MAKASSAR, SULAWESI SELATAN — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Perum Bulog menyatakan kesiapan untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 33,2 juta penerima manfaat. Bantuan tersebut direncanakan diberikan sebanyak 10 kilogram per bulan selama tiga bulan berturut-turut. Dengan skema itu, setiap penerima akan memperoleh total 30 kilogram beras, sedangkan jumlah keseluruhan yang disiapkan mencapai sekitar 996 ribu ton.
Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa beras untuk program bantuan tersebut telah dikemas. Kesiapan itu menjadi bagian penting dari upaya memastikan distribusi dapat segera dilakukan apabila keputusan pelaksanaan telah ditetapkan. Bulog juga menyiapkan kebutuhan logistik dan penyaluran agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang tercatat sebagai penerima manfaat.
Meski demikian, penyaluran belum dapat dimulai karena Bulog masih menunggu arahan resmi dari pemerintah. Perintah tersebut diperlukan untuk menentukan waktu pelaksanaan, mekanisme distribusi, serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait di daerah. Bulog menegaskan bahwa persediaan beras telah tersedia dan siap dikirim setelah instruksi diterima.
Program ini dirancang untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya kelompok penerima manfaat yang menjadi sasaran kebijakan pemerintah. Pemberian 10 kilogram setiap bulan selama tiga bulan diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap konsumsi rumah tangga sekaligus menjaga akses masyarakat terhadap beras. Namun, waktu dan tahapan penyaluran tetap bergantung pada keputusan pemerintah.
Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan bahwa Bulog berada dalam posisi siap melaksanakan tugas tersebut. Setelah arahan resmi diterbitkan, proses distribusi dapat dilanjutkan sesuai ketentuan yang ditetapkan. Dengan demikian, fokus Bulog saat ini adalah mempertahankan kesiapan stok, kemasan, dan jalur distribusi sambil menunggu keputusan pemerintah mengenai pelaksanaan bantuan beras sebanyak 30 kilogram per penerima.
Persediaan beras yang berada dalam pengelolaan Bulog menjadi dasar kesiapan pemerintah untuk menjalankan program bantuan pangan. Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan bahwa cadangan beras Bulog saat ini mencapai 4,5 juta ton. Angka tersebut mencakup stok yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan penyaluran ketika pemerintah memberikan perintah pelaksanaan program.
Dalam rencana bantuan pangan selama tiga bulan, kebutuhan beras yang diperlukan berada di bawah 1 juta ton. Perbandingan jumlah kebutuhan tersebut dan total cadangan yang tersedia menunjukkan bahwa volume beras untuk program bantuan telah tercakup dalam persediaan Bulog. Dengan demikian, pelaksanaan penyaluran beras 30 kilogram dapat menunggu arahan resmi pemerintah tanpa mengubah gambaran mengenai jumlah cadangan yang dimiliki.
Ahmad Rizal Ramdhani juga menyampaikan bahwa setelah bantuan pangan disalurkan selama tiga bulan, stok Bulog diperkirakan masih tersisa lebih dari 3 juta ton. Perkiraan itu dihitung dari cadangan awal sebesar 4,5 juta ton dan kebutuhan penyaluran yang berada di bawah 1 juta ton. Sisa persediaan tersebut tetap menjadi bagian dari stok yang dapat dikelola Bulog setelah program berjalan.
Informasi mengenai jumlah cadangan dan kebutuhan penyaluran ini memperlihatkan kecukupan pasokan beras berdasarkan keterangan narasumber. Ketersediaan 4,5 juta ton memberi ruang bagi Bulog untuk menyiapkan bantuan sesuai arahan pemerintah, sementara perkiraan sisa lebih dari 3 juta ton menunjukkan bahwa persediaan nasional tetap tersedia setelah penyaluran tiga bulan dilakukan. Pemerintah selanjutnya menentukan waktu dan mekanisme distribusi berdasarkan perintah yang akan disampaikan kepada Bulog.
Bantuan beras sebanyak 30 kilogram belum dapat langsung disalurkan karena keputusan rapat koordinasi terbatas pada akhir September masih harus melalui sejumlah tahapan administrasi. Keputusan tersebut belum otomatis menjadi dasar operasional bagi Perum Bulog untuk segera mendistribusikan bantuan kepada masyarakat. Pemerintah perlu memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan, termasuk kejelasan sumber anggaran, penerbitan dokumen resmi, serta pembagian kewenangan antarinstansi yang terlibat.
Berdasarkan alur yang telah disampaikan, hasil rapat koordinasi terbatas terlebih dahulu diteruskan melalui Sekretariat Negara. Setelah itu, dokumen tersebut diproses oleh Kementerian Keuangan untuk keperluan penganggaran. Tahap ini diperlukan agar rencana penyaluran memiliki landasan pembiayaan yang jelas dan dapat dilaksanakan secara tertib. Sesudah proses di Kementerian Keuangan selesai, surat terkait diteruskan kepada Badan Pangan Nasional sebagai lembaga yang berwenang menindaklanjuti kebijakan pangan tersebut.
Selanjutnya, Badan Pangan Nasional akan memberikan perintah resmi kepada Bulog. Surat perintah itu menjadi dasar bagi perusahaan untuk memulai pelaksanaan penyaluran beras sesuai sasaran dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Dengan demikian, keterlambatan saat ini bukan disebabkan oleh ketiadaan persediaan, melainkan karena dokumen administrasi dan instruksi antarlembaga masih berproses.
Rizal memastikan Bulog akan segera bergerak setelah surat perintah diterbitkan. Ia menyatakan kesiapan tersebut mencakup koordinasi pelaksanaan, pengaturan distribusi, serta penyaluran beras ke wilayah yang telah ditentukan. Gudang-gudang Bulog juga disebut telah siap mendistribusikan beras medium. Kesiapan stok dan fasilitas penyimpanan diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan bantuan begitu seluruh tahapan administratif selesai dan instruksi resmi diterima.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa penyaluran bantuan pangan akan dilakukan pada pekan tersebut setelah pemerintah memberikan perintah kepada Perum Bulog. Bantuan untuk periode Oktober, November, dan Desember direncanakan diberikan sekaligus, sehingga setiap penerima memperoleh total 30 kilogram beras. Kebijakan penyaluran secara dirapel ini diharapkan dapat memastikan kebutuhan pangan masyarakat penerima manfaat terpenuhi hingga akhir tahun, sekaligus mempercepat distribusi beras yang telah disiapkan pemerintah.
Bantuan tersebut ditujukan kepada 33,2 juta penerima yang termasuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4. Kelompok ini mencakup masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah hingga kelompok yang masih membutuhkan dukungan pangan. Pemerintah menyebut ketersediaan bantuan pangan sampai akhir tahun mencapai 1 juta ton. Dengan stok tersebut, masyarakat diminta tidak khawatir karena bantuan telah tersedia dan akan segera disalurkan setelah proses serta perintah pelaksanaannya ditetapkan.
Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyiapkan program tambahan berupa beras bersubsidi sebanyak 1 juta ton. Program ini ditujukan bagi masyarakat yang masih membeli beras secara mandiri, tetapi membutuhkan harga yang lebih terjangkau. Beras tersebut akan dijual dengan harga Rp12.500 per kilogram, sehingga diharapkan dapat membantu menjaga daya beli sekaligus meringankan beban pengeluaran rumah tangga. Penyaluran bantuan dan pelaksanaan program subsidi akan menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketersediaan beras, mengendalikan harga, serta memastikan akses pangan tetap terbuka bagi masyarakat hingga penghujung tahun.
