KEDIRI, JAWA TIMUR — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ahmad Dedi, aparatur sipil negara pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ahmad Dedi juga dikenal dengan nama Dedi Congor. Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengembangan penyidikan dugaan korupsi yang berkaitan dengan sektor bea dan cukai.
Informasi mengenai jadwal pemeriksaan itu disampaikan oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Ia menyebut pemeriksaan terhadap Ahmad Dedi berlangsung di Gedung Merah Putih KPK. Keterangan tersebut menjadi informasi utama dalam agenda pemeriksaan lembaga antirasuah terkait pengembangan perkara di lingkungan sektor bea dan cukai.
Dalam agenda pemeriksaan, nama yang tercantum bukan ditulis secara lengkap, melainkan menggunakan inisial AD. Pencantuman inisial itu merujuk pada Ahmad Dedi, yang juga dikenal publik dengan sebutan Dedi Congor. KPK menjadwalkan pemanggilan tersebut untuk kepentingan penyidikan yang sedang dikembangkan.
Pemeriksaan di Gedung Merah Putih merupakan bagian dari proses penanganan perkara yang dilakukan KPK. Hingga informasi ini disampaikan, keterangan yang tersedia hanya menyebut jadwal pemeriksaan, identitas AD sebagai Ahmad Dedi, serta keterkaitannya dengan pengembangan penyidikan dugaan korupsi di sektor bea dan cukai. Tidak ada informasi tambahan mengenai materi pemeriksaan yang disampaikan dalam agenda tersebut.
Berdasarkan pemantauan hingga sore hari, keberadaan Ahmad Dedi belum terlihat di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait agenda pemeriksaan yang telah dijadwalkan. Situasi tersebut menjadi perhatian karena nama Dedi Congor sebelumnya disebut dalam rencana pemeriksaan sebagai bagian dari pengembangan perkara dugaan korupsi di lingkungan Bea Cukai. Namun, belum terlihatnya seseorang di lokasi tidak serta-merta menunjukkan bahwa pemeriksaan batal atau tidak akan berlangsung.
Jadwal pemeriksaan dan kepastian kehadiran merupakan dua hal yang berbeda. Jadwal menunjukkan waktu atau agenda yang disiapkan penyidik, sedangkan pelaksanaan pemeriksaan tetap bergantung pada kehadiran pihak yang dipanggil serta kondisi administratif dan teknis lainnya. Karena itu, informasi mengenai agenda tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan alasan Ahmad Dedi belum tampak di kantor KPK hingga pemantauan dilakukan pada sore hari.
Penyidik KPK juga belum mengungkap materi yang hendak didalami dalam pemeriksaan tersebut. Tidak adanya penjelasan terperinci mengenai pokok pertanyaan merupakan hal yang umum terjadi ketika proses penyidikan masih berjalan. KPK biasanya menyampaikan informasi tentang substansi pemeriksaan setelah pemeriksaan selesai, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan penyidikan dan ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, perkembangan yang dapat disampaikan saat ini terbatas pada agenda pemeriksaan dan kondisi di lokasi hingga sore hari. Ahmad Dedi belum terlihat hadir di Gedung KPK, sementara belum ada keterangan resmi yang menjelaskan lebih lanjut mengenai pelaksanaan agenda maupun alasan di balik ketidakhadirannya. Informasi mengenai status pemeriksaan dan materi yang didalami masih menunggu pernyataan resmi dari KPK.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ahmad Dedi pada Selasa, 22 September 2026. Namun, pemeriksaan tersebut tidak dihadiri oleh yang bersangkutan. Informasi yang tersedia hanya menyebutkan bahwa Ahmad Dedi mangkir dari agenda pemeriksaan pada tanggal tersebut, tanpa memuat alasan atas ketidakhadirannya.
Catatan mengenai jadwal sebelumnya menjadi bagian dari rangkaian informasi terkait pemeriksaan Ahmad Dedi dalam pengembangan kasus Bea Cukai. Setelah agenda pada 22 September 2026 tidak dihadiri, KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Dedi. Agenda terbaru ini menunjukkan bahwa nama Ahmad Dedi kembali tercantum dalam pemeriksaan yang dijalankan penyidik.
Secara kronologis, pemeriksaan pada Selasa, 22 September 2026 merupakan agenda yang lebih dahulu dijadwalkan. Pada agenda itu, Ahmad Dedi tidak hadir. Selanjutnya, terdapat jadwal pemeriksaan terbaru yang kembali ditujukan kepada dirinya. Rangkaian tersebut memperlihatkan urutan agenda pemeriksaan sebelumnya dan agenda yang kini dijadwalkan KPK dalam perkara yang sama.
Informasi tentang pemeriksaan terdahulu penting dicantumkan agar perkembangan agenda pemeriksaan dapat dipahami secara utuh. Keterangan yang tersedia tidak menjelaskan alasan Ahmad Dedi tidak menghadiri pemeriksaan pada 22 September 2026. Selain itu, bahan yang ada juga tidak memuat tindakan lanjutan terkait ketidakhadiran tersebut. Karena itu, fakta yang dapat disampaikan terbatas pada adanya jadwal pemeriksaan sebelumnya, ketidakhadiran Ahmad Dedi pada agenda itu, serta penjadwalan pemeriksaan terbaru oleh KPK.
Dengan demikian, agenda terbaru tidak berdiri terpisah dari rangkaian pemeriksaan sebelumnya. KPK sebelumnya telah menetapkan jadwal pemeriksaan terhadap Ahmad Dedi pada 22 September 2026, tetapi pemeriksaan tersebut tidak dihadiri. Kini, Dedi kembali disebut dalam agenda pemeriksaan KPK untuk pengembangan kasus Bea Cukai. Kronologi ini menjadi konteks bagi jadwal terbaru, tanpa memberikan keterangan tambahan mengenai alasan ketidakhadiran maupun langkah lanjutan yang belum tercantum dalam informasi yang tersedia.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerbitkan dua surat perintah penyidikan baru dalam pengembangan perkara di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu surat tersebut menetapkan Gatot Heroe Hernanda, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kediri, sebagai tersangka. Sementara itu, surat perintah penyidikan lainnya telah diterbitkan, tetapi hingga kini belum disertai penetapan tersangka. Langkah tersebut menunjukkan bahwa penyidik masih mendalami rangkaian peristiwa serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara yang berkaitan dengan layanan kepabeanan.
Dalam persidangan, jaksa KPK meyakini pemilik Blueray Cargo (Group) John Field bersama Dedy Kurniawan Sukolo dan Andri terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan. Menurut uraian jaksa, ketiganya diduga memberikan suap kepada sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pemberian tersebut diduga bertujuan agar barang impor milik perusahaan dapat lebih cepat keluar dari proses pengawasan kepabeanan. Fakta-fakta yang disampaikan tersebut masih menjadi bagian dari proses pembuktian di persidangan dan harus dipahami sesuai kedudukan hukum masing-masing pihak.
Persidangan juga memunculkan nama-nama lain yang diduga menerima uang, tetapi belum diproses secara hukum dalam perkara tersebut. Salah satunya ialah Ahmad Dedi, yang disebut diduga menerima uang sebesar Rp30 miliar. Nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama turut disebut dalam persidangan dan diduga menerima Rp21 miliar. Penyebutan nama serta nominal itu berasal dari keterangan dan fakta yang terungkap di persidangan, sehingga tidak serta-merta menunjukkan penetapan status tersangka. KPK masih perlu melakukan pendalaman, memeriksa bukti-bukti, dan menentukan langkah hukum berdasarkan hasil penyidikan.
