Jakarta | Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada Kamis, 15 Oktober 2026. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Melalui pelantikan tersebut, Tandyo resmi menempati jabatan KSAD dan susunan pimpinan TNI Angkatan Darat mengalami pergantian. Sebelum diangkat sebagai KSAD, Tandyo menjabat Wakil Panglima TNI. Peralihan dari jabatan tersebut menuju pimpinan Angkatan Darat menjadi inti dari peristiwa yang berlangsung di lingkungan Istana Kepresidenan itu.
Rangkaian informasi mengenai pelantikan ini mencakup waktu, tempat, pejabat yang melantik, serta jabatan yang diberikan. Prabowo Subianto bertindak sebagai Presiden yang melantik Tandyo, sementara Istana Negara di Jakarta menjadi lokasi acara. Jabatan yang disandang Tandyo setelah pelantikan adalah Kepala Staf Angkatan Darat, atau KSAD. Keterangan mengenai posisinya sebelum pengangkatan juga menunjukkan bahwa ia sebelumnya menjabat Wakil Panglima TNI. Dengan demikian, pergantian ini mencatat perubahan peran Tandyo dari Wakil Panglima TNI menjadi KSAD, tanpa mengubah inti fakta mengenai waktu dan tempat pelantikan.
Peristiwa pada Kamis, 15 Oktober 2026 tersebut menjadi penanda resmi pergantian pada susunan pimpinan TNI AD. Nama Tandyo Budi Revita kini terkait dengan jabatan KSAD setelah pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Sementara itu, jabatan Wakil Panglima TNI merupakan posisi yang ia emban sebelum pengangkatan tersebut. Penyebutan kedua jabatan itu memperjelas urutan kedudukan Tandyo dalam konteks pergantian pimpinan: sebelumnya sebagai Wakil Panglima TNI, kemudian sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Fakta-fakta tersebut merangkum inti pelantikan tanpa menambahkan alasan pergantian maupun keterangan lain di luar informasi yang tersedia.
Perubahan susunan pimpinan TNI dalam keputusan terbaru bertumpu pada Keputusan Presiden Nomor 105 dan Nomor 106 TNI Tahun 2026. Kedua keputusan tersebut menjadi dasar bagi pemberhentian dan pengangkatan pejabat pada jabatan Wakil Panglima TNI yang sekaligus merangkap sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. Dengan demikian, perubahan yang ditetapkan mencakup penataan jabatan pada tingkat pimpinan TNI serta penugasan pada badan yang menangani pengelolaan perbatasan dan daerah terpencil. Penyebutan nomor keputusan dan jabatan terkait penting untuk menjelaskan landasan perubahan secara tepat. Uraian ini merujuk pada pembagian posisi sebagaimana dinyatakan dalam keputusan, tanpa menambahkan tafsir mengenai pertimbangan, proses, ataupun dampak kebijakan di balik penetapan tersebut.
Berdasarkan keputusan itu, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak diangkat menjadi Wakil Panglima TNI. Ia juga ditetapkan merangkap sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. Artinya, Maruli memegang dua posisi yang disebutkan dalam penetapan tersebut: jabatan Wakil Panglima TNI dan jabatan kepala badan. Penyebutan kedua jabatan secara bersamaan memperjelas ruang lingkup penugasan yang diberikan kepadanya. Penetapan ini sekaligus menandai perubahan posisi Maruli dari jabatan sebelumnya dalam susunan pimpinan TNI. Namun, isi keputusan sebagaimana dirangkum di sini hanya menunjukkan pengangkatan dan rangkap jabatan tersebut. Tidak ada penjelasan tambahan mengenai tugas khusus, masa jabatan, ataupun hubungan kerja yang perlu disimpulkan di luar keterangan yang tercantum.
Di sisi lain, Tandyo diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Dengan pembagian tersebut, Maruli menempati posisi Wakil Panglima TNI sekaligus kepala badan, sementara Tandyo menduduki jabatan KSAD. Perubahan posisi keduanya perlu dibedakan dengan jelas agar tidak tertukar: pengangkatan Maruli berkaitan dengan jabatan Wakil Panglima TNI dan kepala badan, sedangkan pengangkatan Tandyo berkaitan dengan pimpinan TNI Angkatan Darat. Keputusan Presiden Nomor 105 dan Nomor 106 TNI Tahun 2026 menjadi dasar penataan jabatan yang disebutkan dalam bagian ini. Penjelasan tersebut terbatas pada perubahan jabatan sesuai keputusan, tanpa menafsirkan lebih jauh isi maupun alasan di baliknya.
