Jakarta — Suasana Auditorium HM Rasjidi, kantor Kementerian Agama di Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026), tampak lebih semarak dari biasanya. Tak hanya karena pelantikan 108 Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se-Indonesia, tetapi juga karena hadirnya sejarah baru: untuk pertama kalinya, 15 perempuan dari kalangan Penyuluh Agama Islam resmi memimpin KUA.
Momen ini, menurut Abu Rokhmad, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, bukan sekadar seremoni administrasi. “Ini menandai era baru kepemimpinan KUA yang lebih inklusif dan memperkuat kualitas layanan keagamaan kepada masyarakat,” ujarnya. Ia menegaskan, keputusan membuka jabatan Kepala KUA bagi penyuluh perempuan merupakan langkah strategis untuk memastikan fungsi KUA berjalan optimal di seluruh wilayah.
Sejak pagi, ruangan auditorium sudah dipenuhi peserta dari berbagai provinsi. Mereka hadir dengan pakaian dinas resmi, namun sorot mata tampak berbeda. Ada rasa bangga, ada rasa tegang, bahkan beberapa meneteskan air mata. Bagi banyak perempuan yang dilantik, posisi ini bukan sekadar gelar, melainkan kesempatan untuk menegaskan kapasitas mereka dalam dunia keagamaan yang selama ini didominasi laki-laki.
Pelantikan kali ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 dan KMA Nomor 1644 Tahun 2025. Dua regulasi ini secara resmi membuka ruang bagi Penyuluh Agama Islam menduduki jabatan Kepala KUA. Selama bertahun-tahun, posisi ini cenderung diisi oleh pegawai struktural pria. Dengan perubahan kebijakan, pemerintah berharap KUA mampu menjawab kebutuhan umat dengan perspektif yang lebih beragam.
Salah satu tokoh yang baru saja dilantik, Siti Nurhayati dari KUA Kecamatan Menteng, mengaku gugup sekaligus gembira. “Saya merasa ini tanggung jawab besar, tapi juga kesempatan untuk menunjukkan bahwa perempuan bisa memimpin layanan keagamaan dengan efektif,” katanya saat ditemui di sela acara. Ia menambahkan, prioritasnya adalah memperkuat program penyuluhan dan memastikan setiap warga yang datang ke KUA mendapatkan layanan yang cepat dan ramah.
Tidak hanya sebagai simbol, kehadiran 15 perempuan ini juga diharapkan membawa perubahan nyata di tingkat pelayanan. Menurut Abu Rokhmad, keberagaman pimpinan di KUA bisa memperluas pendekatan terhadap masyarakat. “Setiap wilayah memiliki karakteristik berbeda. Pemimpin yang berasal dari beragam latar belakang akan mampu merespons lebih tepat dan humanis,” jelasnya.
Di sisi lain, pelantikan ini juga menjadi pesan bagi para penyuluh perempuan yang selama ini aktif di lapangan. Mereka dapat melihat jalan karier yang lebih jelas tanpa terhalang stereotipe gender. Kemenag menegaskan bahwa semua yang dilantik telah melewati proses seleksi ketat, termasuk uji kompetensi dan penilaian kinerja selama bertugas sebagai penyuluh.
Acara pelantikan sendiri berlangsung dengan ritme formal namun hangat. Lagu Indonesia Raya mengawali, dilanjutkan dengan pembacaan sumpah jabatan yang khidmat. Para peserta dan tamu undangan memberi tepuk tangan panjang saat nama setiap Kepala KUA perempuan disebutkan. Momen ini, menurut beberapa hadirin, menggetarkan hati karena menandai era baru yang lebih setara dan modern di tubuh KUA.
Selain memberikan penghargaan kepada perempuan, Kemenag juga menekankan pentingnya pelayanan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Abu Rokhmad mencontohkan, beberapa KUA kini harus mampu menangani kasus pernikahan beda agama, administrasi pernikahan lintas provinsi, hingga layanan digital yang semakin diandalkan. Kepala KUA perempuan diharapkan menjadi penggerak inovasi tersebut.
Bagi banyak peserta pelantikan, ini bukan sekadar soal jabatan. Ada misi untuk meningkatkan kualitas layanan keagamaan, memperkuat komunikasi dengan masyarakat, dan menghadirkan pendekatan yang lebih empatik. Siti Nurhayati menekankan, “KUA harus bisa menjadi tempat yang tidak hanya administratif, tetapi juga edukatif. Masyarakat datang untuk bertanya, mendapatkan solusi, bukan hanya sekadar tanda tangan dokumen.”
Di luar auditorium, suasana Jakarta Pusat tetap sibuk seperti biasa. Namun bagi mereka yang hadir, Kamis ini menjadi penanda penting. Tidak sekadar angka atau regulasi, tetapi bukti nyata bahwa perempuan bisa menduduki posisi strategis, mengambil keputusan, dan memimpin layanan yang berdampak langsung pada kehidupan banyak orang.
Transformasi KUA ini pun menarik perhatian publik dan media. Banyak pihak melihat langkah Kemenag sebagai langkah progresif yang menantang stereotipe lama dan membuka peluang lebih luas bagi pemimpin perempuan di institusi keagamaan. Ke depan, diharapkan lebih banyak lagi inovasi lahir dari pimpinan yang beragam ini, sehingga KUA bukan hanya tempat administrasi, tetapi pusat layanan masyarakat yang modern, profesional, dan inklusif.
Sebagai penutup, Abu Rokhmad menegaskan, pelantikan ini hanyalah langkah awal. “Perjalanan panjang baru dimulai. Kami berharap semua Kepala KUA, baik pria maupun perempuan, bekerja sama memperkuat institusi ini agar benar-benar mampu menjawab kebutuhan umat di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Sejarah baru telah tercatat: 15 perempuan Penyuluh Agama Islam kini resmi menjadi Kepala KUA. Momen ini bukan sekadar simbol, tetapi titik awal bagi layanan keagamaan yang lebih responsif, inklusif, dan berpihak pada masyarakat.
