JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang pelindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital telah terbit dan mulai menjadi dasar pengaturan operasional ojek daring. Kehadiran regulasi ini menandai adanya kerangka resmi untuk mengatur hubungan dalam ekosistem transportasi digital, terutama perusahaan aplikasi dan pengemudi ojek online. Pemerintah juga memberikan masa penyesuaian selama enam bulan agar ketentuan baru tersebut dapat diterapkan oleh pihak-pihak terkait.
Ruang lingkup aturan mencakup sejumlah aspek penting dalam hubungan kemitraan. Perpres ini memberikan perhatian pada kepastian hubungan perusahaan aplikasi dan pengemudi, sehingga pola kerja sama dalam layanan transportasi berbasis platform digital memiliki dasar pengaturan yang lebih jelas. Selain itu, regulasi tersebut mencakup transparansi biaya, yang berkaitan dengan keterbukaan komponen biaya dalam penyelenggaraan layanan.
Pelindungan jaminan sosial juga menjadi bagian dari materi yang diatur. Ketentuan ini menempatkan aspek perlindungan pengemudi sebagai salah satu unsur dalam ekosistem transportasi digital yang perlu diperhatikan. Dengan demikian, regulasi tidak hanya berfokus pada kegiatan operasional layanan, tetapi juga pada hubungan dan perlindungan yang melekat pada kemitraan pengemudi serta perusahaan aplikasi.
Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah pembatasan biaya layanan aplikasi. Untuk layanan transportasi orang berbasis platform digital, biaya layanan aplikasi ditetapkan maksimal 8 persen. Batas tersebut menjadi acuan dalam pengaturan hubungan komersial perusahaan aplikasi dan pengemudi ojek daring. Penerapan peraturan ini selanjutnya berlangsung dalam masa penyesuaian enam bulan, sehingga perusahaan aplikasi dan pengemudi memiliki waktu untuk menyesuaikan pelaksanaan operasional dengan ketentuan Perpres Nomor 27 Tahun 2026.
Setelah peraturan presiden diterbitkan, perusahaan aplikasi dan pengemudi ojek daring memperoleh masa penyesuaian paling lama enam bulan. Periode ini diberikan agar seluruh pihak dapat memahami, menata, dan menerapkan ketentuan baru secara terukur. Penyesuaian tersebut mencakup aspek operasional layanan, hubungan kemitraan, serta mekanisme kerja yang selama ini berjalan dalam ekosistem transportasi daring.
Pemberian waktu tersebut bukan berarti pemberlakuan perpres ditunda. Regulasi tetap berlaku, sementara masa transisi berfungsi sebagai ruang untuk memenuhi berbagai ketentuan yang membutuhkan persiapan teknis dan administratif. Dengan demikian, perusahaan aplikasi perlu menyesuaikan kebijakan, sistem, dan prosedur internalnya agar selaras dengan aturan yang ditetapkan pemerintah.
Di sisi lain, pengemudi juga menjadi bagian penting dalam proses penyesuaian. Mereka perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai perubahan pola kemitraan, hak dan kewajiban, serta ketentuan operasional yang mungkin memengaruhi aktivitas sehari-hari. Penyampaian informasi secara terbuka dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dan memastikan penerapan aturan berlangsung secara konsisten di lapangan.
Masa transisi ini juga memberikan kesempatan bagi pemerintah, perusahaan aplikasi, dan perwakilan pengemudi untuk menyelaraskan pelaksanaan regulasi. Koordinasi diperlukan agar ketentuan baru tidak hanya tercantum dalam dokumen, tetapi dapat diterapkan melalui sistem dan praktik kerja yang mudah dipahami. Pemerintah menetapkan batas waktu penyesuaian paling lama enam bulan, tanpa menyebutkan tanggal berakhir tertentu dalam informasi yang tersedia. Karena itu, setiap pihak perlu menggunakan masa tersebut secara efektif untuk menyiapkan perubahan yang diperlukan dan memastikan kegiatan operasional tetap berjalan sesuai kerangka aturan baru.
Salah satu ketentuan penting dalam Peraturan Presiden mengenai ekosistem ojek online adalah penetapan batas biaya layanan aplikasi maksimal 8 persen untuk layanan transportasi orang berbasis platform digital. Ketentuan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun tata kelola layanan transportasi digital yang lebih jelas, terutama dalam hubungan perusahaan aplikasi dan pengemudi.
