Makassar | Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muh Sarmuji, menyampaikan arah sasaran partainya untuk menghadapi Pemilu 2029 dalam kegiatan rapat koordinasi teknis dan bimbingan teknis di Makassar pada Sabtu, 17 Oktober. Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan bahwa Golkar tidak menjadikan pernyataan menang sebagai orientasi utama yang harus disampaikan sejak awal. Fokus yang dipilih lebih terukur, yakni berupaya memperoleh jumlah kursi yang lebih banyak daripada capaian partai pada Pemilu 2024. Pernyataan itu menempatkan penambahan kursi sebagai target kerja politik, bukan sekadar klaim kemenangan.
Menurut Sarmuji, sasaran tersebut menjadi dasar bagi partai untuk menyiapkan langkah dan memperkuat kerja organisasi menjelang kontestasi mendatang. Namun, Golkar belum menetapkan secara pasti berapa banyak kursi tambahan yang hendak diraih. Besaran target itu masih perlu ditentukan melalui pembahasan dan perhitungan, sehingga tidak tepat apabila angka tertentu dianggap telah menjadi keputusan resmi. Sarmuji menegaskan bahwa belum adanya angka kuantitatif tidak mengubah arah sasaran partai: hasil Pemilu 2029 diharapkan melampaui jumlah kursi yang diperoleh pada 2024.
Pembedaan target yang belum diberi angka dan sasaran yang sudah dipastikan penting untuk memahami pernyataan tersebut. Golkar menyatakan komitmen meningkatkan perolehan kursi, sementara ukuran kenaikannya masih akan dirumuskan. Dengan demikian, partai belum mengumumkan proyeksi jumlah kursi secara spesifik, tetapi telah menetapkan peningkatan sebagai patokan dalam menyusun strategi. Sasaran ini dapat menjadi tolok ukur bagi evaluasi persiapan, termasuk konsolidasi dan kerja politik di berbagai daerah. Pernyataan Sarmuji di Makassar sekaligus menunjukkan pendekatan yang berhati-hati: menghindari klaim kemenangan, namun tetap menyampaikan tujuan elektoral yang jelas. Bagi Golkar, tantangan berikutnya adalah menerjemahkan sasaran umum tersebut menjadi rencana yang dapat dijalankan dan dievaluasi menjelang pemilu. Setiap penetapan angka nantinya perlu memberi gambaran yang lebih rinci mengenai skala peningkatan yang ingin dicapai, tanpa mengaburkan komitmen untuk menambah kursi dibandingkan hasil sebelumnya.Golkar menetapkan kewajiban bagi kader dan pengurus partai untuk maju sebagai calon legislatif pada Pemilu 2029. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat upaya partai mencapai target penambahan kursi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan mendorong lebih banyak kader tampil sebagai calon, partai berharap dapat memperluas keterwakilan serta mengoptimalkan jaringan organisasi yang telah dibangun di berbagai wilayah. Langkah ini sekaligus menempatkan pencalonan legislatif sebagai bagian penting dari persiapan politik Golkar menuju pemilu mendatang.
Sekretaris Jenderal Golkar Sarmuji menjelaskan bahwa kewajiban itu merujuk pada salah satu klausul dalam hasil rapat pimpinan nasional. Berdasarkan klausul tersebut, seluruh kader yang saat ini menjabat sebagai menteri diharuskan mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif. Pernyataan itu menandai bahwa dorongan untuk maju tidak hanya ditujukan kepada kader di struktur partai atau anggota parlemen, tetapi juga mencakup pejabat yang tengah bertugas di pemerintahan. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari arahan organisasi yang perlu diperhatikan para kader menjelang proses pencalonan.
Keterlibatan para menteri sebagai calon legislatif dipandang sejalan dengan target partai untuk menambah perolehan kursi. Namun, pelaksanaan kebijakan itu tetap bergantung pada tahapan dan ketentuan pencalonan yang berlaku. Dalam keterangan sumber, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia juga disebut akan maju sebagai caleg dari Papua. Rencana tersebut menunjukkan bahwa pimpinan tertinggi partai turut mengambil bagian dalam strategi pencalonan, sekaligus menegaskan perhatian Golkar terhadap keterwakilan wilayah. Keputusan mengenai daerah pemilihan dan pencalonan setiap kader akan menjadi bagian dari persiapan lebih lanjut. Dengan mendorong kader, pengurus, serta menteri untuk ikut berkontestasi, Golkar berupaya mengonsolidasikan kekuatan internal dan membangun basis dukungan yang lebih luas. Arah kebijakan tersebut menempatkan target penambahan kursi sebagai salah satu pertimbangan utama dalam menyusun komposisi calon untuk Pemilu 2029.
Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu, ambang batas parlemen menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian partai politik. Golkar, melalui pandangan yang disampaikan Sekretaris Jenderal Sarmuji, mendorong agar ambang batas tersebut berada di kisaran lima persen. Menurut Sarmuji, angka itu dapat ditetapkan tepat lima persen atau sedikit lebih tinggi, bergantung pada kesepakatan dalam pembahasan aturan pemilu. Pernyataan tersebut mencerminkan usulan dan penilaiannya, bukan keputusan resmi yang telah ditetapkan mengenai ketentuan akhir.
Ambang batas parlemen menentukan persentase suara sah nasional yang perlu diperoleh partai agar dapat ikut dalam penghitungan kursi DPR. Karena itu, perubahan angka dapat memengaruhi peluang partai-partai untuk memperoleh perwakilan di parlemen. Usulan sekitar lima persen menunjukkan pilihan Golkar terhadap batas yang dinilai masih dapat dijangkau, sekaligus memberi ruang bagi pembahasan lebih lanjut. Namun, besaran finalnya tetap harus ditentukan melalui proses legislasi dan kesepakatan para pihak yang terlibat dalam penyusunan RUU Pemilu.
Sarmuji menyatakan keyakinannya bahwa Golkar akan mampu melewati ambang batas apabila angka yang digunakan berada pada lima persen. Ia juga menilai partainya tetap dapat meraih kursi sekalipun ambang batas dinaikkan hingga tujuh persen. Penilaian itu memperlihatkan optimisme Golkar terhadap dukungan pemilih dan kemampuan partai untuk mempertahankan keterwakilan. Meski demikian, angka tujuh persen dalam pernyataannya merupakan gambaran mengenai keyakinan Sarmuji, bukan usulan resmi yang menggantikan posisi partai tentang kisaran sekitar lima persen.
Dalam konteks persiapan menuju Pemilu 2029, pembahasan ambang batas juga berkaitan dengan strategi partai untuk meningkatkan perolehan suara dan kursi. Golkar perlu memperluas dukungan di berbagai daerah, memperkuat kerja organisasi, serta menyusun pencalonan yang mampu menjangkau pemilih. Perubahan aturan dapat menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan, tetapi hasil pemilu tidak hanya ditentukan oleh ambang batas. Karena itu, keyakinan Sarmuji tentang peluang Golkar perlu dipahami sebagai penilaian politik, sementara kepastian aturan dan capaian partai baru dapat diketahui setelah proses legislasi serta pemilu berlangsung.
Dalam rapat koordinasi teknis dan bimbingan teknis DPRD se-Indonesia Timur, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menyampaikan bahwa partainya akan mengawal program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pengawalan tersebut menjadi bagian dari peran politik Golkar dalam mendukung agenda pemerintahan, sekaligus memastikan pelaksanaannya mendapat perhatian di tingkat daerah. Melalui anggota legislatif, partai diharapkan dapat mengikuti perkembangan program, menyampaikan aspirasi warga, dan mendorong kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Pernyataan itu menempatkan kerja kader di DPRD sebagai salah satu saluran untuk menjembatani agenda nasional dengan persoalan yang dihadapi daerah.
Langkah mengawal program pemerintah juga berkaitan dengan mandat Musyawarah Nasional Golkar, yakni menambah jumlah kursi yang diraih partai. Karena itu, persiapan menuju Pemilu 2029 tidak hanya bertumpu pada kegiatan kampanye menjelang pemungutan suara. Golkar perlu membangun kerja politik secara terencana, termasuk memperkuat kehadiran kader dan membaca dinamika pemilih di setiap wilayah. Pemetaan daerah pemilihan menjadi salah satu tahapan yang disiapkan untuk mendukung sasaran tersebut. Dengan mengenali kondisi masing-masing dapil, partai dapat menyusun pendekatan yang lebih sesuai, menentukan prioritas kerja, dan mengarahkan sumber daya secara lebih terukur. Upaya ini diharapkan membantu partai memahami peluang sekaligus tantangan dalam persaingan elektoral.
Sarmuji menyebut Golkar akan memetakan setiap daerah pemilihan dan mengidentifikasi isu daerah yang dinilai layak diperjuangkan. Isu tersebut dapat menjadi pijakan bagi kader dalam menyusun agenda kerja dan menyampaikan aspirasi masyarakat melalui lembaga perwakilan. Pemetaan juga memungkinkan partai membedakan kebutuhan antardaerah, sehingga perhatian tidak hanya terpusat pada isu yang sama secara nasional.
Baca juga: Profil Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Tengah Sorotan Kasus KPK | Kritik Menteri HAM Terhadap Proses Regulasi Mandek | Tugas Dirjen Bea dan Cukai Tak Terpengaruh Perubahan Menteri Keuangan
