Jakarta | Pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 100% atas tiket penerbangan domestik niaga berjadwal kelas ekonomi selama periode libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Artinya, PPN yang termasuk dalam harga tiket yang memenuhi ketentuan ditanggung pemerintah, sehingga beban pajak tersebut tidak dibebankan kepada penumpang sebagai bagian dari tarif yang harus dibayar. Kebijakan ini merupakan fasilitas terbatas, bukan penghapusan PPN untuk seluruh layanan penerbangan.
Dasar hukum insentif tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77 Tahun 2026. Peraturan ini ditandatangani Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada 12 Oktober 2026. PMK tersebut menjadi landasan bagi pelaksanaan fasilitas dan menetapkan cakupan serta persyaratan yang harus diperhatikan dalam penerapannya. Karena itu, penumpang dan maskapai perlu merujuk pada ketentuan resmi, termasuk aturan mengenai periode tiket yang memenuhi syarat, agar dapat memastikan apakah transaksi tertentu memperoleh fasilitas PPN DTP.
Cakupan kebijakan perlu dibaca secara cermat. Insentif hanya ditujukan bagi penerbangan domestik niaga berjadwal dengan kelas ekonomi, dan berlaku dalam periode libur akhir tahun yang ditentukan dalam peraturan. Tiket untuk kelas bisnis atau kelas lainnya tidak termasuk dalam cakupan yang dijelaskan di sini. Demikian pula, fasilitas ini tidak otomatis berlaku pada semua tanggal, hanya karena pembelian atau perjalanan berdekatan dengan Natal dan Tahun Baru. Tanggal serta ketentuan kelayakan mengikuti PMK.
Dalam pertimbangan aturan, pemerintah menyatakan bahwa fasilitas ini ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas perekonomian nasional selama libur akhir tahun. Dengan menanggung PPN pada tiket yang memenuhi kriteria, kebijakan diharapkan membantu menekan biaya perjalanan bagi penumpang ekonomi domestik sekaligus mendukung mobilitas masyarakat. Namun, tujuan tersebut tidak mengubah batas penerapan insentif. Penumpang sebaiknya memeriksa rincian tiket dan periode perjalanan, sedangkan maskapai perlu menerapkan perlakuan pajak sesuai ketentuan PMK Nomor 77 Tahun 2026.
Untuk memperoleh insentif PPN tiket pesawat Nataru, penumpang perlu memperhatikan dua rentang waktu yang berbeda: kapan tiket dibeli dan kapan penerbangan dijadwalkan. Tiket harus dibeli mulai 20 Oktober 2026 hingga 10 Januari 2027. Sementara itu, jadwal penerbangannya harus berada pada periode 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027. Kedua tanggal tersebut merujuk pada syarat yang terpisah, sehingga tanggal transaksi tidak dapat menggantikan ketentuan mengenai tanggal perjalanan.
Kedua persyaratan itu harus dipenuhi secara bersamaan. Artinya, tiket perlu dibeli di dalam periode pembelian yang ditetapkan sekaligus digunakan untuk penerbangan yang berlangsung dalam periode penerbangan yang memenuhi syarat. Sebagai contoh, tiket yang dibeli pada 20 Oktober 2026 untuk perjalanan pada 15 Desember 2026 tidak memenuhi ketentuan periode penerbangan, meskipun waktu pembeliannya termasuk dalam rentang insentif. Demikian pula, jadwal penerbangan yang berada dalam periode Nataru belum cukup apabila tiket dibeli di luar rentang pembelian yang ditentukan.
Pembedaan ini penting ketika penumpang merencanakan perjalanan atau memeriksa tiket yang telah dipesan. Jangan hanya melihat tanggal pembelian, lalu menganggap fasilitas otomatis berlaku. Periksa pula tanggal penerbangan yang tercantum pada tiket, termasuk jika rencana perjalanan melibatkan beberapa segmen atau perubahan jadwal. Apabila terdapat perubahan, pastikan jadwal yang berlaku tetap memenuhi rentang penerbangan yang ditentukan dan ketentuan terkait lainnya. Dengan mencocokkan kedua tanggal sebelum transaksi dan sebelum berangkat, penumpang dapat memahami kelayakan tiket secara lebih tepat.
Ketentuan waktu tersebut ditujukan untuk penerbangan domestik kelas ekonomi. Karena itu, rentang tanggal yang sama tidak dengan sendirinya berarti semua jenis perjalanan atau kelas layanan memperoleh fasilitas. Penumpang sebaiknya memastikan bahwa penerbangannya merupakan penerbangan domestik dan tiketnya berada pada kelas ekonomi, selain memeriksa tanggal pembelian serta jadwal penerbangan. Pemenuhan seluruh syarat tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah tiket termasuk dalam cakupan insentif PPN yang berlaku pada periode Nataru.
