JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Perubahan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai batas minimal harga saham membuka kembali ruang perdagangan bagi saham yang sebelumnya tertahan di level Rp50. Melalui ketentuan baru tersebut, saham tidak lagi berhenti pada batas harga itu, melainkan dapat diperdagangkan di bawah Rp50 pada pasar reguler Bursa Efek Indonesia.
Perubahan ini menjadi inti dari penyesuaian mekanisme perdagangan saham berharga rendah. Sebelumnya, saham yang telah berada di level Rp50 tidak dapat bergerak lebih rendah pada pasar reguler karena terbentur batas minimal harga. Dengan adanya perubahan aturan, saham-saham tersebut kini memiliki ruang untuk diperdagangkan pada tingkat harga di bawah batas sebelumnya.
Kebijakan tersebut dijelaskan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi di Jakarta pada Kamis, 8 Oktober 2026. Hasan menyatakan bahwa kebijakan perdagangan saham di bawah Rp50 merupakan bagian dari agenda reformasi pasar modal.
Menurut Hasan, agenda reformasi itu diarahkan untuk meningkatkan kualitas serta efisiensi perdagangan. Dengan demikian, perubahan batas minimal harga saham tidak semata-mata mengubah angka terendah dalam transaksi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya OJK untuk memperbaiki kualitas dan efisiensi mekanisme perdagangan di pasar modal.
Saham yang sebelumnya tertahan pada level Rp50 kini dapat kembali bergerak melalui transaksi di pasar reguler Bursa Efek Indonesia. Ketentuan ini memberikan kepastian bahwa batas harga minimal yang berlaku sebelumnya telah disesuaikan, sehingga perdagangan saham berharga rendah dapat berlangsung di bawah level tersebut.
Pernyataan Hasan menempatkan perubahan ini dalam kerangka reformasi pasar modal yang lebih luas. Fokus kebijakan tetap berada pada peningkatan kualitas dan efisiensi perdagangan, sementara pelaksanaannya memungkinkan saham yang sebelumnya tidak dapat turun dari Rp50 untuk diperdagangkan pada harga yang lebih rendah di pasar reguler Bursa Efek Indonesia.
Penerapan kebijakan perdagangan baru mulai memberikan dampak pada saham-saham yang sebelumnya tertahan di batas bawah Rp50. Dalam kondisi tersebut, sebagian saham tidak mengalami transaksi karena harga berada pada level terendah, sementara minat beli dan jual belum dapat bertemu secara efektif. Akibatnya, aktivitas perdagangan dan pembentukan harga tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Setelah aturan diterapkan, sejumlah saham kembali memperoleh perhatian dari pelaku pasar. Saham-saham yang sebelumnya seolah tidak bergerak mulai memiliki ruang untuk diperdagangkan, sehingga transaksi dapat berlangsung kembali. Perubahan ini tidak semata-mata menunjukkan kenaikan atau penurunan harga, melainkan menandai dimulainya kembali proses interaksi pihak yang ingin membeli dan pihak yang ingin menjual.
Hasan menjelaskan bahwa kondisi tersebut terjadi karena sisi penawaran dan permintaan kembali bertemu. Ketika kedua sisi pasar dapat berinteraksi, pelaku perdagangan memiliki kesempatan untuk menyampaikan minatnya melalui mekanisme yang berlaku. Pertemuan itu memungkinkan terbentuknya harga yang lebih mencerminkan kondisi pasar pada saat transaksi berlangsung, bukan sekadar bertahan pada batas bawah yang sebelumnya membatasi aktivitas.
Harga yang terbentuk setelah perdagangan kembali berjalan dapat dipahami sebagai ekuilibrium atau kesepakatan konsensus pasar. Nilai tersebut mencerminkan hasil penilaian kolektif pelaku pasar berdasarkan minat beli dan jual yang tersedia. Dengan demikian, kebijakan ini membuka kembali proses pembentukan harga secara lebih wajar bagi saham yang lama tertahan. Meski demikian, pergerakan berikutnya tetap bergantung pada dinamika penawaran, permintaan, serta keputusan masing-masing investor.
Perubahan batas bawah harga saham bukanlah satu-satunya langkah dalam agenda penyempurnaan pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjalankannya bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) dan berbagai pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya memperkuat struktur, transparansi, serta daya tahan pasar. Penyesuaian tersebut perlu dipandang dalam kerangka reformasi yang lebih luas, bukan semata-mata sebagai perubahan teknis dalam mekanisme perdagangan.
