh tentang perilaku semua pengguna media sosial di Indonesia.
Baca juga: Perselisihan Video Media Sosial Berujung Polisi di Karangasem Alami Patah Tulang | Perindo Jawa Timur Petakan Kekuatan Organisasi Menuju Agenda Politik 2029
395 kunjungan