Luhut Soroti Talenta Indonesia dan Perluasan Teknologi AI Pemerintah

oleh
oleh
Luhut Soroti Talenta Indonesia dan Perluasan Teknologi AI Pemerintah

Kabupaten Toba | Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan Indonesia tidak perlu berkecil hati menghadapi perkembangan kecerdasan buatan yang berlangsung pesat. Menurut dia, kemampuan untuk mengembangkan teknologi ini tidak hanya dimiliki negara yang lebih dahulu membangun industri digital. Indonesia juga memiliki banyak warga dengan kapasitas dan kecakapan yang dapat ikut mendorong pengembangan AI. Pernyataan tersebut menempatkan talenta sebagai modal penting: kemajuan teknologi bukan semata-mata soal perangkat atau investasi, melainkan juga tentang manusia yang mampu merancang dan menerapkan solusi sesuai kebutuhan.

Pandangan itu disampaikan dalam diskusi mengenai AI pada Conference on Indonesia Foreign Policy 2026 di Jakarta, Sabtu, 21 November 2026. Luhut menyoroti potensi sumber daya manusia Indonesia di tengah perhatian yang kian besar terhadap kecerdasan buatan. Pesannya bukan bahwa tantangan pengembangan teknologi dapat diabaikan, tetapi bahwa Indonesia memiliki alasan untuk percaya diri dan mengambil bagian. Dengan bekal talenta yang ada, masyarakat Indonesia dapat berkontribusi dalam merancang teknologi, mengembangkan penerapannya, serta menjawab kebutuhan yang relevan bagi negara.

Salah satu bidang yang disebut dalam konteks tersebut adalah government technology atau govtech. Kemampuan talenta Indonesia untuk mengembangkan AI dapat diarahkan guna mendukung teknologi pemerintahan. Ini menegaskan bahwa pembahasan AI tidak terbatas pada persaingan teknologi secara umum, tetapi juga berkaitan dengan kemungkinan pemanfaatannya dalam lingkup pemerintah. Pernyataan Luhut membuka ruang bagi perhatian terhadap kemampuan lokal dalam menghasilkan solusi, tanpa menganggap bahwa perkembangan itu terjadi dengan sendirinya. Inti pesannya adalah Indonesia tidak semestinya merasa tertinggal atau minder; banyak warganya dinilai memiliki kemampuan untuk ikut membangun AI, termasuk teknologi yang mendukung govtech.

Program perlindungan sosial digital menjadi salah satu contoh penerapan teknologi pemerintahan atau govtech untuk memperbaiki penyaluran bantuan. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program ini pada 10 November 2026. Pendekatan digital tersebut dirancang untuk membantu pemerintah mengenali penerima manfaat dan mengelola proses penyaluran secara lebih terarah. Dengan pemanfaatan teknologi dalam layanan publik, data dan proses verifikasi dapat mendukung upaya memastikan bantuan diterima oleh keluarga yang berhak.

Sistem program menggunakan biometrik dan teknologi pengenalan wajah sebagai bagian dari verifikasi identitas penerima. Penerapan teknologi ini ditujukan untuk membantu mencocokkan identitas dengan data yang tersedia, sehingga penyaluran bantuan sosial dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. Teknologi bukan satu-satunya unsur dalam perlindungan sosial, tetapi dapat menjadi alat pendukung bagi proses administrasi dan verifikasi. Penggunaannya tetap berkaitan dengan tujuan utama program, yaitu memperkuat ketepatan dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Jumlah keluarga yang tercatat dalam program menunjukkan skala pelaksanaannya. Hingga 21 November 2026, tercatat sebanyak 25 juta keluarga telah masuk dalam program perlindungan sosial digital tersebut. Angka ini menggambarkan jangkauan sistem yang luas dalam mendukung layanan bantuan. Di tengah kebutuhan untuk mengelola penerima dalam jumlah besar, digitalisasi menawarkan cara untuk memperkuat pencatatan dan proses verifikasi, sekaligus membantu pemerintah menjalankan program dengan lebih terorganisasi.

Teknologi yang dikembangkan anak bangsa dalam program ini juga mendapat pengakuan dari Bank Dunia. Luhut menyampaikan bahwa perwakilan Bank Dunia datang melihat proyek percontohan di Banyuwangi dan disebut hampir tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Keterangan tersebut menyoroti perhatian terhadap kemampuan teknologi buatan dalam negeri untuk diterapkan pada layanan publik. Pengakuan itu memberi konteks bahwa inovasi lokal dapat menjadi bagian penting dari pengembangan govtech, terutama ketika diarahkan untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan mendukung penyaluran bantuan secara lebih tepat.

Perluasan govtech pemerintah dirancang tidak hanya untuk mendukung layanan publik, tetapi juga menghubungkan berbagai sistem yang selama ini mengelola data dan proses secara terpisah. Luhut menyebut integrasi digitalisasi layanan pemerintah dengan National Single Window serta Coretax, sistem yang digunakan untuk layanan perpajakan. Keterhubungan tersebut diharapkan membuat pertukaran informasi lebih terkoordinasi dan membantu pemerintah menjalankan layanan maupun pengawasan secara lebih efektif.

