DPP GEMMAKO Gelar Aksi, Minta Copot dan Periksa Kadis serta Sekretaris Dinkes Asahan Atas Dugaan Korupsi Berjamaah
Kabupaten Asahan– Dewan Pimpinan Pusat LSM Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Anti Korupsi (GEMMAKO) Asahan menggelar aksi unjuk rasa damai di tiga lokasi sekaligus: Kantor Dinas Kesehatan, Kantor Bupati, dan Kejaksaan Negeri Kisaran, Kamis (23/7/2026). Massa menuntut pencopotan serta pemeriksaan mendalam terhadap Kepala Dinas Kesehatan dr. Hary Sapna dan Sekretaris Dinas Syafrizal Pohan atas dugaan korupsi yang diduga berlangsung selama lima tahun.
Dalam orasinya, Ketua DPP GEMMAKO Asahan Dodi Antoni didukung Alamsyah Siregar dan Toni Chaniago menyatakan, anggaran yang digelontorkan ke Dinas Kesehatan periode 2020–2025 senilai sekitar Rp1 triliun tidak terlihat bentuk fisiknya, tidak ada pemberdayaan nyata ke masyarakat, serta belum tersedia Tempat Pembuangan Sementara Limbah B3 di seluruh Puskesmas dan Puskesmas Pembantu se-Kabupaten Asahan.
“Lebih memprihatinkan, kami menduga Kadis dan Sekretaris jarang masuk kantor. Bangunan kantor Dinas Kesehatan pun bobrok, atap asbes banyak yang jebol, padahal pada tahun 2024 saja anggaran yang diterima mencapai Rp137.815.299.749. Kondisi ini sangat kontras dengan besaran dana yang diterima,” tegas Dodi.
Pihaknya juga menyoroti sikap pimpinan Dinas Kesehatan yang dinilai menghindar saat massa melakukan konfirmasi ke lokasi. “Mulai dari staf, Kabid, hingga Kadis dan Sekretaris bersembunyi, seolah ketakutan. Padahal kami hanya meminta penjelasan transparan atas penggunaan anggaran negara,” tambahnya.
GEMMAKO meminta Kejaksaan Negeri Kisaran segera melakukan penyelidikan intensif, terutama terkait pengadaan barang dan jasa yang diduga terjadi penandaan harga berlebih (mark up), serta memeriksa kekayaan yang dimiliki oleh Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Kesehatan Asahan.
Di lokasi aksi, perwakilan massa diterima oleh Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P., yang menyatakan akan segera menindaklanjuti laporan dan data yang diserahkan. Massa juga menyerahkan rincian data anggaran kegiatan fisik dan nonfisik APBD 2024 senilai Rp137 miliar lebih secara terperinci.
Dodi mengingatkan, jika belum ada tindak lanjut yang memuaskan, pihaknya akan menggelar aksi gabungan lebih besar dengan mengundang elemen masyarakat dan lembaga lain demi memastikan dugaan penyimpangan ini segera diproses secara hukum.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan terkait tuduhan yang disampaikan.
(Red)
