JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 4 Oktober 2026, Konsultan komunikasi senior Reqcomm Strategic Consultant, Retno Kusumastuti, mendorong Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI bertransformasi menjadi pusat komunikasi yang lebih dekat dengan warga. Lembaga ini diharapkan tidak sekadar berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga mampu membaca kebutuhan publik, merespons perubahan situasi, dan memastikan pesan pemerintah disusun secara profesional, jelas, serta relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Orientasi tersebut penting agar komunikasi pemerintah tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif, melainkan menjadi bagian dari pelayanan publik yang membangun kepercayaan.
Menurut pandangan Retno, transformasi Bakom RI perlu ditopang prosedur operasional standar untuk diseminasi komunikasi krisis yang terintegrasi secara real-time dengan humas kementerian dan pemerintah daerah. Mekanisme terpadu itu dapat mempercepat pertukaran data, menyelaraskan pesan, dan mengurangi risiko perbedaan informasi di tengah keadaan darurat. Dengan koordinasi yang berjalan langsung, penyampaian informasi tidak harus menunggu instruksi berlapis yang berpotensi menghambat kecepatan respons. Setiap unit komunikasi juga perlu memiliki peran, kewenangan, dan jalur verifikasi yang jelas agar informasi yang diterima publik tetap akurat sekaligus mudah dipahami.
Kebutuhan akan sistem tersebut semakin besar ketika masyarakat menghadapi krisis yang berkembang cepat, seperti bencana, gangguan layanan publik, atau isu kesehatan. Dalam situasi demikian, keterlambatan informasi dapat memicu spekulasi, kecemasan, dan ketidakpercayaan. Pusat komunikasi pemerintah harus mampu menghubungkan informasi nasional dan kondisi lokal, sehingga pesan yang disampaikan tetap konsisten tanpa mengabaikan konteks daerah.
Retno juga menekankan bahwa komunikasi publik modern tidak cukup diukur dari tersampaikannya informasi. Keberhasilannya terlihat dari kemampuan masyarakat memahami maksud kebijakan, mempercayai proses yang melandasinya, dan menginternalisasi pesan tersebut dalam perilaku sehari-hari. Karena itu, setiap kebijakan perlu dijelaskan dengan bahasa yang manusiawi, terbuka terhadap pertanyaan, dan peka terhadap kondisi psikologis warga di tingkat akar rumput. Pendekatan semacam ini membantu pemerintah membangun penerimaan publik tanpa menimbulkan gesekan yang tidak perlu.
Penilaian Retno menempatkan penguatan peran praktisi hubungan masyarakat profesional di dalam Bakom RI sebagai fondasi penting bagi perubahan komunikasi pemerintah. Kehadiran mereka tidak seharusnya dipahami hanya sebagai tambahan tenaga untuk menyebarkan siaran pers, mengunggah informasi, atau meneruskan pernyataan resmi. Praktisi kehumasan memiliki tanggung jawab yang lebih strategis, yakni membangun jembatan pemerintah dan masyarakat. Jembatan tersebut memungkinkan kebijakan dijelaskan secara terbuka, konteksnya dipahami, serta dampaknya dibicarakan melalui bahasa yang dapat diterima oleh berbagai kelompok publik.
Dalam praktiknya, banyak regulasi teknis, kebijakan ekonomi, dan data pemerintahan disusun dengan istilah serta kerangka yang tidak selalu mudah dipahami masyarakat awam. Praktisi kehumasan perlu menerjemahkan kerumitan itu menjadi narasi yang relevan, membumi, dan dekat dengan persoalan sehari-hari, tanpa menghilangkan substansi hukum maupun ketepatan informasi. Penjelasan mengenai perubahan aturan, misalnya, dapat disertai contoh mengenai konsekuensinya bagi pekerja, pelaku usaha, keluarga, atau komunitas tertentu. Dengan cara ini, komunikasi tidak berhenti pada penyampaian isi kebijakan, tetapi membantu publik memahami alasan, tujuan, dan kemungkinan pengaruhnya.
Komunikasi publik yang ideal juga perlu disampaikan dengan nyaman, objektif, dan empatik. Gaya yang menggurui, defensif, atau bernada menceramahi berisiko memperlebar jarak institusi dan warga, terutama ketika kebijakan menimbulkan kekhawatiran atau menuntut penyesuaian. Sebaliknya, bahasa yang mengakui pertanyaan serta pengalaman masyarakat dapat menciptakan ruang dialog yang lebih sehat. Kejelasan dan kedekatan semacam itu berpotensi mengurangi resistensi secara organik, karena publik merasa dihargai sebagai pihak yang perlu diajak memahami, bukan sekadar menjadi sasaran informasi. Pada akhirnya, praktik kehumasan yang profesional dapat membantu pemerintah menjaga kepercayaan, memperkuat legitimasi kebijakan, serta mendukung stabilitas sosial-ekonomi melalui komunikasi yang lebih adaptif dan manusiawi.