Fasilitas PPN ditanggung pemerintah (PPN DTP) dalam kebijakan tiket pesawat Nataru memiliki cakupan tertentu. Pajak yang ditanggung pemerintah dihitung atas tarif dasar tiket atau base fare serta biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge). Kedua komponen tersebut menjadi dasar penghitungan fasilitas, sepanjang tiket dan penerbangan memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Karena itu, PPN DTP tidak otomatis mencakup seluruh biaya yang mungkin muncul ketika penumpang memesan atau menggunakan tiket. Memahami batas komponen ini penting agar penumpang dapat membedakan bagian harga yang memperoleh fasilitas dan layanan tambahan yang tetap dikenai pajak secara normal.
Lampiran PMK memberikan contoh perhitungan untuk menjelaskan penerapan fasilitas. Jika tarif dasar tiket sebesar Rp790.000 dan fuel surcharge sebesar Rp121.600, jumlah kedua komponen itu adalah Rp911.600. Dengan tarif PPN 11 persen, pajak yang dihitung menjadi Rp100.276. Apabila syarat periode pembelian tiket dan tanggal penerbangan terpenuhi, seluruh PPN sebesar Rp100.276 tersebut ditanggung pemerintah. Contoh ini menunjukkan bahwa dasar perhitungan bukan sekadar tarif dasar, melainkan gabungan tarif dasar dan biaya tambahan bahan bakar. Namun, hasil tersebut tidak dapat diterapkan tanpa memeriksa kesesuaian tanggal transaksi dan perjalanan dengan periode fasilitas.
Fasilitas ini juga dibatasi pada tiket kelas ekonomi. Penerbangan selain kelas ekonomi tidak memperoleh PPN DTP, demikian pula tiket yang tidak memenuhi salah satu ketentuan tanggal yang berlaku. Selain itu, layanan tambahan yang dipilih penumpang, seperti pembelian bagasi ekstra atau pemilihan kursi, berada di luar cakupan fasilitas. PPN atas layanan tersebut tetap dipungut dari penumpang, meskipun tiket penerbangan utamanya memenuhi persyaratan. Dengan demikian, penumpang tetap perlu memeriksa rincian harga dan tagihan secara terpisah: PPN atas base fare dan fuel surcharge dapat ditanggung pemerintah, sedangkan pajak atas layanan tambahan tetap menjadi kewajiban penumpang. Pembatasan ini berlaku terlepas dari apakah layanan tambahan dibeli bersamaan dengan tiket atau ditambahkan dalam proses pemesanan berikutnya.
Badan usaha angkutan udara yang berstatus pengusaha kena pajak (PKP) memiliki kewajiban administrasi untuk memanfaatkan fasilitas insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) atas tiket pesawat Nataru. Maskapai harus membuat faktur pajak atau dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak untuk penyerahan jasa angkutan udara yang memperoleh fasilitas. Pembuatan dokumen tersebut tetap perlu mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk pencantuman informasi transaksi secara benar dan lengkap agar fasilitas dapat ditelusuri.
Selain menerbitkan dokumen transaksi, maskapai wajib melaporkan PPN sesuai aturan perpajakan. Mereka juga harus menyampaikan daftar rincian transaksi PPN DTP secara elektronik melalui laman yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak. Daftar ini diperlukan untuk mengidentifikasi penyerahan jasa yang mendapat fasilitas dan mencocokkan nilai pajak yang ditanggung pemerintah dengan transaksi sebenarnya. Rincian yang disampaikan mencakup identitas badan usaha angkutan udara, referensi pemesanan, bandara keberangkatan dan bandara kedatangan, tanggal pembelian tiket, serta tanggal penerbangan. Maskapai juga harus mencantumkan dasar pengenaan pajak dan nilai PPN DTP atas transaksi terkait.
Batas waktu penyampaian daftar rincian transaksi tersebut adalah 31 Maret 2027. Maskapai perlu memastikan data telah dihimpun, diperiksa, dan dikirim melalui saluran elektronik yang ditentukan sebelum tenggat. Ketepatan identitas, jadwal, serta angka pajak penting untuk mendukung pelaporan dan mengurangi risiko ketidaksesuaian. Apabila kewajiban pelaporan tidak dipenuhi sesuai batas waktu, fasilitas PPN DTP tidak diberikan atas penyerahan jasa terkait. Dalam keadaan tersebut, PPN dikenakan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga maskapai perlu memperhitungkan konsekuensi pajak dan administrasinya.
Kewajiban ini berada pada maskapai sebagai pihak yang melaporkan transaksi bukan pada penumpang.
