Aturan Ketenagakerjaan Baru: Cuti Bersama Tak Mengurangi Hak Cuti Tahunan

oleh
oleh
Pemerintah Tetapkan Kalender Libur 2027: 18 Hari Nasional dan Cuti Bersama

Jakarta | Sejak 28 Oktober 2026, ketentuan ketenagakerjaan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Undang-undang tersebut diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal yang sama, sehingga menjadi landasan baru bagi pengaturan hubungan kerja dan perlindungan pekerja. Perubahan ini penting dipahami oleh pekerja maupun pemberi kerja, terutama ketika meninjau kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban ketenagakerjaan.

Berlakunya aturan baru juga membawa perubahan terhadap dasar hukum yang sebelumnya digunakan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 mencabut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, undang-undang ini mencabut sebagian ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang berkaitan dengan Cipta Kerja, sebagaimana disebutkan dalam sumber. Karena pencabutannya mencakup sebagian ketentuan, bukan seluruh undang-undang tersebut, rujukan terhadap aturan terkait perlu dilakukan dengan mencermati ketentuan yang masih berlaku.

Peralihan dasar hukum tidak berarti seluruh tata cara pelaksanaan langsung tersedia secara rinci pada hari undang-undang mulai berlaku. Pasal 312 memberikan waktu paling lama satu tahun sejak pengundangan untuk menetapkan peraturan pelaksanaan. Dengan demikian, batas waktu penetapannya adalah 28 Oktober 2027. Peraturan pelaksanaan tersebut akan menjadi acuan penting untuk menjelaskan penerapan sejumlah ketentuan, termasuk mekanisme administratif yang diperlukan oleh perusahaan dan pekerja.

Salah satu pokok penting dalam undang-undang baru ini adalah perubahan perlindungan cuti. Ketentuan mengenai cuti bersama yang tidak mengurangi hak cuti tahunan menjadi perhatian karena berhubungan langsung dengan hak pekerja dalam pengelolaan waktu istirahat. Perusahaan perlu menyesuaikan kebijakan internal dan pencatatan cuti agar sejalan dengan aturan yang berlaku, sementara pekerja dapat memeriksa kembali ketentuan yang diterapkan di tempat kerja. Pemahaman terhadap tanggal berlaku, pencabutan aturan terdahulu, dan tenggat peraturan pelaksanaan membantu semua pihak mengikuti perubahan secara tepat.Pasal 118 menegaskan bahwa pemberi kerja wajib memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pekerja atau buruh. Ketentuan ini menjadi dasar perlindungan hak pekerja untuk beristirahat secara berkala, sekaligus memastikan perusahaan mengatur pelaksanaan kerja dengan memperhatikan hak tersebut. Hak cuti tahunan timbul setelah pekerja atau buruh bekerja selama 12 bulan berturut-turut pada pemberi kerja yang bersangkutan.

Setelah memenuhi masa kerja tersebut, pekerja atau buruh berhak memperoleh cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja. Pelaksanaannya dapat diatur lebih lanjut melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, sepanjang pengaturan itu tidak menghilangkan hak minimum yang telah ditentukan. Karena itu, pekerja perlu membedakan cuti tahunan yang menjadi hak individual dan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah.

Inti ketentuan Pasal 118 ayat 6 adalah bahwa apabila perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat, pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja atau buruh. Dengan demikian, hari cuti bersama tidak boleh otomatis dipotong dari jatah tahunan 12 hari kerja. Aturan ini memberikan kepastian bagi pekerja dalam merencanakan istirahat, sementara perusahaan tetap dapat menyesuaikan operasional dengan kalender resmi.

Untuk kalender 2027, pemerintah menetapkan 18 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nomor SKB tersebut adalah 1205 Tahun 2026, 3 Tahun 2026, dan 2 Tahun 2026. Penetapan cuti bersama dilakukan dengan mempertimbangkan kelancaran aktivitas masyarakat pada hari keagamaan. Kalender ini menjadi acuan perencanaan bagi masyarakat dan dunia usaha, tetapi jumlah hari libur nasional tetap perlu dibedakan dari cuti bersama. Perusahaan dapat menginformasikan jadwal kepada pekerja sejak awal agar layanan dan kegiatan usaha dapat disiapkan tanpa mengaburkan hak cuti tahunan. Pekerja pun dapat memeriksa kebijakan internal perusahaan serta memastikan pencatatan cutinya sesuai ketentuan Pasal 118. Dengan pemahaman tersebut, penerapan kalender 2027 dapat berlangsung lebih tertib dan hak istirahat tetap terlindungi.

