Jakarta | Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, meminta pemerintah dan aparat penegak hukum memperkuat pemberantasan mafia pangan. Ia menilai upaya tersebut perlu dilakukan secara lebih tegas agar pelaku tidak leluasa mencari celah dalam rantai produksi, distribusi, maupun perdagangan bahan pangan. Desakan itu disampaikan Bamsoet pada Minggu, 18 Oktober 2026, di tengah sorotan terhadap dugaan manipulasi beras fortifikasi. Menurutnya, pangan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat sehingga penyimpangan yang merugikan konsumen harus ditangani dengan serius dan terukur.
Bamsoet berpandangan, para pelaku terus mencari peluang untuk memanipulasi komoditas demi memperoleh keuntungan. Celah dapat muncul dalam berbagai tahap, mulai dari pengolahan hingga penyaluran barang ke pasar. Karena itu, pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan pemeriksaan sesaat atau tindakan setelah masalah menjadi perhatian publik. Pemerintah perlu memastikan aturan dijalankan dan informasi mengenai asal, mutu, serta peredaran komoditas dapat diperiksa. Langkah tersebut penting untuk melindungi konsumen, sekaligus menjaga kepercayaan terhadap sistem pangan. Penindakan juga harus bertumpu pada bukti dan proses hukum yang berlaku, terutama ketika dugaan pelanggaran masih perlu diverifikasi.
Ia juga menegaskan bahwa praktik mafia pangan bukan persoalan baru. Masalah yang berulang itu, menurut Bamsoet, membutuhkan konsistensi dari seluruh lembaga terkait, bukan sekadar respons sementara ketika muncul kasus tertentu. Kementerian dan lembaga pengawas, aparat penegak hukum, serta pemerintah daerah perlu menyelaraskan pengawasan dan berbagi informasi agar penanganan tidak terhambat oleh tumpang tindih kewenangan. Ketika ditemukan indikasi manipulasi, pemeriksaan perlu ditindaklanjuti secara transparan, sementara pihak yang terbukti melanggar harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan. Konsistensi koordinasi dan penegakan aturan dinilai dapat mempersempit ruang gerak pelaku, mencegah pola serupa berulang, serta membantu menjaga ketersediaan dan keamanan pangan. Desakan Bamsoet menempatkan pemberantasan mafia pangan sebagai pekerjaan berkelanjutan yang memerlukan pengawasan, penindakan, dan komitmen bersama.Bamsoet menggambarkan bahwa persoalan mafia pangan dapat berubah bentuk seiring pengawasan dan penindakan terhadap praktik yang lebih dahulu menjadi sorotan. Setelah pengoplosan beras premium menjadi sasaran pemberantasan, ia mengarahkan perhatian pada dugaan penyimpangan dalam beras fortifikasi. Peralihan isu ini, menurut Bamsoet, menunjukkan perlunya aparat dan lembaga pengawas mencermati rantai distribusi serta perizinan secara berkelanjutan, bukan hanya menindak satu modus tertentu.
Dalam keterangannya, Bamsoet menyebut adanya dugaan manipulasi izin untuk produk yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Ia juga menilai sebagian besar produk yang dimaksud tidak memenuhi persyaratan yang semestinya. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai sorotan terhadap kemungkinan ketidaksesuaian izin, standar produk, dan barang yang beredar. Dengan demikian, klaim mengenai manipulasi izin maupun tingkat kepatuhan produk perlu dipahami sebagai dugaan dan penilaian Bamsoet, bukan sebagai fakta tambahan yang telah dipastikan secara independen.
Perhatian pada beras fortifikasi juga berkaitan dengan pentingnya perlindungan konsumen dan kejelasan informasi mengenai mutu pangan. Produk dengan klaim fortifikasi seharusnya dapat ditelusuri legalitas serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Karena itu, dugaan yang disampaikan Bamsoet perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan berbasis bukti oleh otoritas berwenang, termasuk verifikasi dokumen perizinan dan pengujian produk. Langkah tersebut dapat membantu memastikan apakah terdapat pelanggaran, sekaligus mencegah masyarakat menerima informasi yang belum terkonfirmasi sebagai kepastian. Sorotan ini memperluas pembahasan dari praktik pengoplosan beras premium menuju pengawasan atas kategori produk lain, tanpa menyamakan dugaan dengan hasil pemeriksaan resmi. Penanganan yang terbuka dan terukur diperlukan agar tindakan terhadap pelaku, apabila pelanggaran terbukti, berjalan sesuai hukum serta tidak menimbulkan kesimpulan prematur terhadap seluruh produk fortifikasi yang beredar di pasar.
