Jakarta | Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta agar penyaluran bantuan sosial dan operasi pasar dilakukan secara berkelanjutan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Langkah tersebut ditujukan untuk menjaga kestabilan harga pangan ketika kebutuhan masyarakat berpotensi meningkat pada penghujung tahun. Pemerintah menaruh perhatian pada ketersediaan dan harga bahan pangan selama periode libur, seiring bertambahnya aktivitas masyarakat. Tito menekankan bahwa upaya menjaga harga perlu berjalan terus, bukan hanya dilakukan sesaat menjelang perayaan.
Peningkatan mobilitas masyarakat selama libur akhir tahun diperkirakan turut mendorong kenaikan permintaan, terutama terhadap makanan dan minuman. Kebutuhan yang lebih tinggi itu dapat menekan harga apabila tidak diantisipasi dengan langkah yang memadai. Karena itu, bantuan sosial dan operasi pasar menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menghadapi potensi perubahan permintaan. Pernyataan tersebut berfokus pada pentingnya menjaga kestabilan harga pangan ketika masyarakat bersiap merayakan Natal, Tahun Baru, dan melakukan perjalanan.
Tito menyampaikan hal itu dalam konferensi pers setelah mengikuti rapat koordinasi terbatas pangan tingkat menteri. Pertemuan tersebut berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, pada Senin, 26 Oktober 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia mengaitkan kebutuhan menjaga harga dengan tingginya permintaan pada masa Natal dan Tahun Baru serta mobilitas warga selama libur. Pemerintah, menurut arahan yang disampaikan, perlu memastikan langkah pengendalian berlangsung secara berkelanjutan pada periode tersebut.
Penekanan pada kesinambungan penyaluran bantuan sosial dan operasi pasar menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan pangan masyarakat di tengah peningkatan aktivitas akhir tahun. Permintaan yang meningkat, khususnya untuk makanan dan minuman, menjadi pertimbangan dalam menjaga kestabilan harga. Tito tidak hanya menyoroti momen perayaan, tetapi juga perjalanan masyarakat yang lazim menyertai masa libur. Dengan demikian, penguatan langkah tersebut diarahkan untuk merespons kebutuhan selama periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, tanpa mengabaikan dinamika permintaan yang diperkirakan terjadi.
Tito memandang bantuan sosial sebagai salah satu instrumen untuk menjaga daya beli masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru, terutama ketika harga pangan berpotensi mengalami tekanan. Kenaikan harga kebutuhan pokok dapat mengurangi kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga dukungan bagi kelompok yang membutuhkan dinilai tetap penting. Bansos tidak dimaksudkan menggantikan upaya pengendalian harga, melainkan menjadi bantalan bagi masyarakat ketika biaya konsumsi meningkat. Dengan daya beli yang lebih terjaga, kebutuhan dasar dapat dipenuhi sembari pemerintah menjalankan langkah lain untuk memastikan pasokan dan harga pangan tetap terkendali.
Penyaluran bantuan, menurut Tito, dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dengan memperhatikan kemampuan anggaran masing-masing. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan bentuk dan jangkauan dukungan berdasarkan kondisi setempat serta sumber daya fiskal yang tersedia. Koordinasi antarpemerintah diperlukan agar bantuan tidak tumpang tindih dan dapat menjangkau warga yang membutuhkan. Penetapan sasaran juga perlu mempertimbangkan data yang relevan, sehingga kebijakan perlindungan daya beli dapat diterapkan secara terukur. Pendekatan tersebut memberi ruang bagi daerah untuk bertindak sesuai kapasitasnya tanpa mengabaikan tujuan menjaga kesejahteraan masyarakat.
Selain bansos, Tito meminta Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan pihak terkait terus menggencarkan operasi pasar. Intervensi harga, ia tekankan, sebaiknya mengacu pada data wilayah dan komoditas yang mengalami tekanan, bukan dilakukan secara merata tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi setiap daerah. Kebutuhan dan dinamika pasokan tidak selalu sama antardaerah, sehingga langkah yang efektif perlu diarahkan ke titik yang memang memerlukan penanganan. Tito menyebut data kabupaten dan komoditas yang perlu ditangani telah tersedia. Informasi tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan lokasi serta fokus operasi pasar, sekaligus membantu pemerintah memantau perkembangan harga dan menyesuaikan respons apabila tekanan berubah. Dengan sasaran berbasis data, sumber daya dapat digunakan lebih tepat dan intervensi diharapkan memberi manfaat langsung bagi masyarakat yang menghadapi kenaikan harga.
