Jakarta Pusat, 18 Juni 2026 — Sejak pagi hari kawasan Cawan Monas Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, telah dipadati oleh unsur pengamanan gabungan yang bersiaga dalam rangka pengawalan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum. Kegiatan apel pelayanan pengamanan dimulai sekitar pukul 08.20 WIB, sebagai bagian dari prosedur awal sebelum seluruh personel menempati titik-titik pengamanan yang telah ditentukan.
Situasi di lapangan terpantau kondusif pada tahap awal kedatangan pasukan. Arus kendaraan dinas dan mobilisasi personel berlangsung teratur, dengan pola penempatan yang disesuaikan berdasarkan sektor pengamanan. Aparat dari berbagai satuan terlihat saling berkoordinasi sejak sebelum apel dimulai, memastikan seluruh kesiapan teknis dan taktis berjalan sesuai rencana operasi.
Apel pengamanan resmi dimulai pada pukul 08.29 WIB dan dipimpin oleh Wakil Kepala Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Eko Yulianto, yang dalam arahannya menekankan pentingnya profesionalisme dan pendekatan humanis dalam menghadapi dinamika aksi unjuk rasa yang melibatkan sejumlah elemen mahasiswa serta kelompok masyarakat lainnya.
Dalam penyampaiannya, pimpinan apel menggarisbawahi bahwa kegiatan hari ini merupakan bagian dari pelayanan rutin kepolisian dalam mengawal kebebasan berpendapat di ruang publik. Ia mengingatkan bahwa wilayah Gambir kerap menjadi pusat konsentrasi massa aksi, sehingga diperlukan kewaspadaan yang terukur tanpa mengabaikan prinsip pelayanan kepada masyarakat.
Ia juga menyoroti potensi kehadiran berbagai kelompok massa dengan karakteristik berbeda. Di antaranya elemen mahasiswa dari sejumlah kampus seperti UPN, UNJ, Universitas Pamulang, dan Atma Jaya yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Tridharma Indonesia, serta beberapa kelompok lain yang diperkirakan turut bergabung dalam aksi.
Selain kelompok mahasiswa, terdapat informasi mengenai kemungkinan hadirnya massa tandingan dari wilayah Jakarta Utara yang disebut-sebut berjumlah cukup besar, diperkirakan mencapai sekitar dua ribu orang, dengan agenda menyampaikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Situasi ini menjadi salah satu perhatian utama dalam pengaturan pola pengamanan di lapangan.
Pimpinan apel juga memberikan penekanan khusus terhadap keberadaan kelompok perempuan dari ARM yang dipimpin oleh seorang koordinator lapangan bernama Menuk. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, kelompok ini kerap menunjukkan dinamika yang cukup sulit diprediksi di lapangan, meskipun jumlahnya relatif kecil. Oleh karena itu, seluruh personel diminta meningkatkan pengawasan dan pendekatan persuasif terhadap kelompok tersebut.
Setelah penyampaian gambaran umum situasi, apel dilanjutkan dengan pembacaan arahan teknis dan direktif dari pimpinan kewilayahan sebagai pedoman operasional seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan. Arahan tersebut mencakup prinsip dasar pengendalian massa, penegakan hukum, hingga mekanisme komunikasi antar satuan di lapangan.
Dalam direktif tersebut ditegaskan bahwa seluruh kegiatan pengamanan harus menjamin berlangsungnya aksi unjuk rasa secara aman, tertib, dan tidak menimbulkan gangguan terhadap fasilitas umum maupun aktivitas masyarakat lainnya. Pendekatan humanis menjadi prinsip utama, dengan mengedepankan komunikasi dan dialog sebagai langkah awal sebelum tindakan lain diambil.
Selain itu, seluruh personel diminta untuk menjaga stabilitas emosi dalam setiap situasi. Aparat di lapangan ditekankan untuk tidak terpancing provokasi dan tetap mengedepankan kesabaran dalam menghadapi dinamika massa. Penegakan hukum tetap disiapkan, namun hanya digunakan sebagai opsi terakhir apabila pendekatan persuasif tidak lagi efektif.
Fungsi intelijen diminta untuk memperkuat pemantauan terhadap titik-titik kumpul massa, jalur mobilisasi, serta area sekitar objek vital. Dokumentasi terhadap seluruh perkembangan situasi juga menjadi bagian penting dalam mendukung pengambilan keputusan di tingkat komando.
Sementara itu, unsur reserse diarahkan untuk melakukan langkah antisipatif terhadap potensi gangguan keamanan, termasuk pengamanan terhadap benda-benda yang berpotensi membahayakan. Seluruh personel reserse diinstruksikan untuk tidak bergerak secara individual dan selalu berada dalam formasi kelompok demi menjaga keselamatan.
Pasukan Sabhara mendapat penekanan terkait disiplin formasi dan kepatuhan terhadap instruksi komando. Setiap tindakan di lapangan harus terukur dan tidak berlebihan, menyesuaikan dengan eskalasi situasi yang berkembang secara dinamis. Pola dorong massa juga harus dilakukan secara proporsional agar tidak mengarah pada titik-titik yang dapat memperburuk kondisi lapangan.
