6 Oktober 2026 — Kementerian Sosial menjatuhkan sanksi disiplin kepada 1.900 pegawai yang terindikasi terlibat judi online. Pengenaan sanksi tersebut menjadi langkah administratif untuk menindaklanjuti dugaan keterlibatan pegawai dalam aktivitas perjudian digital di lingkungan kementerian.
Jenis hukuman yang diberikan tidak seragam. Sanksi dibagi berdasarkan tingkat pelanggaran, mulai dari hukuman ringan, hukuman sedang, hingga hukuman berat. Penetapan kategori tersebut dilakukan setelah Kemensos melaksanakan proses pendalaman dan klarifikasi terhadap pegawai yang terindikasi terlibat. Tahapan itu diperlukan untuk memperoleh keterangan sebelum keputusan disiplin ditetapkan.
Dalam prosesnya, kementerian menggunakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2023 tentang Disiplin ASN di Lingkungan Kementerian Sosial sebagai dasar aturan. Regulasi tersebut menjadi acuan dalam menilai dugaan pelanggaran dan menentukan tindakan disiplin bagi aparatur sipil negara di lingkungan Kemensos.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa berat-ringannya sanksi ditentukan melalui sejumlah pertimbangan. Faktor yang diperhatikan meliputi intensitas perjudian, jumlah uang yang digunakan, serta apakah aktivitas tersebut dilakukan saat jam kerja. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek itu, sanksi terhadap setiap pegawai dapat berbeda sesuai hasil pendalaman dan klarifikasi yang telah dilakukan.
Dalam pemaparan Gus Ipul, terdapat 1.900 pegawai Kementerian Sosial yang terindikasi terlibat judi online. Angka tersebut menggambarkan keseluruhan pegawai yang masuk dalam pendataan atau penelusuran terkait dugaan pelanggaran, bukan pernyataan bahwa seluruhnya telah menerima putusan sanksi yang bersifat final. Untuk memahami komposisinya, jumlah tersebut dibagi berdasarkan tingkat dugaan pelanggaran disiplin, yaitu ringan, sedang, dan berat.
Dari total tersebut, sebanyak 719 pegawai atau 37,84 persen masuk dalam dugaan pelanggaran disiplin ringan. Kelompok ini merupakan bagian terbesar dibandingkan kategori lainnya. Selanjutnya, sebanyak 561 pegawai atau 29,53 persen termasuk dalam dugaan pelanggaran disiplin sedang. Persentase ini menunjukkan bahwa hampir sepertiga dari keseluruhan pegawai yang terindikasi berada dalam kategori tersebut.
Sementara itu, 620 pegawai atau 32,63 persen masuk kategori dugaan pelanggaran disiplin berat. Jika dibandingkan, jumlahnya lebih rendah daripada kategori ringan, tetapi lebih tinggi daripada kategori sedang. Pembagian ini memperlihatkan bahwa dari 1.900 pegawai yang disebutkan, proporsi dugaan pelanggaran ringan mencapai lebih dari sepertiga, sedangkan dugaan pelanggaran berat mencakup hampir sepertiga lainnya.
Rincian 719, 561, dan 620 pegawai tersebut jika dijumlahkan menghasilkan total 1.900 pegawai, dengan keseluruhan persentase mencapai 100 persen. Data ini perlu dibaca sesuai konteks penyampaiannya, yakni sebagai klasifikasi berdasarkan indikasi tingkat pelanggaran disiplin. Dengan demikian, angka tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai klaim tambahan bahwa semua pegawai telah terbukti bersalah atau telah memperoleh jenis sanksi tertentu. Penetapan tindakan kepegawaian tetap berkaitan dengan proses pemeriksaan dan ketentuan disiplin yang berlaku.
Bentuk hukuman bagi pegawai yang terindikasi terlibat judi online dibedakan berdasarkan status kepegawaiannya. Ketentuan tersebut berlaku berbeda bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan mempertimbangkan tingkat pelanggaran serta konsekuensi yang ditetapkan dalam aturan disiplin masing-masing. Pembagian ini memastikan sanksi diberikan secara proporsional dan sesuai dengan hubungan kerja pegawai yang bersangkutan.
Bagi PPPK, hukuman ringan terdiri atas teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis. Apabila pelanggaran dinilai berada pada tingkat sedang, sanksinya dapat berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen. Pemotongan tersebut diberlakukan selama enam bulan, sembilan bulan, atau 12 bulan, bergantung pada hasil pemeriksaan dan tingkat kesalahan pegawai. Sementara itu, hukuman berat bagi PPPK berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat, tetapi tidak atas permintaan sendiri.
Ketentuan bagi PNS juga menetapkan tiga tingkat hukuman. Pada kategori ringan, bentuk sanksinya sama dengan yang berlaku bagi PPPK, yaitu teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis. Untuk pelanggaran tingkat sedang, PNS dapat dikenai penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.
Adapun hukuman berat bagi PNS mencakup penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan dan pengangkatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Perbedaan sanksi ini menunjukkan bahwa penanganan pelanggaran disesuaikan dengan status hukum kepegawaian, sekaligus menegaskan kewajiban seluruh aparatur untuk menjaga integritas dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
Hasil klarifikasi yang dilakukan Kementerian Sosial berujung pada penetapan hukuman terhadap satu orang pegawai negeri sipil (PNS) yang terindikasi terlibat judi online. Setelah proses pemeriksaan dan klarifikasi dilakukan, pegawai tersebut dinyatakan dikenai hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan dan ditempatkan sebagai pejabat pelaksana selama 12 bulan. Penetapan hukuman itu dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 11/MS/KP.06.08/9/2026.
Keputusan tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut Kemensos terhadap indikasi pelanggaran yang ditemukan di lingkungan kementerian. Pemberian sanksi dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah melalui tahapan klarifikasi, sehingga keputusan yang ditetapkan memiliki dasar administratif dan kepegawaian. Dalam perkara ini, hukuman tidak hanya berkaitan dengan status pegawai, tetapi juga menjadi penegasan terhadap kewajiban setiap aparatur untuk menjaga integritas selama menjalankan tugas.
Menteri Sosial Gus Ipul menegaskan bahwa penindakan tersebut harus menjadi pembelajaran bagi seluruh jajaran Kemensos. Ia mengingatkan agar tidak ada pegawai yang mengabaikan tugas, sumpah jabatan, dan kode etik yang berlaku. Menurutnya, setiap aparatur memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan secara disiplin serta menjaga kepercayaan yang melekat pada jabatan dan institusinya.
Gus Ipul juga menyampaikan bahwa kementerian akan memperkuat pengawasan terhadap seluruh jajaran. Pengawasan tersebut diarahkan untuk memastikan ketentuan, sumpah jabatan, dan kode etik dijalankan secara konsisten. Ia menegaskan, Kemensos tidak akan ragu mengambil tindakan tegas yang terukur apabila masih ada pegawai yang terbukti melanggar sumpah jabatan, ketentuan, dan kode etik. Langkah itu menjadi dasar bagi kementerian dalam menindaklanjuti setiap pelanggaran sesuai prosedur yang berlaku.
