Jakarta | Dukungan terhadap rencana pengoperasian Transjakarta laut mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta. Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Perindo menyatakan bahwa pengembangan layanan transportasi berbasis perairan perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi integrasi transportasi Jakarta. Kehadiran armada laut diharapkan tidak hanya menjadi alternatif perjalanan, tetapi juga memperluas jangkauan pelayanan publik hingga wilayah kepulauan yang selama ini belum terhubung secara optimal dengan pusat aktivitas di daratan.
Integrasi tersebut diarahkan terutama menuju Kepulauan Seribu, sehingga mobilitas penduduk, pelajar, pekerja, dan pelaku usaha dapat berlangsung lebih aman, teratur, serta terjangkau. Bagi masyarakat kepulauan, keterbatasan pilihan transportasi dan ketergantungan pada kondisi cuaca dapat meningkatkan risiko keterisolasian. Layanan yang dikelola secara terencana diharapkan mampu memperkuat konektivitas antarpulau dan menghubungkan warga dengan fasilitas pendidikan, kesehatan, administrasi, serta pasar di wilayah Jakarta.
Fraksi Partai Demokrat dan Perindo juga menilai bahwa akses transportasi yang lebih baik dapat memberikan dampak langsung terhadap perekonomian warga. Arus penumpang dan barang yang lebih lancar berpotensi memperluas pemasaran produk lokal, mendukung kegiatan pariwisata, serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat Kepulauan Seribu. Karena itu, pengoperasian Transjakarta laut dipandang sebagai kebijakan pelayanan publik sekaligus instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Menindaklanjuti arah dukungan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan PT Transportasi Jakarta sedang mematangkan kajian rute perairan. Kajian itu mencakup penentuan lintasan, titik pemberhentian, kebutuhan armada, aspek keselamatan, jadwal layanan, serta keterhubungan dengan moda transportasi darat. Perencanaan yang menyeluruh diperlukan agar layanan dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan benar-benar menjawab kebutuhan warga kepulauan.
Pengkajian layanan transportasi laut menuju Kepulauan Seribu perlu dilakukan secara cermat dan bertahap, tanpa mengurangi mutu maupun keandalan layanan utama Transjakarta di darat. Bus Transjakarta masih menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat di wilayah perkotaan, sehingga setiap rencana pengembangan moda baru harus disusun melalui kajian teknis, operasional, dan keuangan yang terukur. Penambahan layanan laut semestinya memperluas pilihan perjalanan, bukan mengalihkan perhatian atau sumber daya secara berlebihan dari pemeliharaan armada, ketepatan waktu, keselamatan, serta kenyamanan penumpang bus.
Kajian rute juga perlu mempertimbangkan pola perjalanan yang telah terbentuk di Pelabuhan Muara Angke. Kapal tradisional masih memegang peran penting dalam mobilitas penumpang, terutama bagi warga Kepulauan Seribu, pekerja, pelaku usaha, dan masyarakat yang bergantung pada konektivitas laut setiap hari. Data menunjukkan bahwa kapal tradisional melayani 79 persen dari total 443.271 penumpang di Pelabuhan Muara Angke. Angka tersebut memperlihatkan besarnya kontribusi operator yang selama ini menyediakan layanan, memahami karakter perairan setempat, serta memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat kepulauan.
Karena itu, rencana Transjakarta Laut tidak semata-mata menghadirkan moda baru dengan rute dan jadwal yang berdiri sendiri. Perencanaan harus memetakan rute yang sudah dilayani, kapasitas kapal, tarif, jadwal keberangkatan, standar keselamatan, dan potensi titik perpindahan penumpang. Pemerintah dan pengelola transportasi perlu membuka ruang dialog dengan operator kapal tradisional agar kebijakan tidak menimbulkan persaingan yang merugikan atau menghapus mata pencaharian warga. Model integrasi dapat dipertimbangkan melalui penyelarasan jadwal, peningkatan fasilitas pelabuhan, sistem informasi perjalanan, serta penerapan standar keselamatan yang lebih konsisten. Dengan pendekatan tersebut, layanan laut baru dapat memperkuat ekosistem transportasi, sementara layanan bus di darat tetap terjaga kualitasnya dan operator tradisional tetap diakui sebagai bagian penting dari konektivitas Kepulauan Seribu.
Komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merangkul pelaku usaha lokal dalam pengembangan layanan transportasi laut mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat-Perindo DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dina Masyusin. Menurutnya, pembukaan akses menuju Kepulauan Seribu perlu berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi masyarakat setempat. Warga tidak semestinya hanya menjadi pengguna layanan, tetapi juga harus memperoleh ruang sebagai mitra, tenaga kerja, dan pelaku usaha dalam ekosistem transportasi tersebut.
