Kabupaten Cianjur | Dukungan kepada Metty Triantika untuk memimpin DPD Partai Golkar Kabupaten Cianjur menguat menjelang Musyawarah Daerah (Musda). Dukungan tersebut disampaikan Sodikman, Ketua PK Partai Golkar Kecamatan Pasirkuda, dalam keterangannya pada Sabtu (25/10/2026). Metty saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Cianjur dan namanya disebut dalam dinamika menjelang pemilihan kepemimpinan partai di tingkat kabupaten.
Pernyataan Sodikman menambah perhatian terhadap bursa calon ketua menjelang Musda. Namun, keterangannya tidak merinci jumlah maupun cakupan pihak yang mendukung Metty. Karena itu, dukungan tersebut perlu dipahami sebatas pernyataan Sodikman, tanpa menyimpulkan bahwa seluruh pengurus atau kader Golkar di Cianjur telah menyatakan sikap yang sama.
Musda menjadi forum penting bagi organisasi untuk membahas kepemimpinan dan arah kerja kepengurusan berikutnya. Dalam proses menjelang forum tersebut, pandangan dari pengurus tingkat kecamatan dapat menjadi bagian dari dinamika internal partai. Meski demikian, keputusan mengenai ketua DPD tetap bergantung pada mekanisme dan proses yang berlaku di dalam organisasi, bukan hanya pada satu pernyataan dukungan.
Posisi Metty sebagai Ketua DPRD Cianjur menjadi bagian dari latar informasi mengenai sosok yang didukung. Jabatan itu menempatkannya dalam peran publik di tingkat kabupaten, sementara pemilihan ketua DPD merupakan urusan organisasi Partai Golkar. Kedua hal tersebut perlu dibedakan agar pemberitaan tidak menganggap jabatan legislatif sebagai penentu otomatis bagi hasil Musda.
Untuk saat ini, kabar yang dapat dipastikan adalah Sodikman menyampaikan dukungan kepada Metty Triantika menjelang Musda. Belum ada rincian dalam keterangan tersebut mengenai pihak lain yang mendukung, besaran dukungan, atau tahapan berikutnya yang akan ditempuh. Perkembangan menuju Musda masih dapat berubah seiring komunikasi dan proses internal partai. Dengan demikian, pencalonan maupun hasil akhir kepemimpinan DPD Golkar Cianjur belum dapat dipastikan hanya berdasarkan informasi yang disampaikan Sodikman. Informasi lanjutan mengenai proses tersebut perlu merujuk pada pernyataan resmi dan keputusan organisasi yang berwenang.
Dukungan Sodikman kepada Metty Triantika turut didasarkan pada jabatan Metty sebagai Ketua DPRD Cianjur. Posisi tersebut dinilai bukan sekadar kedudukan kelembagaan, melainkan modal strategis yang dapat membantu memperkuat koordinasi Partai Golkar dan unsur pemerintahan daerah. Dalam pandangan Sodikman, pengalaman menjalankan tugas sebagai pimpinan DPRD memberikan pemahaman langsung mengenai dinamika kebijakan, proses pengambilan keputusan, serta hubungan kerja antarlembaga. Pengalaman itu dianggap relevan bagi seorang ketua partai, terutama ketika organisasi perlu menyelaraskan komunikasi politik dengan tanggung jawabnya dalam kehidupan pemerintahan dan pelayanan publik.
Sodikman berpandangan, kepemimpinan DPD Golkar idealnya dipercayakan kepada kader yang memiliki pengalaman eksekutif atau legislatif di tingkat daerah. Kader yang menjabat kepala daerah, menurutnya, memiliki akses dan pemahaman terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, Ketua DPRD mempunyai pengalaman dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan serta berinteraksi dengan berbagai pihak di daerah. Kedudukan tersebut dapat menjadi bekal untuk membangun komunikasi yang lebih terarah. Dengan demikian, pertimbangan atas calon ketua tidak hanya bertumpu pada dukungan internal, tetapi juga pada kemampuan menjalankan koordinasi politik dan kelembagaan.
Dalam kerangka itu, Metty dinilai memenuhi salah satu kriteria yang dianggap penting oleh Sodikman. Ia menyebut bahwa apabila tidak ada kader Golkar yang sedang menjabat kepala daerah, kader yang menjadi Ketua DPRD layak dipertimbangkan untuk memimpin DPD. Pandangan tersebut menempatkan pengalaman dan posisi kelembagaan sebagai pertimbangan dalam proses menjelang Musda, bukan sebagai jaminan otomatis atas hasil pemilihan. Bagi pendukung Metty, jabatannya dapat membantu memperlancar komunikasi partai dengan pemerintahan daerah sekaligus menjadi dasar untuk mengonsolidasikan kerja organisasi. Penentuan kepemimpinan tetap berada dalam mekanisme Musda dan keputusan para pemilik suara, dengan berbagai pertimbangan yang berlaku di internal partai.