Dalam rangkaian pelantikan, kedua pejabat terlebih dahulu mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Pengucapan sumpah tersebut menjadi bagian resmi dari prosesi, sekaligus menandai kesediaan masing-masing pejabat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai jabatan yang diemban. Urutan ini menempatkan sumpah sebagai tahap awal yang harus dilalui sebelum rangkaian administrasi berikutnya dilaksanakan.
Sumpah disampaikan secara langsung di hadapan presiden. Dengan demikian, pelantikan tidak hanya menjadi penanda pergantian pejabat, tetapi juga memuat pernyataan formal mengenai komitmen dalam mengemban amanah. Pada konteks pergantian pimpinan TNI AD, tahapan tersebut menegaskan bahwa proses peralihan jabatan berlangsung melalui tata cara resmi kenegaraan. Uraian ini berfokus pada urutan acara yang telah disebutkan, tanpa menambahkan rincian lain mengenai jalannya prosesi.
Sesudah mengucapkan sumpah, kedua pejabat menandatangani berita acara pengambilan sumpah. Penandatanganan itu melengkapi pencatatan formal atas pengucapan sumpah yang baru saja dilakukan. Kedua tahapan tersebut berlangsung berurutan: sumpah jabatan disampaikan di hadapan Presiden, lalu berita acara ditandatangani. Rangkaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelantikan mencakup pernyataan komitmen sekaligus dokumentasi resmi atas tahapan tersebut.
Setelah sumpah dan penandatanganan berita acara selesai, acara ditutup dengan pemberian ucapan selamat. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming terlebih dahulu menyampaikan ucapan selamat kepada kedua pejabat. Sesudah itu, para tamu undangan turut memberikan ucapan selamat. Dengan urutan tersebut, penutupan acara mengikuti tahapan yang telah berlangsung sejak pengucapan sumpah, dilanjutkan dengan penandatanganan dokumen, dan diakhiri dengan ucapan selamat dari presiden, wakil presiden, serta para tamu undangan.
Pelantikan Tandyo menempatkan pergantian pimpinan TNI Angkatan Darat dalam rangkaian perubahan jabatan yang berlangsung dari masa ke masa. Jabatan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tidak diisi oleh satu orang secara permanen, melainkan mengalami pergiliran seiring perjalanan organisasi dan kebutuhan kepemimpinan. Karena itu, penunjukan terbaru dapat dipahami sebagai bagian dari kesinambungan institusi: seorang pejabat baru menerima tanggung jawab untuk memimpin matra darat setelah pendahulunya mengakhiri masa tugas.
Jejak pergiliran tersebut mencakup rentang sejarah yang panjang. Rujukan yang tersedia menyebut bahwa daftar KSAD merentang sejak 1948 hingga sekarang, dengan Dinas Sejarah Angkatan Darat (Disjarahad) sebagai sumber informasi resmi. Cakupan itu menunjukkan bahwa jabatan ini telah menjadi bagian dari perjalanan TNI AD sejak periode awal pembentukan dan terus berlanjut hingga masa kini. Setiap pergantian menandai babak baru dalam kepemimpinan, sekaligus memperlihatkan bahwa institusi memiliki mekanisme untuk meneruskan tanggung jawab dari satu pejabat kepada pejabat berikutnya.
Dalam konteks tersebut, pelantikan Tandyo menambah nama dalam riwayat para pejabat yang pernah menduduki posisi KSAD. Namun, bahan yang tersedia tidak menyajikan susunan lengkap nama dan urutannya. Oleh sebab itu, pembahasan ini tidak merinci daftar pejabat maupun mengaitkan setiap pergantian dengan tanggal atau periode tertentu yang tidak disebutkan. Pembatasan itu penting agar gambaran sejarah tetap bertumpu pada informasi yang dapat dipastikan, bukan pada perkiraan atau penyusunan nama tanpa rujukan yang memadai.
Untuk menelusuri perjalanan kepemimpinan secara lebih terperinci, pembaca dapat merujuk langsung pada publikasi Disjarahad, yang menjadi sumber resmi dalam informasi mengenai daftar tersebut. Sementara itu, konteks yang dapat ditegaskan di sini ialah bahwa jabatan KSAD telah mengalami pergiliran sejak 1948 dan penunjukan Tandyo merupakan tambahan terbaru dalam rangkaian panjang itu. Pergantian kepemimpinan bukan sekadar perubahan nama pada posisi teratas, tetapi juga bagian dari keberlanjutan organisasi TNI AD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Baca juga: Perkembangan Terbaru Erupsi Anak Krakatau dan Dampaknya di Jakarta
