Malang | Massa Aliansi Bangkit Bersatu menggelar demonstrasi di Alun-Alun Tugu, Kota Malang, Jawa Timur, pada Rabu sore, 28 Oktober 2026. Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan enam tuntutan dan satu seruan. Hujan deras yang turun tidak menghentikan massa untuk tetap menyuarakan tuntutan dan seruan itu. Peristiwa ini berpusat pada penyampaian sikap aliansi melalui demonstrasi di salah satu ruang publik di Kota Malang. Aksi berlangsung pada sore hari, sementara hujan deras menjadi kondisi yang menyertai penyampaian aspirasi tersebut. Meski cuaca hujan, inti kegiatan tetap berlangsung: massa menyuarakan enam poin tuntutan serta satu ajakan dari Aliansi Bangkit Bersatu.
Enam tuntutan dan satu seruan menjadi pokok yang disampaikan dalam demonstrasi itu. Keduanya merupakan bagian dari pesan yang dibawa Aliansi Bangkit Bersatu dalam aksinya di Alun-Alun Tugu. Tidak ada rincian mengenai isi tiap tuntutan maupun bunyi seruan dalam keterangan peristiwa ini, sehingga jumlahnya menjadi penanda utama dari aspirasi yang disampaikan. Penyebutan enam tuntutan menunjukkan adanya beberapa poin yang dibawa bersama dalam aksi, sedangkan satu seruan melengkapi pesan aliansi. Hujan deras tidak mengubah fokus demonstrasi tersebut. Massa tetap menyampaikan keseluruhan tuntutan dan seruan di lokasi yang telah menjadi tempat berlangsungnya aksi.
Aksi pada Rabu sore itu menempatkan penyampaian aspirasi sebagai inti peristiwa, dengan hujan deras sebagai keadaan yang tidak menghentikan kegiatan. Lokasinya berada di Alun-Alun Tugu, Kota Malang, dan pihak yang menggelar demonstrasi adalah Aliansi Bangkit Bersatu. Dengan demikian, pokok berita ini mencakup waktu dan tempat aksi, kondisi hujan, serta jumlah pesan yang disampaikan: enam tuntutan dan satu seruan. Informasi tersebut merangkum hal utama dari demonstrasi tanpa menambahkan rincian yang tidak tersedia mengenai isi tuntutan, jumlah massa, atau tanggapan pihak lain. Yang jelas, hujan deras tidak menghentikan massa menyuarakan enam tuntutan dan satu seruan mereka.
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi salah satu isu yang disorot dalam tuntutan demonstran di Malang. Massa mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Desakan tersebut mencerminkan pandangan bahwa dampak kebakaran dapat meluas dan membutuhkan perhatian serta penanganan pada tingkat nasional. Namun, tuntutan itu disampaikan sebagai aspirasi peserta aksi, bukan sebagai keputusan resmi pemerintah. Penetapan status bencana nasional belum dinyatakan sebagai kebijakan yang telah berlaku dalam konteks tuntutan tersebut.
Selain meminta penetapan status bencana, demonstran juga menuntut agar perusahaan yang terbukti menjadi penyebab kebakaran ditindak. Poin ini menekankan perlunya pertanggungjawaban apabila keterlibatan suatu perusahaan dapat dibuktikan melalui proses pemeriksaan yang berwenang. Dengan demikian, tuntutan massa tidak menyatakan bahwa perusahaan tertentu telah terbukti bersalah ataupun bahwa tindakan hukum telah dijalankan. Yang disuarakan adalah desakan agar dugaan penyebab kebakaran diperiksa secara serius dan pihak yang terbukti bertanggung jawab menerima penindakan sesuai ketentuan.
Kedua tuntutan tersebut menempatkan karhutla bukan semata-mata sebagai persoalan lingkungan, melainkan juga sebagai isu yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat dan akuntabilitas. Penetapan status bencana nasional, menurut desakan demonstran, diharapkan dapat mendorong perhatian lebih luas terhadap penanganan dampak kebakaran. Sementara itu, tuntutan penindakan terhadap perusahaan yang terbukti menjadi penyebabnya menggarisbawahi pentingnya proses yang dapat mengungkap tanggung jawab secara jelas. Keduanya tetap merupakan permintaan yang disampaikan dalam aksi, bukan gambaran tentang keputusan pemerintah atau hasil penegakan hukum yang sudah terjadi.
Dalam tuntutan yang disampaikan Aliansi Bangkit Bersatu di Malang, penurunan harga kebutuhan pokok ditempatkan sebagai salah satu desakan utama. Pemerintah diminta memperhatikan keterjangkauan bahan pangan dan barang pokok bagi masyarakat. Tuntutan ini menegaskan bahwa kebutuhan sehari-hari perlu menjadi bagian dari perhatian kebijakan publik. Aliansi juga meminta agar pajak diturunkan. Desakan tersebut disampaikan bersama tuntutan lain mengenai biaya layanan dasar, sehingga rangkaian aspirasi mencakup kebutuhan rumah tangga sekaligus kewajiban dan pengeluaran masyarakat. Pemerintah diharapkan menanggapi setiap tuntutan secara menyeluruh, sesuai pokok yang dikemukakan.