Menurut penilaian Sodikman, pengalaman Metty Triantika dalam menjalankan fungsi legislatif dapat menjadi bekal penting apabila ia memimpin Golkar Cianjur. Peran di lembaga perwakilan menuntut pemahaman terhadap proses penyusunan kebijakan, penyerapan aspirasi, serta hubungan kerja legislatif dan pemerintah daerah. Pengalaman tersebut, dalam pandangan Sodikman, memberi Metty wawasan mengenai persoalan yang dihadapi masyarakat dan mekanisme pemerintahan. Bekal itu dinilai relevan bagi seorang ketua partai yang perlu merumuskan arah organisasi, menyatukan kader, dan menjaga agar kerja politik tetap terhubung dengan kebutuhan publik. Penilaian tersebut menempatkan pengalaman legislasi sebagai salah satu modal kepemimpinan, bukan sebagai jaminan otomatis bahwa seluruh tantangan organisasi dapat diselesaikan.
Sodikman juga menyoroti kemampuan Metty berkomunikasi dengan unsur pimpinan daerah. Hubungan komunikasi semacam itu dapat membantu pemimpin partai memahami dinamika pemerintahan dan membangun koordinasi secara terukur. Dalam konteks kabupaten atau kota, Ketua DPRD termasuk anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), bersama pimpinan kepolisian, kejaksaan, dan satuan teritorial TNI. Keanggotaan ini memberi ruang bagi komunikasi antarlembaga dalam kerangka tugas masing-masing. Karena itu, pengalaman berinteraksi dengan unsur tersebut dipandang dapat memperkaya pemahaman Metty mengenai tata kelola daerah dan pentingnya menjaga hubungan kelembagaan yang baik. Sodikman mengaitkan kapasitas komunikasi itu dengan potensi Metty untuk mengembangkan organisasi partai secara lebih efektif.
Forkopimda kabupaten atau kota diketuai oleh kepala daerah. Forum tersebut berfungsi menunjang kelancaran urusan pemerintahan umum, sehingga koordinasi di dalamnya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Konteks ini menjelaskan mengapa pengalaman Ketua DPRD berkomunikasi dengan pimpinan daerah dinilai penting: jabatan legislatif tersebut berada dalam lingkungan koordinasi antarpimpinan, sekaligus membawa tanggung jawab representasi masyarakat. Bagi Metty, pengalaman itu dapat menjadi landasan untuk memahami batas peran setiap lembaga, menyampaikan pandangan secara tepat, dan membangun komunikasi yang konstruktif. Sodikman menilai bekal tersebut berpotensi mendukung kepemimpinan Metty dalam membangun Golkar Cianjur, termasuk memperkuat koordinasi internal dan menjaga hubungan organisasi dengan lingkungan pemerintahan tanpa mencampuradukkan fungsi partai dan lembaga negara.
Sodikman menilai pengalaman Metty Triantika dalam berkomunikasi di lingkungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dapat menjadi bekal penting apabila ia memimpin Golkar Cianjur. Interaksi dengan berbagai unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan, menurutnya, berpotensi memperluas pemahaman tentang persoalan daerah. Bekal tersebut diharapkan membantu Metty melihat isu masyarakat tidak hanya dari satu sisi, melainkan juga melalui pertimbangan sosial, kelembagaan, dan kebijakan yang berkaitan. Penilaian ini merupakan harapan mengenai kapasitas yang dapat dikembangkan, bukan kesimpulan bahwa seluruh persoalan telah dipahami atau terselesaikan.
Dalam pandangan Sodikman, komunikasi lintas lembaga juga dapat mendukung partai ketika menyampaikan aspirasi warga melalui saluran yang tersedia. Hubungan yang terbangun dengan unsur daerah diharapkan memudahkan pengurus memahami mekanisme kelembagaan, menentukan pihak yang relevan untuk diajak berdialog, serta menyusun penyampaian aspirasi secara terarah. Dengan demikian, Golkar dapat memiliki ruang komunikasi yang lebih baik untuk membawa kebutuhan masyarakat ke forum yang sesuai. Ia menempatkan hal tersebut sebagai peluang yang dapat diupayakan, bukan hasil yang otomatis muncul hanya karena pengalaman komunikasi.
Sodikman juga berharap bekal itu berdampak pada hubungan internal partai. Menurutnya, kepemimpinan yang mampu menjalin komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan semestinya turut mendorong perhatian kepada kader di tingkat kecamatan hingga desa. Jika komunikasi dijaga secara terbuka dan berkelanjutan, pengurus di berbagai tingkatan diharapkan lebih mudah menyampaikan keadaan serta aspirasi warga setempat. Harapan itu mencakup penguatan koordinasi, pertukaran informasi, dan keterlibatan kader dalam pembahasan program partai. Namun, terwujudnya manfaat tersebut tetap memerlukan kerja nyata, konsistensi, dan ruang dialog yang memadai.
Baca juga: Dua Pemain Muda Perkuat Garudayaksa FC Menjelang BRI Super League