Batas tersebut memberikan rujukan yang terukur mengenai biaya layanan yang dapat dikenakan dalam penyelenggaraan transportasi orang melalui platform digital. Dengan adanya ketentuan ini, pengemudi memiliki dasar informasi yang lebih jelas mengenai komponen biaya layanan aplikasi dalam ekosistem tempat mereka bekerja. Kejelasan tersebut diharapkan mendukung transparansi biaya serta mengurangi ketidakpastian yang selama ini dapat muncul dalam hubungan pengemudi, perusahaan aplikasi, dan pengguna layanan.
Penetapan batas maksimal 8 persen juga menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kepastian bagi pengemudi ojek online roda dua. Aturan yang dirumuskan secara nasional memberikan kerangka yang dapat menjadi acuan bersama bagi penyelenggaraan layanan transportasi orang berbasis aplikasi. Dengan demikian, pengemudi tidak hanya memperoleh kepastian dari sisi keberadaan aturan, tetapi juga memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai batas biaya layanan aplikasi dalam kegiatan operasionalnya.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa aturan tersebut, bersama dengan aturan turunannya, memberikan kepastian kepada pengemudi ojek online roda dua dan menjawab harapan yang selama ini disampaikan oleh mereka. Pernyataan itu menegaskan bahwa regulasi ini tidak semata-mata mengatur penyelenggaraan layanan berbasis platform digital, tetapi juga diarahkan untuk merespons kebutuhan pengemudi sebagai salah satu pihak utama dalam ekosistem ojol.
Selama masa penyesuaian, ketentuan mengenai batas biaya layanan aplikasi maksimal 8 persen menjadi salah satu aspek yang perlu dipahami oleh seluruh pihak terkait. Penerapan aturan yang konsisten akan membantu menciptakan lingkungan layanan yang lebih transparan dan memberikan kepastian bagi pengemudi dalam menjalankan pekerjaannya.
Perusahaan aplikasi dan pengemudi wajib melakukan penyesuaian terhadap sejumlah unsur dalam hubungan kemitraan setelah aturan baru ekosistem ojol berlaku. Penyesuaian tersebut mencakup dokumen perjanjian, penyampaian informasi mengenai biaya dan penghasilan, bukti transaksi, serta pencatatan setiap jenis layanan yang tersedia dan digunakan. Seluruh perubahan itu perlu dilaksanakan dalam masa penyesuaian enam bulan yang diberikan pemerintah.
Perjanjian kemitraan harus menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara terang. Dokumen tersebut juga perlu memuat struktur biaya yang berkaitan dengan layanan, termasuk komponen yang dibebankan atau diperhitungkan dalam transaksi. Selain itu, mekanisme pemberian insentif harus diatur secara jelas agar pengemudi dapat memahami dasar, bentuk, dan ketentuan penerimaannya. Ketentuan mengenai perlindungan jaminan sosial juga menjadi bagian yang perlu dicantumkan dalam perjanjian.
Aspek lain yang harus diatur adalah akses pengemudi terhadap data transaksi. Informasi tersebut berkaitan dengan kegiatan layanan yang dilakukan, biaya yang tercatat, serta penghasilan yang diperoleh. Perjanjian juga perlu menjelaskan penggunaan sistem otomatis berbasis algoritma dalam penyelenggaraan layanan. Dengan demikian, para pihak memperoleh keterangan mengenai unsur-unsur yang digunakan dalam pelaksanaan kemitraan dan pengelolaan aktivitas pada aplikasi.
Di luar perjanjian, perusahaan aplikasi wajib menyesuaikan sistem informasi yang menyampaikan rincian biaya dan penghasilan kepada pengemudi. Setiap transaksi juga harus disertai tanda terima yang memuat keterangan sesuai layanan yang diberikan. Pencatatan perlu dilakukan untuk setiap jenis layanan, sehingga aktivitas dan transaksi dapat dibedakan berdasarkan kategori layanan masing-masing. Perjanjian kemitraan, informasi pendapatan, tanda terima, dan pencatatan layanan menjadi satu rangkaian pelaksanaan ketentuan baru bagi perusahaan aplikasi dan pengemudi.
