MAKASSAR, SULAWESI SELATAN — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 2 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto melantik purnawirawan jenderal polisi bintang tiga Muhammad Fadil Imran sebagai wakil kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPP Jawa). Pelantikan tersebut menandai masuknya Fadil Imran ke dalam struktur pimpinan lembaga yang memiliki tanggung jawab penting dalam pengelolaan pembangunan di kawasan pantai utara Jawa.
Penunjukan Fadil Imran juga menjadi perhatian karena BOPP Jawa kini dipimpin oleh dua jenderal. Kehadiran dua perwira tinggi tersebut menempatkan pengalaman kepemimpinan dan latar belakang institusi kepolisian dalam jajaran pengelola badan yang menangani proyek strategis pembangunan tanggul laut raksasa. Proyek itu merupakan bagian dari agenda pembangunan yang menjadi tanggung jawab BOPP Jawa.
Dalam susunan pimpinan terbaru, BOPP Jawa terdiri atas satu kepala dan tiga wakil kepala. Struktur tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan badan ini dibangun dengan pembagian peran pada tingkat pimpinan utama, termasuk posisi yang kini ditempati Muhammad Fadil Imran sebagai salah satu wakil kepala. Dengan susunan itu, BOPP Jawa memiliki format kepemimpinan yang melibatkan satu kepala serta tiga orang wakil kepala.
Pelantikan Fadil Imran sebagai wakil kepala menjadi bagian dari pembaruan susunan pimpinan BOPP Jawa. Informasi tersebut sekaligus memperkenalkan posisi barunya dalam lembaga yang bertanggung jawab atas proyek strategis pembangunan tanggul laut raksasa di pantai utara Jawa. Dengan demikian, nama Fadil Imran kini tercatat dalam struktur resmi BOPP Jawa bersama unsur pimpinan lainnya.
Muhammad Fadil Imran lahir di Makassar pada 14 Agustus 1968. Ia menempuh pendidikan di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan menyelesaikan pendidikannya pada 1991. Setelah itu, Fadil memulai perjalanan kedinasannya di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sejumlah penugasan di berbagai bidang.
Dalam perjalanan kariernya, Fadil pernah menjalankan tugas di sejumlah satuan kepolisian, termasuk Badan Reserse Kriminal Polri atau Bareskrim Polri. Penugasan tersebut menjadi bagian dari rangkaian jabatan yang dijalaninya sebelum kemudian dipercaya memimpin kepolisian daerah. Riwayat penempatannya berlangsung secara bertahap sesuai dengan kebutuhan organisasi dan keputusan pimpinan Polri.
Pada Mei 2020, Fadil Imran diangkat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur atau Kapolda Jawa Timur. Ia menjalankan jabatan tersebut selama sekitar enam bulan. Setelah itu, pada November 2020, Fadil dipindahkan untuk menduduki posisi Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya atau Kapolda Metro Jaya.
Fadil menjabat Kapolda Metro Jaya hingga 2023. Seusai menyelesaikan masa tugasnya di posisi tersebut, ia kemudian dipercaya mengemban jabatan sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri. Jabatan itu dijalaninya sampai 2025, sebelum kembali menerima penugasan pada tingkat utama dalam struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Jabatan terakhir Fadil Imran sebelum memasuki masa pensiun adalah Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi. Posisi tersebut menjadi bagian akhir dari perjalanan kedinasannya di kepolisian. Fadil dijadwalkan pensiun pada 14 Agustus 2026, bertepatan dengan usianya yang mencapai 58 tahun. Dengan demikian, rangkaian kariernya mencakup penugasan di satuan kepolisian, pengalaman di Bareskrim Polri, kepemimpinan sebagai Kapolda Jawa Timur dan Kapolda Metro Jaya, jabatan sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri, serta peran terakhir sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi.
Di luar kiprahnya dalam institusi kepolisian, Muhammad Fadil Imran juga tercatat memiliki peran di sektor usaha milik negara. Sejak 2025, ia menjabat sebagai komisaris MIND ID, perusahaan holding pertambangan milik negara. Posisi tersebut menempatkannya dalam jajaran pengawasan pada perusahaan yang menaungi sejumlah entitas penting di bidang pertambangan nasional.
MIND ID merupakan holding yang menaungi beberapa perusahaan, termasuk PT Aneka Tambang Tbk atau Antam, PT Bukit Asam Tbk, serta Freeport Indonesia. Dengan demikian, peran Fadil sebagai komisaris tercatat dalam struktur perusahaan induk yang memiliki sejumlah anak perusahaan di sektor pertambangan. Informasi tersebut menjadi bagian dari rekam jejaknya di luar lingkungan kepolisian sejak 2025.
Selain keterlibatannya di MIND ID, Fadil juga memiliki posisi dalam organisasi bulutangkis nasional. Ia menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia atau PBSI untuk periode 2024-2028. Jabatan tersebut menempatkannya sebagai pimpinan organisasi yang menaungi bulutangkis Indonesia pada tingkat nasional.
Sebelum menjadi ketua umum, Fadil pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PBSI. Rekam jejaknya di organisasi tersebut juga mencakup peran pada 2023, ketika ia memimpin kelompok kerja serta satuan tugas Road to Olympics 2024 Paris. Rangkaian posisi itu menunjukkan keterlibatannya dalam struktur organisasi bulutangkis nasional sebelum dan saat periode kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBSI 2024-2028.
Penunjukan Muhammad Fadil Imran menambah susunan pimpinan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPP Jawa). Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Laksamana TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf sebagai kepala badan. Pada saat yang sama, Didit masih menjalankan tugas sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan. Struktur pimpinan tersebut juga diperkuat oleh dua wakil kepala, yakni Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Diantoro.
Darwin memiliki pengalaman di bidang pembiayaan pembangunan. Ia disebut pernah menjabat Direktur Operasional dan Keuangan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), perusahaan yang berperan dalam mendukung pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pengalaman panjangnya di sektor tersebut menjadi bagian dari rekam jejak yang mendukung pelaksanaan agenda BOPP Jawa.
Sementara itu, Suhajar merupakan mantan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Ia juga dikenal sebagai birokrat karier yang pernah berkiprah di pemerintahan daerah dan Kementerian Dalam Negeri. Latar belakang pemerintahan dan pengelolaan kebijakan publik menjadi pengalaman lain yang melengkapi struktur pimpinan badan tersebut.
BOPP Jawa berdiri pada 2025 sebagai lembaga nonstruktural berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2025. Lembaga ini bertugas mengoordinasikan dan melaksanakan persiapan, perencanaan, pembangunan, serta pengembangan wilayah Pantai Utara Jawa.
Setelah pelantikan pada 2025, Didit menyampaikan bahwa tugas utama badan tersebut adalah melaksanakan proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall. Menurut dia, proyek itu diperlukan untuk menghindari berbagai persoalan yang berkaitan dengan ekosistem, terutama persoalan yang berdampak pada masyarakat di wilayah Pantai Utara Jawa.