Ketentuan mengenai cuti melahirkan memberikan ruang bagi pekerja untuk memulihkan kesehatan dan merawat bayi setelah persalinan. Berdasarkan Pasal 121, pekerja perempuan berhak memperoleh cuti melahirkan paling singkat selama tiga bulan pertama. Masa tersebut menjadi dasar perlindungan bagi ibu dan anak, sehingga pekerja dapat menjalani persalinan serta masa awal pemulihan tanpa harus segera kembali bekerja. Pengaturan ini juga menegaskan bahwa cuti melahirkan merupakan hak pekerja, bukan sekadar kebijakan yang sepenuhnya bergantung pada persetujuan pemberi kerja.

Dalam kondisi khusus, masa cuti tersebut dapat diperpanjang selama tiga bulan berikutnya. Perpanjangan tidak berlaku otomatis untuk setiap pekerja, melainkan mensyaratkan adanya kondisi khusus yang dibuktikan melalui surat keterangan dokter. Bukti medis itu menjadi dasar untuk mengajukan tambahan waktu istirahat sesuai kebutuhan kesehatan pekerja. Dengan demikian, pekerja yang mengalami keadaan tertentu dapat memperoleh waktu pemulihan lebih panjang, sementara ketentuan dokumen membantu memastikan bahwa permohonan perpanjangan didukung alasan medis yang jelas.

Perlindungan upah selama cuti juga diatur dalam Pasal 123. Pekerja yang menjalani cuti, termasuk cuti melahirkan, tetap berhak menerima upah penuh sesuai ketentuan. Jika cuti melahirkan diperpanjang, skema pembayaran upahnya dibedakan berdasarkan bulan: upah bulan keempat dibayarkan penuh, sedangkan untuk bulan kelima dan keenam pekerja menerima sebesar 75 persen. Ketentuan ini penting dipahami oleh pekerja maupun pemberi kerja ketika mengatur administrasi cuti dan penggajian. Pemberi kerja perlu memastikan pembayaran dilakukan sesuai masa cuti yang diambil dan hak pekerja tidak dikurangi secara keliru.

Pasal 124 mengatur pula hak pekerja untuk mendampingi istri yang melahirkan. Pekerja berhak memperoleh cuti pendampingan selama dua hari, dengan kemungkinan pemberian paling lama tiga hari berikutnya atau sesuai kesepakatan dengan pemberi kerja. Jika istri mengalami keguguran, pekerja berhak atas cuti pendampingan selama dua hari. Hak ini memungkinkan pekerja hadir untuk membantu pasangan pada masa persalinan atau setelah keguguran. Karena itu, pekerja sebaiknya menyampaikan kebutuhan cuti kepada pemberi kerja dan memastikan jadwalnya disepakati, tanpa mengabaikan jangka waktu serta hak yang telah ditetapkan dalam aturan.

Ketentuan mengenai cuti tahunan juga berkaitan dengan pemenuhan hak pekerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Pasal 232 mengatur bahwa pekerja yang mengalami PHK berhak menerima uang penggantian atas hak-hak yang seharusnya diterima. Hak tersebut mencakup cuti tahunan yang belum digunakan dan belum gugur pada saat hubungan kerja berakhir. Dengan demikian, cuti yang masih menjadi hak tidak serta-merta hilang karena pekerja tidak sempat mengambilnya sebelum PHK.

Penghitungan hak penggantian perlu memperhatikan sisa cuti yang memang masih berlaku. Cuti tahunan yang telah gugur tidak termasuk dalam hak yang belum diterima, sedangkan cuti yang belum diambil dan belum gugur perlu diperhitungkan sesuai ketentuan. Prinsip ini menegaskan bahwa hak cuti merupakan bagian dari hak pekerja yang harus dituntaskan ketika hubungan kerja berakhir, bukan sekadar fasilitas yang dapat diabaikan oleh pemberi kerja.

Pengaturan tersebut juga perlu dibaca bersama ketentuan tentang cuti bersama. Apabila cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja, saldo cuti tahunan yang masih tersisa tetap menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penyelesaian hak pada saat PHK. Pekerja dapat memeriksa catatan cuti dan dokumen penyelesaian hubungan kerja untuk memastikan jumlah hak yang belum digunakan tercatat dengan benar. Pemberi kerja pun sebaiknya menyampaikan perhitungan secara jelas agar penyelesaian hak berlangsung tertib dan tidak menimbulkan perbedaan pemahaman.

Selain kewajiban membayar hak yang.

Baca juga: Ngariung Bersama Warga, Aipda Ilyas Perkuat Kamtibmas di Sukamulya | Jaga Kebersihan Lingkungan, Babinsa Bersama Instansi di Wilayah Kompak Lakukan gotong royong | TNI Bersama Rakyat Kuat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur

7,240 views