Selain menjaga ketersediaan pangan dan memperkuat operasi pasar, Tito mendorong pemerintah mempertimbangkan langkah lain untuk meredam tekanan inflasi pada Desember 2026. Usulan tersebut mencakup kemungkinan subsidi listrik, penambahan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, serta subsidi untuk angkutan udara. Seluruh langkah itu disampaikan sebagai opsi yang patut dikaji, bukan sebagai kebijakan yang telah diputuskan atau mulai berlaku. Pertimbangannya, kebutuhan rumah tangga dan biaya mobilitas dapat sama-sama meningkat menjelang Natal dan Tahun Baru.
Subsidi listrik dinilai dapat membantu meringankan pengeluaran masyarakat, sementara tambahan pasokan BBM bersubsidi berpotensi menjaga ketersediaan energi ketika kebutuhan meningkat. Di sisi lain, perhatian terhadap angkutan udara berkaitan dengan kemungkinan naiknya biaya perjalanan saat mobilitas masyarakat bertambah pada periode liburan. Jika tarif perjalanan naik tajam, beban yang dirasakan masyarakat dapat bertambah dan ikut memberi tekanan terhadap harga barang maupun jasa. Karena itu, pengendalian biaya transportasi menjadi salah satu hal yang perlu diperhitungkan dalam upaya menjaga stabilitas harga.
Tito juga meminta Kementerian Perhubungan berkoordinasi dengan maskapai agar tarif pesawat tetap wajar ketika permintaan perjalanan meningkat. Koordinasi tersebut diharapkan dapat mendorong maskapai memperhatikan keterjangkauan harga tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha. Pesan yang disampaikan bukan agar maskapai tidak memperoleh keuntungan, melainkan agar mereka tidak mengambil keuntungan maksimal yang berisiko menambah tekanan inflasi dan membebani penumpang. Dengan demikian, pemerintah dapat membahas langkah yang seimbang kebutuhan masyarakat, kondisi operasional maskapai, dan stabilitas harga. Usulan subsidi serta koordinasi tarif masih memerlukan pertimbangan lebih lanjut, termasuk penilaian terhadap kebutuhan, kemampuan anggaran, dan pelaksanaannya. Penyampaiannya menegaskan bahwa pengendalian inflasi menjelang akhir tahun tidak hanya bergantung pada pangan, tetapi juga perlu mencermati energi dan transportasi, terutama ketika aktivitas perjalanan meningkat secara musiman.Koordinasi pemerintah menjelang Natal dan Tahun Baru menjadi bagian penting dalam upaya menjaga ketersediaan serta keterjangkauan pangan. Pembahasan tersebut berlangsung melalui rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turut hadir bersama sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga lainnya. Forum itu menjadi ruang untuk membicarakan langkah antisipatif menghadapi kebutuhan masyarakat yang biasanya meningkat pada periode libur akhir tahun, sekaligus mengupayakan agar tekanan harga dapat dikelola. Dalam konteks tersebut, penguatan bantuan sosial dan operasi pasar dipandang sebagai instrumen yang perlu diperhatikan dalam koordinasi lintas sektor.
Salah satu hal yang dibahas ialah menjaga daya beli masyarakat melalui penyaluran bantuan sosial. Dukungan ini menjadi perhatian terutama bagi kelompok yang rentan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok. Bantuan sosial dapat membantu rumah tangga memenuhi kebutuhan, sementara pemantauan terhadap kondisi pasokan dan harga diperlukan agar kebijakan yang dijalankan tetap sesuai dengan situasi di lapangan. Pembahasan juga mencakup intervensi pasokan pangan melalui operasi pasar yang terarah. Pelaksanaannya perlu mempertimbangkan komoditas, lokasi, serta kebutuhan masyarakat, sehingga distribusi dapat menjangkau wilayah yang memerlukan dukungan dan tidak dilakukan tanpa melihat kondisi pasokan setempat.
Selain dua langkah tersebut, rapat turut membicarakan kemungkinan penggunaan subsidi untuk menahan laju inflasi. Subsidi dipertimbangkan sebagai salah satu opsi dalam menjaga harga tetap terjangkau, dengan memperhatikan dinamika pasokan dan kemampuan masyarakat. Berbagai upaya itu dibahas dalam kerangka koordinasi menjelang Nataru, ketika permintaan terhadap sejumlah bahan pangan dapat berubah. Keterlibatan kementerian dan lembaga dalam rapat memungkinkan isu daya beli, ketersediaan barang, operasi pasar, dan pengendalian inflasi dibicarakan secara bersama.
Baca juga: Operasi di Done Balogo, Tim Gabungan Temukan Senjata, Amunisi hingga Ponsel | Razia di Rutan Depok: Kepatuhan Terhadap Keamanan Terus Diperkuat | Lanud Sjamsudin Noor Dukung Operasi Modifikasi Cuaca, Perkuat Upaya Penanganan Karhutla Kalimantan