Integrasi dengan jaminan sosial BPJS Kesehatan juga sedang diproses. Menurut perkiraan Luhut, penerapan sistem yang berkaitan dengan BPJS dapat menghasilkan penghematan sekitar Rp20 triliun hingga Rp22 triliun. Ia menekankan bahwa manfaatnya bukan hanya berasal dari penghematan biaya. Data yang dapat dihimpun melalui sistem juga bernilai penting, karena dapat menjadi dasar untuk memahami pelaksanaan program serta memperkuat pengelolaan layanan. Dengan data yang terhubung, pemerintah diharapkan memiliki gambaran lebih baik untuk mengambil keputusan dan mengawasi penggunaan sumber daya.

Di luar layanan publik, teknologi pemerintahan juga akan dimanfaatkan Danantara Sumberdaya Indonesia untuk membantu mencegah praktik transfer pricing dalam ekspor sumber daya alam. Transfer pricing merujuk pada pengaturan harga transaksi pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, baik di atas maupun di bawah tingkat kewajaran. Pengaturan semacam itu dapat memperkecil pajak yang dibayarkan perusahaan, sehingga menjadi perhatian dalam pengawasan transaksi ekspor.

Luhut berpandangan bahwa sistem digital dapat menutup ruang bagi praktik tersebut. Salah satu alasannya, pemotongan pajak akan tercatat di dalam sistem sehingga transaksi dan kewajiban pajak dapat ditelusuri. Pencatatan ini dipandang dapat membantu pengawasan terhadap proses ekspor serta memperjelas informasi yang tersedia bagi pihak terkait. Dengan demikian, perluasan govtech mencakup dua kebutuhan sekaligus: menghubungkan layanan dan data pemerintah, serta mendukung pengawasan yang lebih terukur. Integrasi dengan sistem perpajakan, jaminan sosial, dan perdagangan diharapkan memperkuat transparansi, selama data yang dihimpun dapat dikelola dan digunakan secara tepat.

Luhut menilai govtech memiliki ruang penerapan luas di badan usaha milik negara, termasuk PLN dan Pertamina. Sistem digital berbasis kecerdasan buatan dapat membantu mengelola layanan, proses bisnis, dan pengawasan dengan data yang lebih terintegrasi. Menurutnya, pengurangan kontak langsung masyarakat, pelaku usaha, dan petugas berpotensi mempersempit celah korupsi. Semakin banyak proses berlangsung melalui sistem yang tercatat, semakin mudah pula transaksi dan keputusan ditelusuri. Namun, teknologi tetap memerlukan tata kelola yang baik, keamanan data, serta pengawasan manusia agar hasilnya dapat dipercaya.

Ia juga mendorong OJK dan pelaku pasar modal untuk memanfaatkan govtech berbasis AI guna meningkatkan keterbukaan informasi dan transparansi. Luhut berpandangan bahwa teknologi tersebut dapat mendukung pemerintahan Prabowo agar bekerja lebih transparan dan akuntabel. Ia mengakui, penerapan sistem yang membatasi praktik korupsi mungkin tidak disukai sebagian pejabat. Pengakuan itu mencerminkan tantangan implementasi: perubahan digital bukan hanya persoalan perangkat lunak, melainkan juga menyangkut kebiasaan, kepentingan, dan kesiapan lembaga. Karena itu, dukungan pimpinan dan penerapan bertahap menjadi penting agar manfaat sistem dapat dirasakan tanpa mengabaikan perlindungan hak serta pemeriksaan yang memadai.

Di samping pembenahan teknologi, Luhut berupaya membangun apa yang ia sebut “pabrik otak” melalui SMA Unggul Del dan Institut Teknologi Del di Kabupaten Toba, Sumatra Utara. Ia meyakini satu persen dari hampir 300 juta penduduk Indonesia berarti sekitar tiga juta orang berpotensi memiliki kecerdasan sangat tinggi. Pembinaan, menurutnya, perlu mengembangkan kemampuan sekaligus karakter. Ia mencontohkan anak-anak dari kampung di Sumatra Utara yang meraih gelar PhD di Oxford, Princeton, dan perguruan tinggi terkemuka lainnya. Salah satunya, warga Samosir, meraih PhD di Tsinghua dan bekerja di bidang semikonduktor di Taiwan. Luhut mengajak masyarakat agar tetap kompak dan tidak berkecil hati dalam menghadapi perkembangan AI.

Baca juga: Pemerintah Evaluasi Lima Lokasi Tambang dengan Potensi Nilai Rp5.400 Triliun | Pemerintah Dorong Platform Digital Bagikan Keuntungan yang Adil untuk Media | Kabakom Tegaskan Pemerintah Tak Anti Kritik: Presiden Minta Saya Mendengarkan Masukan Sampai ke Daerah-daerah

20 views