Jakarta (ANTARA) – Badan Gizi Nasional (BGN) menangguhkan sementara 463 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama 10 hari untuk melengkapi dan memverifikasi data dalam penataan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
n
Keterangan yang tercatat menyebut Kepala BGN Sudaryono mengatakan pihaknya tengah menyisir SPPG yang telah beroperasi sekaligus memeriksa kesesuaian data dapur dengan penerima manfaat yang dilayani. Itu kemudian kami sisir, kami profiling dapurnya dan juga kami cek penerima manfaatnya,” kata Sudaryono seusai rapat koordinasi terbatas terkait perbaikan tata kelola MBG di Kementerian Koordinator Bidang pangan, Jakarta, Rabu. Menurut Sudaryono, ketika sebuah SPPG melaporkan pelayanan kepada sekolah tertentu, BGN mengirimkan konfirmasi kepada pihak sekolah untuk mencocokkan informasi tersebut. “Pada saat dapur ini melaporkan mengirimkan MBG-nya ke sekolah tertentu, sekolahnya kita kirimi email, kita kirimi surat, konfirmasi benar enggak dapur ini melayani di sekolah Anda,” ungkap dia. Sudaryono mengatakan pembenahan data diperlukan agar informasi mengenai dapur dan penerima manfaat MBG semakin akurat serta sesuai dengan kondisi pelayanan di lapangan.
n
Data lain dalam laporan menunjukkan “Sekarang ini menurut catatan yang beroperasi 27.485. Dari 27.485 SPPG yang tercatat beroperasi tersebut, sebanyak 27.022 telah memperoleh surat ketetapan sementara, sedangkan 463 lainnya masih perlu melengkapi data. “Nah, 463 ini kami suspen 10 hari untuk kemudian mereka melengkapi data-data yang kita inginkan (yaitu) profil dapur, foto dapur, kemudian profil sekolahnya,” ujarnya. Ia mengatakan verifikasi dilakukan terhadap seluruh SPPG mengingat jumlah dapur yang telah beroperasi mencapai lebih dari 27 ribu. Menurut Kepala BGN, sebanyak 27.022 SPPG telah tertib dalam pendataan, sedangkan 463 SPPG yang ditangguhkan sementara akan diperiksa satu per satu.
n
Informasi lain yang berkaitan dengan peristiwa tersebut mencakup Sudaryono menjelaskan proses tersebut dilakukan untuk memastikan setiap SPPG yang tercatat benar-benar beroperasi dan melayani penerima manfaat sesuai dengan laporan. BGN juga mencocokkan informasi mengenai lokasi dapur dan tujuan distribusi MBG, baik ke sekolah maupun pos pelayanan terpadu (posyandu). Ia menegaskan penangguhan tersebut merupakan bagian dari proses verifikasi sehingga tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh SPPG yang bersangkutan tidak beroperasi. “Maksud saya, jangan sampai nanti di antara yang kami suspen sementara ini ternyata selama ini misalnya dapurnya belum beroperasi. Jadi kami betul-betul pastikan bahwa dapur ini beroperasi dan melayani sekolah-sekolah itu,” tuturnya.
n
“Jadi ini kita cross-check semua karena memang datanya banyak, 27.000 dapur ini kami cross-check semua,” ucap Sudaryono. Zulhas menargetkan pembenahan tata kelola MBG sebelum 20 Oktober 2026 Prabowo sebut MBG penting bagi masyarakat dalam kondisi sulit Mirae Asset nilai strategi fiskal 2027 bergeser ke efektivitas belanja Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
n