Komunikasi pemerintah di Indonesia perlu dibangun dengan kepekaan terhadap perubahan sosial yang berlangsung cepat. Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan demografi yang masif telah membentuk masyarakat dengan pengalaman, harapan, dan cara berinteraksi yang semakin beragam. Karena itu, komunikasi publik tidak cukup disusun hanya berdasarkan logika kelembagaan atau sudut pandang birokrasi. Pesan pemerintah perlu mempertimbangkan bagaimana masyarakat memahami otoritas, membentuk pendapat, serta merespons kebijakan dalam kehidupan sehari-hari.
Berdasarkan pandangan Retno, masyarakat Indonesia secara sosiologis dipengaruhi oleh dinamika kelompok, norma komunal, sentimen kolektif di ruang digital, dan peran figur otoritas informal. Keempat unsur tersebut turut menentukan apakah sebuah pesan dianggap relevan, dipercaya, atau justru berjarak dari kebutuhan publik. Informasi yang secara administratif telah disampaikan belum tentu benar-benar dipahami apabila cara penyampaiannya mengabaikan hubungan sosial dan konteks kultural yang hidup di tengah masyarakat.
Dalam situasi demikian, gaya komunikasi institusional yang dingin, elitis, dan kaku berisiko tidak diterima di tingkat akar rumput. Bahasa yang terlalu formal dapat menciptakan kesan bahwa pemerintah berbicara dari posisi yang jauh, sementara masyarakat hanya ditempatkan sebagai penerima keputusan. Jarak semacam ini dapat memperlemah kepercayaan, terutama ketika publik membutuhkan penjelasan yang jernih, sikap yang menghargai, dan ruang untuk menyampaikan pengalaman.
Komunikasi pemerintah yang berhasil, dengan demikian, bukan ditentukan oleh seberapa lantang negara berbicara, melainkan oleh seberapa baik negara mendengarkan. Mendengarkan berarti mengenali aspirasi, memahami sensitivitas sosial, serta menerima bahwa pengetahuan mengenai persoalan publik tidak hanya berada di dalam institusi. Pemerintah perlu menghargai suara masyarakat dan menjadikannya bagian dari proses perumusan kebijakan. Dengan pendekatan tersebut, komunikasi berubah dari penyampaian satu arah menjadi percakapan yang membangun kepercayaan dan memungkinkan kebijakan dirumuskan bersama rakyat.
Kepala Bakom RI, Syahganda Nainggolan, menyampaikan rencana untuk mengombinasikan strategi komunikasi pemerintah dengan perkembangan teknologi akal imitasi atau artificial intelligence (AI). Integrasi tersebut diarahkan untuk memperkuat cara pemerintah menyampaikan pemikiran serta program Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi secara tepat, informasi mengenai kebijakan negara diharapkan dapat dikemas lebih mudah dipahami, menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas, dan disampaikan melalui pola komunikasi yang sesuai dengan perubahan perilaku publik.
Syahganda menjelaskan bahwa program pemerintah pada umumnya relatif lebih mudah dilihat oleh masyarakat. Berbagai kebijakan dan kegiatan dapat diamati melalui pelaksanaan di lapangan maupun pemberitaan. Namun, pemikiran seorang presiden dinilai lebih sulit ditangkap secara utuh karena berkaitan dengan gagasan, arah kepemimpinan, serta dasar pertimbangan yang melandasi setiap kebijakan. Oleh sebab itu, landasan pemikiran Prabowo yang disebut bersifat konstitusional perlu diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, bukan hanya oleh kalangan pemerintahan atau kelompok yang mengikuti isu politik secara khusus.
Pernyataan tersebut disampaikan Syahganda setelah dilantik di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (2/10). Keterangan itu menempatkan pemanfaatan AI sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi publik yang lebih adaptif, tanpa mengabaikan kebutuhan akan ketepatan pesan dan pemahaman masyarakat. Teknologi dipandang dapat membantu memperjelas gagasan kepemimpinan, selama penggunaannya tetap diarahkan pada penyampaian informasi yang bertanggung jawab dan mudah diakses.
Dalam keterangan yang sama, sumber juga memuat rencana pembentukan tim khusus untuk mengawasi distorsi algoritma. Rencana tersebut menjadi bagian dari perhatian terhadap penggunaan teknologi dalam komunikasi pemerintah, terutama agar penyampaian informasi tidak mengalami perubahan makna atau penyimpangan ketika diproses dan didistribusikan melalui sistem digital.
