Kota Bekasi | Pemerintah Kota Bogor menjadi tuan rumah penyelenggaraan Mayor’s Talk: Climate and Urban Resilience APEKSI 2026 pada 27–30 September 2026. Forum ini mempertemukan para kepala daerah dari Komisariat Wilayah III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) untuk membahas berbagai solusi dalam menghadapi krisis iklim global serta tantangan pengelolaan lingkungan di kawasan perkotaan. Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk mendiskusikan respons kota yang relevan terhadap perubahan kondisi iklim dan kebutuhan penguatan ketahanan lingkungan.
Rangkaian kegiatan diawali dengan welcome dinner yang berlangsung di Plaza Balai Kota Bogor pada hari pertama. Dalam agenda tersebut, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe hadir mewakili Wali Kota Bekasi. Kehadirannya menegaskan partisipasi Pemerintah Kota Bekasi dalam forum kolaborasi antardaerah yang mengangkat isu strategis mengenai ketahanan iklim dan lingkungan perkotaan. Abdul Harris Bobihoe hadir bersama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi Yudi serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Kiswatiningsih.
Tema “climate and resilient cities” menjadi dasar pembahasan dalam Mayor’s Talk tersebut. Tema ini menempatkan kemampuan kota dalam menghadapi tekanan perubahan iklim dan menjaga keberlanjutan lingkungan sebagai perhatian utama para peserta. Melalui pertemuan kepala daerah Komisariat Wilayah III APEKSI, forum di Bogor membahas pentingnya solusi yang dapat menjawab krisis iklim global sekaligus tantangan pengelolaan lingkungan perkotaan. Kehadiran perwakilan Kota Bekasi bersama pemerintah daerah lainnya memperkuat ruang dialog mengenai upaya membangun kota yang tangguh dan mampu merespons persoalan iklim secara lebih terarah.
Ketua Komwil III APEKSI sekaligus Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, memandang koordinasi antarkepala daerah sebagai kebutuhan penting untuk merespons dinamika serta isu strategis yang akan dihadapi daerah pada masa mendatang. Menurut pandangan tersebut, setiap pemerintah daerah perlu membangun komunikasi yang teratur, bertukar pengalaman, dan menyelaraskan langkah agar kebijakan yang diambil tidak berjalan sendiri-sendiri. Perkembangan persoalan kota, termasuk isu lingkungan dan perubahan iklim, memiliki dampak yang dapat melampaui batas administratif.
Achmad Afzan juga menekankan bahwa fondasi kota yang tangguh tidak hanya dibangun melalui program, infrastruktur, atau dukungan anggaran. Ketangguhan daerah berawal dari integritas dan kepemimpinan kepala daerah. Pemimpin yang berintegritas akan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dipercaya, sedangkan kepemimpinan yang kuat diperlukan untuk mengarahkan perangkat daerah dan masyarakat menghadapi perubahan. Dengan fondasi tersebut, kerja sama antardaerah dapat dijalankan secara lebih konsisten dan berorientasi pada kepentingan publik.
Pandangan itu mendapat respons positif dari Abdul Harris Bobihoe. Ia menyambut baik pelaksanaan forum tersebut karena Pemerintah Kota Bekasi memiliki perhatian besar terhadap penanganan lingkungan. Forum ini dinilai dapat menjadi ruang untuk memperkuat pertukaran gagasan, memperluas koordinasi, serta mendorong pembahasan persoalan lingkungan secara lebih terbuka. Perhatian terhadap lingkungan tidak cukup diwujudkan melalui kebijakan di dalam wilayah kota, tetapi juga membutuhkan kesediaan untuk bekerja bersama pemerintah daerah lain.
Kebutuhan kolaborasi semakin terlihat ketika suatu persoalan memiliki keterkaitan lintas wilayah. Dampak lingkungan, perubahan kondisi kawasan, maupun dinamika pelayanan publik dapat dirasakan oleh masyarakat di lebih dari satu daerah, sehingga penanganannya tidak selalu dapat diselesaikan oleh satu pemerintah daerah secara terpisah. Karena itu, kerja sama antardaerah perlu dibangun berdasarkan komunikasi, koordinasi, dan fakta yang dihadapi masing-masing wilayah. Forum ketahanan iklim dan lingkungan menjadi salah satu wadah untuk mempertemukan perhatian tersebut, tanpa mengabaikan kewenangan serta tanggung jawab setiap pemerintah daerah.