Salah satu agenda yang disiapkan ialah menurunkan ambang batas keterbukaan informasi kepemilikan saham menjadi 1 persen. Kebijakan ini diharapkan membantu meningkatkan transparansi mengenai perubahan kepemilikan dan potensi pengaruh investor terhadap emiten. OJK juga mendorong perluasan rincian klasifikasi investor agar data pelaku pasar dapat menggambarkan karakteristik dan perilaku investasi secara lebih jelas. Informasi yang lebih terperinci dapat mendukung pengawasan, pengambilan kebijakan, dan perlindungan investor.
Pengembangan produk investasi turut menjadi perhatian. OJK bersama BEI dan pihak terkait membahas pengembangan exchange-traded fund (ETF) dengan underlying komoditas emas. Instrumen tersebut berpotensi memperluas pilihan diversifikasi bagi investor sekaligus menyediakan akses yang lebih praktis terhadap aset yang kerap dipandang sebagai pelindung nilai. Di sisi lain, penyempurnaan aturan efek beragun aset diarahkan untuk mendukung pembiayaan perumahan secara lebih efektif dan menciptakan alternatif pendanaan jangka panjang.
Berbagai agenda itu berlangsung ketika pasar keuangan global masih menghadapi volatilitas dan ketidakpastian. Karena itu, penyempurnaan regulasi harus berjalan seiring dengan penguatan komunikasi, keterbukaan, dan pengawasan. Hasan menegaskan bahwa kepercayaan dan keyakinan terhadap pasar harus dijaga, dihadirkan, dan dipertahankan. Prinsip tersebut menjadi landasan penting agar investor tetap memperoleh informasi yang memadai, memahami risiko, serta melihat pasar modal sebagai sarana investasi yang kredibel dan berkelanjutan.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai pasar modal Indonesia masih menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global. Penilaian tersebut tercermin dari aktivitas perdagangan yang tetap berkembang, meskipun pelaku pasar menghadapi perubahan arah kebijakan moneter, fluktuasi harga komoditas, serta pergerakan arus modal internasional. Nilai rata-rata transaksi harian sepanjang 2026 masih memperlihatkan tren kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Pertumbuhan itu menunjukkan bahwa likuiditas dan minat terhadap instrumen pasar modal domestik tetap terjaga.
Dari sisi basis investor, jumlah investor baru juga meningkat dibandingkan 2025. Perluasan partisipasi tersebut menjadi indikator penting bagi pendalaman pasar karena dapat memperkuat sumber likuiditas dan mengurangi ketergantungan pada kelompok investor tertentu. Kinerja keuangan emiten turut berkembang positif. OJK menyebut jumlah emiten yang mencatatkan laba bersih pada tahun ini tergolong tinggi jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kondisi itu memberikan dukungan fundamental terhadap pergerakan pasar, sekaligus menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan terbuka masih mampu beradaptasi terhadap tantangan perekonomian.
Meski demikian, Hasan mengingatkan pelaku pasar agar tidak mengabaikan risiko global. Ketidakpastian suku bunga, tekanan nilai tukar, konflik geopolitik, dan potensi perlambatan ekonomi di sejumlah negara dapat memengaruhi sentimen serta arus dana ke pasar domestik. Karena itu, perusahaan, investor, dan pelaku industri perlu menyiapkan langkah antisipasi, memperkuat manajemen risiko, serta menjaga kualitas informasi agar resiliensi pasar tetap terpelihara.
Reformasi pasar modal juga tidak semata-mata ditujukan untuk merespons perhatian penyedia indeks global atau investor asing. Langkah tersebut merupakan reformasi struktural untuk meningkatkan kematangan, kredibilitas, dan daya tarik pasar modal Indonesia dalam jangka panjang. Pada September 2026, FTSE Russell mempertahankan Indonesia dalam kategori secondary emerging market. Sementara itu, MSCI tetap menempatkan Indonesia dalam kelompok emerging market dan menilai arah reformasi berjalan tepat.
Penguatan kepercayaan dan ketahanan pasar memerlukan komitmen bersama OJK, BEI, pelaku industri, dan investor. Sasaran tersebut tidak dapat diwujudkan regulator atau bursa secara sendiri-sendiri, melainkan melalui koordinasi, kepatuhan, transparansi, dan partisipasi seluruh ekosistem pasar modal.