Pilar pertama adalah kemitraan operator lokal yang inklusif. Pemerintah dapat menerapkan skema pembelian layanan atau buy the service bagi pemilik kapal tradisional, koperasi, serta kelompok usaha warga. Melalui skema ini, operator lokal memperoleh kepastian kontrak dan pendapatan, sementara pemerintah dapat menetapkan standar pelayanan, jadwal, tarif, dan keselamatan secara lebih terukur. Model kemitraan tersebut juga dapat mencegah tersisihnya usaha masyarakat ketika layanan transportasi laut diperluas.
Pilar kedua berkaitan dengan peningkatan kelaikan dan kapasitas usaha. Bantuan sertifikasi armada, penyediaan fasilitas keselamatan, serta pelatihan berkelanjutan perlu diberikan kepada operator lokal. Dukungan itu mencakup pemahaman mengenai navigasi, pertolongan pertama, manajemen penumpang, pemeliharaan kapal, dan prosedur menghadapi kondisi darurat. Dengan peningkatan kemampuan tersebut, kapal-kapal warga dapat memenuhi ketentuan keselamatan sekaligus memberikan layanan yang lebih profesional.
Pilar ketiga ialah pemberdayaan tenaga kerja lokal. Warga asli Kepulauan Seribu perlu diprioritaskan sebagai awak kapal, petugas layanan, maupun tenaga pendukung operasional. Kebijakan ini dapat memperluas lapangan kerja dan memastikan layanan memiliki pemahaman yang kuat terhadap karakter wilayah kepulauan. Pilar keempat adalah integrasi ekosistem usaha melalui JakLingko, termasuk penggabungan sistem pembayaran kapal mitra. Integrasi ini akan memudahkan konektivitas penumpang, menyederhanakan perpindahan moda, dan meningkatkan kepastian pendapatan operator lokal. Dengan empat pilar tersebut, pengembangan transportasi laut dapat menjadi kebijakan konektivitas sekaligus instrumen pemerataan ekonomi bagi masyarakat Kepulauan Seribu.
Fraksi Demokrat-Perindo menyampaikan apresiasi terhadap pengalihan aset berupa kapal dan dermaga yang dipersiapkan untuk mendukung pengembangan layanan Transjakarta laut. Langkah tersebut dinilai penting karena pengelolaan aset publik membutuhkan landasan hukum, keterbukaan, serta pertanggungjawaban yang jelas. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan, proses pengalihan aset dijalankan secara akuntabel dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Ketentuan tersebut menjadi rujukan agar setiap tahapan pengelolaan aset berlangsung sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Kejelasan status aset, pencatatan, pengawasan, dan pembagian tanggung jawab pemerintah daerah dan badan usaha diperlukan untuk mencegah persoalan administrasi maupun pengelolaan pada masa mendatang. Dengan demikian, kapal dan dermaga yang dialihkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan pelayanan publik, tanpa mengesampingkan aspek kepatuhan dan akuntabilitas.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Transjakarta juga menunjukkan komitmen untuk menyusun tata kelola pengoperasian serta pola kemitraan yang transparan. Penyusunan tersebut diharapkan melibatkan aturan yang jelas mengenai peran para pihak, mekanisme pengawasan, standar pelayanan, dan bentuk pertanggungjawaban. Transparansi dalam kemitraan penting untuk membangun kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan bahwa setiap kerja sama memberikan manfaat yang terukur bagi daerah dan pengguna layanan.
Melalui persiapan yang terarah, Transjakarta laut diharapkan dapat segera beroperasi dengan pendekatan yang modern, aman, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pengembangan layanan tidak semata-mata dipandang sebagai penyediaan transportasi, tetapi juga sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas serta membuka peluang ekonomi di Kepulauan Seribu. Pemberdayaan pelaku usaha lokal, masyarakat pesisir, dan potensi ekonomi setempat perlu menjadi pertimbangan dalam tata kelola maupun kemitraan yang dirancang. Dengan prinsip tersebut, pengelolaan aset dapat mendukung pelayanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi warga secara berkelanjutan.
Baca juga: Program POLIRAN, Bhabinkamtibmas Sukanagara Sambangi Warga dan Perkuat Kamtibmas | Cooling System dan DDS, Aipda Didi MS Sambangi Warga Sukanagara Perkuat Kamtibmas | Brigadir Ibnu Dermawan Sambangi Warga Bunder, Perkuat Harkamtibmas dan Sosialisasi 110