Abdul Harris Bobihoe menyebut sejumlah langkah lingkungan yang tengah didorong Pemerintah Kota Bekasi sebagai bagian dari penguatan ketahanan iklim dan lingkungan. Salah satunya adalah keterlibatan Kota Bekasi dalam proyek strategi nasional pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Program ini diarahkan untuk mengurangi timbulan sampah sekaligus mengembangkan pemanfaatan teknologi dalam menghasilkan energi. Pelaksanaannya membutuhkan perencanaan yang matang, dukungan infrastruktur, serta koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pengelolaan sampah dapat berlangsung secara aman, efektif, dan berkelanjutan.
Selain PSEL, Pemerintah Kota Bekasi menjalankan Program Kampung Iklim atau ProKlim sebagai bagian dari upaya pemulihan iklim. ProKlim diarahkan untuk menyinergikan kebijakan nasional dengan pelaksanaan di tingkat lokal, sehingga agenda pengendalian perubahan iklim dapat diterapkan sesuai kondisi setiap wilayah. Program tersebut juga memperkuat kerja sama masyarakat, pemerintah, sektor swasta, dan lembaga swadaya masyarakat. Pendekatannya bersifat partisipatif, kolaboratif, dan berbasis lokal, dengan melibatkan warga secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan kegiatan lingkungan di lingkungan tempat tinggalnya.
Pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga turut menjadi perhatian penting. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran untuk memilah sampah sejak dari sumbernya, memisahkan sampah organik dan anorganik, serta mengelolanya melalui penggunaan kembali, daur ulang, atau penyaluran kepada pihak yang mampu memanfaatkannya. Kebiasaan tersebut dapat mengurangi beban tempat pemrosesan akhir dan mendukung keberhasilan berbagai program pengolahan sampah. Dalam pelaksanaannya, diperlukan edukasi berkelanjutan, fasilitas yang memadai, dan pendampingan di tingkat komunitas. Pemerintah Kota Bekasi juga berharap pemerintah pusat dapat membantu penganggaran pengelolaan sampah di tingkat kecamatan, sehingga upaya pengurangan dan penanganan sampah dapat dilakukan lebih konsisten, merata, dan terukur.
Perhatian terhadap persoalan banjir menjadi salah satu agenda penting yang disoroti Abdul Harris Bobihoe dalam Forum Ketahanan Iklim dan Lingkungan. Menurutnya, penanganan banjir tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu pemerintah daerah, sebab aliran air, tata ruang, dan dampak bencana sering kali melintasi batas administratif. Karena itu, diperlukan kolaborasi yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan antar daerah untuk menghasilkan solusi bersama. Kerja sama tersebut dapat mencakup pertukaran data, penyusunan kebijakan yang selaras, penguatan sistem peringatan dini, serta pembangunan infrastruktur pengendali banjir yang mempertimbangkan kondisi wilayah secara menyeluruh.
Selain banjir, pencemaran air di Kota Bekasi turut mendapat perhatian serius. Kondisi ini membutuhkan langkah nyata, penanganan yang konsisten, dan kepastian hukum agar upaya pemulihan tidak berhenti pada pembahasan. Kota Bekasi masih bergantung pada Kali Bekasi sebagai salah satu sumber air baku, sehingga kualitas sungai tersebut berkaitan langsung dengan keberlanjutan pelayanan dasar masyarakat. Pengawasan terhadap sumber pencemar, penegakan aturan, dan koordinasi lintas wilayah perlu diperkuat untuk menjaga keamanan serta ketersediaan air bagi warga.
Puncak rangkaian Mayor’s Talk berlangsung di IPB International Convention Center, Bogor, dengan melibatkan pemangku kebijakan nasional dan praktisi lapangan. Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Hanif Faisol Nurofiq. Forum ini juga menghadirkan Kepala BMKG, Menteri Lingkungan Hidup atau perwakilannya, akademisi dari perguruan tinggi, serta praktisi pengelolaan sampah dari Rekosistem. Kehadiran berbagai unsur tersebut memperluas ruang dialog mengenai risiko iklim, kualitas lingkungan, dan langkah implementatif di daerah.
Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam menjelaskan bahwa Komisariat Wilayah III merupakan komisariat wilayah terbesar di APEKSI, dengan 25 kota. Bogor dipilih sebagai lokasi kegiatan karena pemerintah kotanya menunjukkan antusiasme dan inovasi dalam pengelolaan sampah serta lingkungan. Forum ini diharapkan memperkuat jejaring antarpemerintah daerah dan mendorong tindak lanjut yang terukur, terutama dalam pengendalian banjir, perlindungan sumber air, dan peningkatan kualitas lingkungan perkotaan.