Selain harga kebutuhan pokok dan pajak, tuntutan turut menyasar biaya pendidikan. Aliansi meminta biaya pendidikan diturunkan, sebagai bagian dari desakan terhadap layanan dasar yang perlu dijangkau masyarakat. Biaya kesehatan juga diminta untuk diturunkan. Kedua tuntutan ini disampaikan secara berdampingan, namun tetap menjadi perhatian tersendiri dalam daftar aspirasi. Dengan demikian, tuntutan atas harga dan biaya tidak hanya berkaitan dengan barang kebutuhan, tetapi juga mencakup layanan pendidikan dan kesehatan. Penyampaian tuntutan tersebut menempatkan pemerintah sebagai pihak yang diminta memperhatikan besaran biaya di berbagai bidang, tanpa mengubah inti permintaan yang disampaikan oleh aliansi.
Aliansi juga meminta pemerintah menjamin ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat. Permintaan ini melengkapi desakan terkait penurunan harga bahan pokok, pajak, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan. Jaminan ketersediaan BBM menjadi pokok tersendiri: pemerintah diminta memastikan bahan bakar tersedia bagi masyarakat. Dalam menyampaikan rangkaian tuntutan tersebut, penting membedakan permintaan penurunan biaya dari permintaan jaminan ketersediaan. Keduanya merupakan aspirasi yang berbeda, tetapi sama-sama diarahkan kepada pemerintah. Secara keseluruhan, bagian tuntutan ini memuat lima pokok yang berhubungan dengan kebutuhan dan layanan dasar. Penyajiannya dapat membantu pembaca mengenali dengan jelas apa yang diminta, tanpa menambahkan angka, keterangan pasokan, ataupun klaim lain di luar isi tuntutan.
Dalam tuntutan Aliansi Bangkit Bersatu, persoalan ketenagakerjaan ditempatkan sebagai bagian penting dari upaya memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Pemerintah diminta membuka lapangan kerja yang layak, bukan sekadar menambah jumlah pekerjaan tanpa memperhatikan keamanan, kepastian, dan kelayakan kondisi kerja. Kesempatan kerja yang tersedia perlu memberi penghidupan yang memadai serta menghormati hak pekerja. Dengan demikian, penciptaan lapangan kerja dipandang perlu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mencegah pekerja terjebak dalam situasi kerja yang rentan dan tidak pasti.
Aliansi juga menuntut kenaikan upah agar pendapatan pekerja lebih sepadan dengan kebutuhan hidup dan beban kerja yang mereka tanggung. Tuntutan ini disertai desakan untuk menghapus sistem kerja kontrak dan alih daya, yang dinilai membatasi kepastian kerja serta dapat melemahkan posisi pekerja. Bagi Aliansi Bangkit Bersatu, pekerja perlu memperoleh hubungan kerja yang lebih pasti, perlindungan yang memadai, dan pengakuan atas hak-haknya. Karena itu, perubahan kebijakan ketenagakerjaan diharapkan tidak berhenti pada penyediaan pekerjaan, tetapi juga memastikan bahwa pekerjaan tersebut layak dan memberi rasa aman bagi para pekerja.
Tuntutan Aliansi Bangkit Bersatu tidak hanya mencakup pekerja di sektor formal. Petani, nelayan, dan masyarakat miskin perkotaan juga harus memperoleh akses yang lebih adil terhadap tanah, modal, dan teknologi. Akses terhadap tanah penting bagi petani untuk menjalankan kegiatan produksi dan mempertahankan sumber penghidupan. Bagi nelayan, dukungan modal serta teknologi dapat menunjang kegiatan mereka dan memperluas kemampuan untuk bekerja. Sementara itu, masyarakat miskin perkotaan memerlukan kesempatan menggunakan sumber daya tersebut sesuai kebutuhan dan kondisi mereka. Melalui tuntutan ini, Aliansi mendorong agar kebijakan pemerintah memperhatikan kelompok yang selama ini menghadapi keterbatasan akses. Keseluruhan tuntutan tersebut menegaskan bahwa perbaikan kesejahteraan perlu mencakup kepastian kerja, pendapatan yang lebih layak, serta dukungan nyata bagi kelompok masyarakat untuk mengembangkan penghidupan mereka.
Baca juga: Ketidakberdayaan Trotoar Taman Secawan: Tuntutan Perbaikan dan Audit Proyek | Aksi Buruh di Jakarta: 11 Tuntutan Utama yang Ditekankan | Bamsoet Terima Lamaran Putra Melly Goeslaw, Beda Partai Tak Menghalangi Dua Keluarga Bersatu
