Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2026 — Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengambil langkah tegas terhadap pegawai dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos) yang terindikasi bermain judi online. Penindakan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga integritas aparatur, meningkatkan disiplin, serta memastikan seluruh pegawai menjalankan tugas pelayanan publik secara profesional.
Kemensos memetakan sanksi bagi pegawai yang terindikasi terlibat dalam aktivitas perjudian daring ke dalam tiga tingkat. Ketiganya meliputi hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat. Pemetaan ini memungkinkan penanganan dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan, tingkat pelanggaran, serta ketentuan kepegawaian yang berlaku. Dengan demikian, setiap perkara tetap perlu diproses melalui mekanisme pemeriksaan sebelum keputusan sanksi ditetapkan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat sekitar 1.900 pegawai Kemensos yang terindikasi atau diduga terlibat judi online. Angka tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh pegawai telah terbukti bersalah. Status terindikasi menjadi dasar bagi kementerian untuk melakukan verifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut, termasuk menelusuri informasi yang tersedia serta meminta keterangan dari pihak terkait.
Hukuman disiplin ringan dapat diberikan untuk pelanggaran dengan tingkat dampak yang terbatas, sedangkan pelanggaran yang lebih serius dapat berujung pada sanksi sedang. Adapun pelanggaran berat berpotensi dikenai hukuman paling tegas, termasuk pemberhentian sesuai aturan. Gus Ipul menegaskan bahwa langkah tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian penegakan disiplin sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh ASN Kemensos agar menjauhi judi online. Proses penindakan tetap harus mengedepankan asas kehati-hatian, objektivitas, dan hak pegawai untuk memberikan klarifikasi.
Kementerian Sosial memetakan 1.900 pegawai yang terindikasi terlibat judi online berdasarkan dugaan tingkat pelanggaran disiplin. Dari jumlah tersebut, sebanyak 719 pegawai atau 37,84 persen masuk kategori pelanggaran disiplin ringan. Selanjutnya, 561 pegawai atau 29,53 persen berada dalam kategori pelanggaran sedang, sedangkan 620 pegawai atau 32,63 persen diduga melakukan pelanggaran berat. Pemetaan ini menjadi dasar awal untuk menentukan tindak lanjut terhadap masing-masing pegawai.
Pemberian sanksi mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2023 tentang Disiplin ASN di Lingkungan Kementerian Sosial. Aturan tersebut menjadi pedoman dalam menilai dugaan pelanggaran sekaligus memastikan proses penjatuhan hukuman berjalan sesuai ketentuan disiplin aparatur sipil negara. Kendati demikian, hukuman tidak diberikan secara seragam kepada seluruh pegawai yang terdata. Setiap perkara masih harus melalui proses pendalaman dan klarifikasi untuk memastikan fakta, konteks, serta tingkat keterlibatan masing-masing individu.
Dalam proses tersebut, Kemensos mempertimbangkan sejumlah faktor, lain intensitas perjudian online, jumlah uang yang digunakan, serta waktu ketika aktivitas itu dilakukan. Perbuatan yang berlangsung berulang kali atau melibatkan nilai transaksi besar dapat dinilai berbeda dari pelanggaran dengan tingkat keterlibatan yang lebih terbatas. Demikian pula, aktivitas yang dilakukan pada jam kerja menjadi pertimbangan tersendiri dibandingkan perbuatan yang berlangsung di luar waktu kerja, karena berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab kedinasan.
Gus Ipul menjelaskan bahwa terdapat ukuran untuk membedakan hukuman ringan, sedang, dan berat. Artinya, klasifikasi sanksi tidak ditetapkan secara sembarangan, melainkan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap unsur-unsur pelanggaran yang ditemukan. Setelah klarifikasi selesai, hukuman dapat diberikan mulai dari teguran hingga pemberhentian, sesuai bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.
Jenis hukuman bagi aparatur sipil negara yang terindikasi terlibat judi online dibedakan berdasarkan status kepegawaiannya. Ketentuan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak sepenuhnya sama dengan aturan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tingkat pelanggaran, mulai dari ringan hingga berat, menjadi dasar dalam menentukan sanksi yang dijatuhkan. Perbedaan ini mempertimbangkan karakter hubungan kerja serta ketentuan disiplin yang berlaku bagi masing-masing kelompok pegawai.
Bagi PPPK, pelanggaran ringan dapat dikenai teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis. Apabila pelanggaran dikategorikan sedang, sanksinya berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen. Pemotongan tersebut dapat diberlakukan selama enam bulan, sembilan bulan, atau 12 bulan, sesuai tingkat pelanggaran dan hasil pemeriksaan. Sementara itu, PPPK yang terbukti melakukan pelanggaran berat dapat dikenai pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
Adapun bagi PNS, pelanggaran ringan juga mencakup teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis. Untuk pelanggaran sedang, pilihan sanksinya meliputi penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun. Penerapan hukuman disesuaikan dengan fakta pelanggaran dan pertimbangan pejabat yang berwenang.
Pelanggaran berat oleh PNS memiliki konsekuensi yang lebih signifikan. Sanksi yang dapat diberikan berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Dengan demikian, status kepegawaian menentukan bentuk hukuman, sedangkan tingkat kesalahan menjadi faktor utama dalam menetapkan berat-ringannya sanksi.
Hasil klarifikasi yang dilakukan Kementerian Sosial menunjukkan bahwa satu PNS Kemensos telah dijatuhi hukuman disiplin berat karena terindikasi terlibat dalam judi online. Hukuman tersebut berupa pembebasan dari jabatan dan pengangkatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Keputusan itu ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 11/MS/KP.06.08/9/2026.
Pemberian sanksi tersebut menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan kepegawaian akan diproses sesuai aturan yang berlaku. Klarifikasi menjadi bagian penting untuk memastikan penanganan dilakukan secara terukur, berdasarkan informasi dan pemeriksaan yang telah dilaksanakan. Langkah ini juga memperlihatkan bahwa status sebagai aparatur sipil negara tidak membebaskan seseorang dari konsekuensi apabila terbukti melanggar kewajiban, disiplin, maupun etika kedinasan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta agar kasus tersebut menjadi pembelajaran bagi seluruh jajaran Kemensos. Ia mengingatkan setiap pegawai untuk mematuhi kode etik dan tidak bermain-main dalam menjalankan tugas sebagai PNS maupun PPPK. Kepatuhan terhadap aturan diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus mempertahankan integritas pelayanan sosial.
Gus Ipul juga menegaskan bahwa pengawasan di lingkungan Kemensos akan diperkuat. Kementerian tidak akan ragu mengambil tindakan tegas yang terukur terhadap pegawai yang melanggar sumpah jabatan, ketentuan, atau kode etik. Penguatan pengawasan diharapkan dapat mencegah pelanggaran serupa sekaligus memastikan seluruh aparatur menjalankan tanggung jawab secara profesional, disiplin, dan berintegritas.
