Putusan MK soal Anggaran Pendidikan Tuai Sorotan, Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia Gelar Konferensi Pers

Jakarta, 31 Juli 2026 – Putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Undang-Undang APBN 2026 mengenai penggunaan anggaran pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu reaksi dari sejumlah organisasi masyarakat sipil. Sehari setelah putusan dibacakan, Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia menggelar konferensi pers di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (30/7) sore, untuk menyampaikan sikap atas hasil putusan tersebut.

Sekitar 20 peserta dari berbagai elemen, di antaranya Serikat Perempuan Indonesia (Seruni), MBG Watch, Universitas Indonesia, dan Front Mahasiswa Nasional (FMN), hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka membawa sejumlah poster berisi kritik terhadap kebijakan penggunaan anggaran negara, termasuk tuntutan agar alokasi dana pendidikan lebih diprioritaskan untuk peningkatan kualitas sekolah, perlindungan sosial, dan kesejahteraan masyarakat dibandingkan program MBG.

Dalam konferensi pers, perwakilan Universitas Indonesia, M. Hafidz, menilai putusan Mahkamah Konstitusi belum sepenuhnya menjawab tuntutan para pemohon. Menurutnya, meski terdapat perubahan dalam putusan, penggunaan anggaran pendidikan untuk program MBG dinilai masih tetap berlangsung hingga tahun anggaran 2027. Ia menyebut kondisi tersebut membuat berbagai persoalan di sektor pendidikan, seperti fasilitas sekolah, biaya kuliah, hingga kesejahteraan tenaga pendidik, belum memperoleh perhatian yang memadai.

Pandangan senada disampaikan Annete Mau dari MBG Watch. Ia mengkritik putusan tersebut karena dianggap belum memberikan kepastian terhadap perlindungan anggaran pendidikan. Dalam keterangannya, ia menyampaikan bahwa berbagai kelompok masyarakat, mulai dari guru honorer, dosen, pelajar, hingga masyarakat berpenghasilan rendah, masih menghadapi tantangan yang menurut mereka membutuhkan dukungan anggaran yang lebih besar. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus mengawal pembahasan APBN 2027 agar kebijakan anggaran dinilai lebih berpihak kepada kebutuhan publik.

Sementara itu, Reza selaku pemohon uji materi menilai persoalan yang menjadi dasar gugatan belum selesai meski putusan telah dijatuhkan. Ia menyinggung masih adanya berbagai persoalan di bidang pendidikan, termasuk beban biaya kuliah serta berbagai isu lain yang menurutnya memerlukan perhatian pemerintah. Karena itu, ia mengajak masyarakat tetap aktif mengawasi penyusunan kebijakan anggaran agar penggunaan dana publik dilakukan secara akuntabel dan sesuai kepentingan masyarakat.

Selama kegiatan berlangsung, para peserta menyampaikan aspirasi secara tertib melalui konferensi pers tanpa mengganggu aktivitas di sekitar kawasan Mahkamah Konstitusi. Sejumlah spanduk dan poster yang dibawa berisi kritik terhadap kebijakan anggaran sekaligus seruan agar pemerintah meningkatkan prioritas pembiayaan pendidikan serta memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat.

Konferensi pers berakhir sekitar pukul 16.30 WIB dalam suasana kondusif. Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia menegaskan akan terus mengawal kebijakan anggaran negara, khususnya dalam proses penyusunan APBN 2027. Mereka berharap alokasi anggaran pendidikan ke depan benar-benar difokuskan untuk meningkatkan mutu pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik, dan akses belajar bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pewarta: Abdul Latif