Dalam konteks pengamanan terpadu, unsur TNI yang terlibat dalam pengamanan diminta tetap berada pada titik ploting yang telah disepakati, kecuali dalam kondisi tertentu yang membutuhkan koordinasi langsung lintas sektor. Sinergi antarinstansi menjadi salah satu kunci utama keberhasilan pengamanan kegiatan hari ini.
Pemeriksaan kelengkapan personel juga ditekankan sebelum pelaksanaan tugas, dengan penegasan bahwa tidak ada anggota yang diperkenankan membawa senjata api selama pelaksanaan pelayanan unjuk rasa. Hal ini menjadi bagian dari komitmen pendekatan humanis dalam pengamanan kegiatan masyarakat.
Seluruh tindakan di lapangan, sebagaimana ditegaskan dalam arahan, harus berpedoman pada regulasi internal kepolisian yang berlaku, termasuk berbagai peraturan kapolri yang mengatur tata cara pengendalian massa dan etika bertindak di lapangan. Kepatuhan terhadap aturan tersebut menjadi landasan hukum sekaligus pedoman moral dalam bertugas.
Rantai komando ditegaskan kembali sebagai prinsip utama yang tidak boleh dilanggar. Setiap personel wajib mengikuti instruksi sesuai struktur komando tanpa melakukan tindakan individual yang dapat mengganggu konsistensi operasi di lapangan. Dalam situasi apapun, keputusan berada pada kendali pimpinan yang bertanggung jawab.
Pendekatan dialogis kembali ditekankan, khususnya dalam memberikan ruang kepada perwakilan massa untuk menyampaikan aspirasi secara tertib. Aparat diminta memfasilitasi komunikasi agar potensi eskalasi dapat diminimalisir sejak awal.
Dalam pengendalian massa, personel juga diingatkan untuk menghindari area berisiko tinggi atau posisi yang dapat membahayakan keselamatan, termasuk kemungkinan terjadinya desakan massa yang tidak terkendali. Keamanan personel dan masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap pergerakan.
Penggunaan gas air mata disebutkan hanya dapat dilakukan atas perintah langsung Kapolda, tanpa pengecualian dalam bentuk apapun. Ketentuan ini ditegaskan sebagai bentuk pengendalian ketat terhadap penggunaan kekuatan di lapangan.
Peran perwira pengendali lapangan (Padal) juga menjadi sorotan dalam apel tersebut. Para Padal diminta untuk mengedepankan komunikasi aktif, tidak membawa senjata api, serta menjadi pusat koordinasi yang menjaga ritme pergerakan pasukan di sektor masing-masing.
Setiap perkembangan situasi di lapangan, sekecil apapun, diminta untuk segera dilaporkan kepada komando atas. Kecepatan dan akurasi informasi dinilai sangat menentukan dalam pengambilan keputusan taktis selama berlangsungnya kegiatan.
Dalam penutup arahannya, pimpinan apel kembali menekankan pentingnya semangat kolektif dalam menjaga keamanan ibu kota. Prinsip “Jaga Jakarta” dijadikan pedoman moral bahwa seluruh tindakan aparat harus berorientasi pada keselamatan warga, peserta aksi, dan stabilitas kota secara keseluruhan.
Ia juga mengingatkan bahwa citra institusi kepolisian sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku personel di lapangan. Profesionalisme, kesantunan, serta kemampuan mengendalikan diri menjadi faktor utama yang mencerminkan wajah institusi di mata publik.
Apel pengamanan kemudian dinyatakan selesai pada pukul 08.45 WIB. Setelah pembubaran apel, seluruh satuan langsung bergerak menuju titik-titik ploting yang telah ditentukan sesuai pembagian sektor masing-masing.
Total kekuatan personel yang dikerahkan dalam pengamanan kegiatan ini mencapai 1.046 personel gabungan. Kekuatan tersebut terdiri dari unsur Mabes Polri, Polda Metro Jaya, Polres jajaran, serta sejumlah fungsi teknis seperti lalu lintas, reserse, intelijen, sabhara, hingga unsur pendukung lainnya.
Satuan Brimob Polda Metro Jaya menjadi salah satu unsur terbesar dengan kekuatan 400 personel, disusul Sabhara sebanyak 200 personel dari BKO Mabes Polri. Selain itu, unsur lalu lintas, negosiator, reserse kriminal, reserse siber, narkoba, serta unit pendukung lainnya turut dilibatkan dalam pola pengamanan terpadu.
Dari unsur kewilayahan, Polsek Metro Gambir dan jajaran intelijen turut memperkuat pengamanan di titik-titik strategis sekitar lokasi aksi. Seluruh personel telah ditempatkan sesuai sektor yang telah ditentukan dalam skema pengamanan berbasis wilayah.
Dengan selesainya apel dan dimulainya pergerakan pasukan ke titik masing-masing, situasi di sekitar kawasan Monas Selatan secara umum masih dalam keadaan terkendali. Aparat tetap bersiaga menunggu perkembangan dinamika massa yang diperkirakan akan mulai bergerak menuju lokasi aksi dalam beberapa jam ke depan.
Pewarta: Abdul Latif
Responses (3)