Takalar – Pemerintah Daerah {Pemda} Kabupaten Takalar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar. Dugaan pungutan liar {pungli} di jajaran dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten takalar mulai bermunculan satu persatu di karenakan banyaknya keluhan dari para kepala sekolah se-kabupaten takalar terkait pencairan Dana bantuan operasional sekolah {BOS}.
Dari hasil penelusuran lembaga swadaya masyarakat Gerakan masyarakat bawah Indonesia {LSM GMBI} Kabupaten Takalar berhasil mewawancarai beberapa kepala sekolah yang mengeluh akan banyaknya pungutan liar {Pungli} di jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar. Selasa, (3/9/2024)
Salah satu Kepala sekolah yang enggan di publikasikan namanya saat di wawancarai awak media,mengatakan mulai pengurusan rekomendasi pencairan dana operasional sekolah {BOS} sudah di haruskan membayar sejumlah uang sampai pencairan pun Masih tetap di haruskan menyetor di pihak oknum dinas yang bertugas sebagai operator pencairan dana tersebut,” Ungkapnya.
Ironisnya lagi,beda dana yang di terima pihak sekolah dengan CEK yang di tanda tangani oleh para kepala sekolah,” Tambahnya.
Bahkan para kepala sekolah yang sempat di wawancarai awak media bersedia menjadi saksi akan dugaan pungutan liar {pungli} yang di lakukan oleh oknum jajaran dinas pendidikan kabupaten takalar
Sementara kepala bidang {Kabid} pendidikan dasar {Dikdas} “Rahmadi Kulle” saat di konfirmasi lewat pesan What’s up, mengelak dan mengatakan “salah pengertian Ki itu” semua yang katakan kepala sekolah itu tidak benar adanya
Olehnya itu LSM GMBI distrik kabupaten takalar mendesak aparat penegak hukum {APH} untuk memeriksa pihak dinas pendidikan kabupaten takalar yang di duga kuat sudah lama melakukan praktek pungutan liar {pungli} setiap pengurusan pencairan dana operasional sekolah. (TS)