Menurut Bamsoet, penindakan terhadap mafia pangan perlu diperkuat karena praktik yang merugikan konsumen tidak hanya berdampak pada harga dan ketersediaan bahan pokok, tetapi juga menyentuh kepentingan nasional. Pangan merupakan kebutuhan dasar masyarakat, sehingga tata kelolanya harus memastikan pasokan berjalan adil dan manfaat kebijakan benar-benar diterima oleh pihak yang membutuhkan. Dugaan manipulasi beras fortifikasi, apabila terbukti, perlu ditangani secara serius melalui pemeriksaan yang menyeluruh dan berbasis bukti, bukan dibiarkan menjadi persoalan berulang.
Perhatian khusus juga perlu diberikan pada penggunaan subsidi pangan. Dukungan pemerintah ditujukan untuk membantu masyarakat dan menjaga keterjangkauan kebutuhan pokok, bukan menjadi kesempatan bagi pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi. Karena itu, pemerintah perlu menelusuri aliran distribusi, mekanisme penyaluran, serta kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku. Pengawasan yang efektif dapat membantu mendeteksi penyimpangan lebih dini dan mencegah celah dalam rantai pasok dimanfaatkan untuk mengubah mutu, label, atau tujuan penyaluran produk.
Bamsoet mendorong pemerintah menutup kelemahan regulasi dan memperkuat koordinasi pengawasan antarlembaga. Aturan yang jelas perlu disertai pemeriksaan rutin, transparansi informasi, dan mekanisme pengaduan yang dapat diakses masyarakat. Jika sanksi administratif tidak memberi hasil atau tidak sebanding dengan pelanggaran, aparat penegak hukum perlu mengambil langkah lebih tegas sesuai peraturan. Penanganan juga harus terbuka, konsisten, dan tidak tebang pilih, agar publik mengetahui bahwa setiap dugaan ditindaklanjuti secara bertanggung jawab. Kepastian proses penting untuk membedakan dugaan dari pelanggaran yang telah terbukti, sekaligus menjaga hak semua pihak selama pemeriksaan berlangsung.
Penegakan yang konsisten diharapkan memberi efek jera kepada pelaku sekaligus mencegah praktik serupa di masa mendatang. Namun, ketegasan harus berjalan bersama bukti yang kuat dan proses hukum yang adil. Dengan demikian, kebijakan pangan dapat kembali berfokus pada perlindungan konsumen, menjaga kepercayaan terhadap program pemerintah, dan memastikan subsidi digunakan sesuai sasaran. Masyarakat pun memperoleh perlindungan yang lebih baik dari praktik yang berpotensi merugikan kesehatan maupun kondisi ekonomi rumah tangga, sementara pelaku usaha yang mematuhi aturan mendapatkan kepastian dalam menjalankan kegiatan usahanya.Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, menyatakan telah mengirim surat kepada Kapolri terkait persoalan yang disorot dalam pembahasan dugaan manipulasi beras fortifikasi dan praktik mafia pangan. Ia menegaskan tidak menginginkan mafia pangan memperoleh ruang. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bagian dari tanggapan pemerintah atas situasi yang dinilai perlu mendapat perhatian, terutama ketika perkembangan harga dan ketersediaan stok menunjukkan keadaan yang berbeda dari pola yang biasanya terjadi.
Amran menjelaskan, dalam kondisi stok tidak tersedia, harga pada umumnya naik. Hubungan ketersediaan barang dan pergerakan harga itu menjadi konteks yang ia gunakan untuk menerangkan persoalan yang sedang diperhatikan. Namun, menurut dia, situasi yang berlangsung saat ini menunjukkan anomali. Ia menyebut produsen justru melakukan demonstrasi ketika harga sedang turun. Dengan demikian, keadaan yang disampaikan Amran bukanlah keadaan ketika stok kosong lalu harga meningkat, melainkan kondisi ketika harga menurun sementara produsen menyampaikan protes.
Perbedaan pola yang ia uraikan dan keadaan saat ini menjadi perhatian dalam tanggapan tersebut. Amran menyatakan bahwa jika keadaan seperti itu terus berlangsung, persoalan tidak akan beres. Ia menyampaikan keberatan terhadap kondisi yang dianggap tidak selaras tersebut, tanpa menguraikan lebih lanjut dalam pernyataannya mengenai penyebab atau langkah lain di luar surat yang telah dikirim kepada Kapolri. Inti pesannya adalah penolakan terhadap pemberian ruang bagi mafia pangan, disertai sorotan atas anomali harga yang ia gambarkan: ketika stok tidak tersedia, harga naik, sedangkan saat ini produsen berdemo ketika harga turun. Menurut Amran, apabila keadaan semacam itu terus terjadi, persoalan yang sedang dihadapi tidak akan beres.
Baca juga: Terima Tim Peneliti UI dan Tim “Sejarah MPR”, Bamsoet Tegaskan MPR Harus lebih ‘Galak’ Menegakkan Konstitusi dan Penjaga Konsensus Nasional | Catatan Politik Bamsoet; Penyesuaian Transfer Daerah Idealnya Tidak Menimbukan Ekses Bagi Daerah | BULOG Jamin Mutu Bantuan Pangan, Perkuat Pengawasan Pengolahan Beras di Cirebon
