Jakarta | Pemerintah menyadari adanya protes dari sejumlah negara sahabat terkait dampak asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas hingga ke wilayah negara tetangga. Persoalan tersebut tidak hanya dipandang sebagai masalah lingkungan di dalam negeri, tetapi juga sebagai isu lintas batas yang dapat memengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara di kawasan.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian besar terhadap asap yang dirasakan oleh negara-negara tetangga. Keterangan itu disampaikan Dudung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026.
Perhatian Presiden terhadap persoalan ini menunjukkan bahwa penanganan karhutla memiliki dimensi yang lebih luas daripada pemadaman titik api. Pemerintah juga perlu memastikan langkah pencegahan, penanganan asap, serta koordinasi antarlembaga berjalan secara efektif agar dampaknya tidak semakin meluas.
Protes dari negara tetangga menjadi pengingat bahwa kebakaran hutan dan lahan dapat menimbulkan konsekuensi regional. Asap yang terbawa angin berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat, kesehatan publik, dan hubungan kerja sama antarnegara. Karena itu, pemerintah berkepentingan mengambil tindakan terukur sekaligus menjaga komunikasi dengan negara-negara yang terdampak.
Dudung tidak merinci negara mana saja yang menyampaikan protes maupun langkah khusus yang akan ditempuh pemerintah. Namun, penjelasannya memperlihatkan bahwa keluhan tersebut telah menjadi perhatian di tingkat pemerintahan pusat. Penanganan karhutla diharapkan dapat dilakukan secara cepat dan berkelanjutan, sehingga dampak asap terhadap masyarakat Indonesia maupun negara tetangga dapat dikurangi.
Dudung menjelaskan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan belum sepenuhnya selesai karena kondisi lapangan yang tidak sederhana. Salah satu kendala utama berada pada banyaknya lahan gambut di sejumlah provinsi yang terdampak. Karakteristik gambut membuat api dapat menjalar dan bertahan di bawah permukaan, sehingga titik api tidak selalu terlihat dari atas. Pemadaman pun membutuhkan waktu lebih lama, termasuk setelah api di permukaan tampak berhasil dikendalikan.
Selain kondisi tanah, luas wilayah yang harus ditangani juga menjadi tantangan tersendiri. Petugas perlu menjangkau area yang tersebar dan memiliki tingkat aksesibilitas berbeda-beda. Dalam situasi tertentu, proses pemadaman memerlukan dukungan peralatan, personel, serta pemantauan berkelanjutan untuk memastikan api tidak kembali menyala. Faktor cuaca dan kondisi lahan yang kering turut memengaruhi efektivitas upaya tersebut.
Dudung menegaskan bahwa hambatan itu disampaikan sebagai persoalan teknis yang dihadapi di lapangan, bukan sebagai alasan untuk mengurangi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah tetap berkewajiban menangani kebakaran, melindungi masyarakat, serta mengurangi dampak asap terhadap kesehatan, aktivitas warga, dan lingkungan. Berbagai langkah pemadaman terus dilakukan melalui pengerahan personel, penggunaan sarana pendukung, dan koordinasi antarlembaga di wilayah terdampak.
Sebagai ketua pengarah penanganan kebakaran hutan dan lahan, Dudung menyatakan akan membawa persoalan tersebut untuk dibahas bersama Presiden. Pembahasan itu diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan memastikan kebutuhan penanganan di lapangan memperoleh dukungan yang memadai. Dengan demikian, kendala berupa lahan gambut dan luasnya wilayah tidak berhenti sebagai penjelasan, melainkan menjadi dasar untuk merumuskan langkah penanganan yang lebih efektif.
Pemerintah telah mengerahkan personel TNI, Polri, serta satuan-satuan terkait untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah. Pengerahan tersebut menjadi bagian dari upaya penanganan di lapangan, terutama karena kebakaran tidak hanya terjadi pada satu titik, melainkan dapat meluas dan muncul di berbagai kawasan. Keterlibatan banyak unsur diperlukan agar pemantauan, penanganan, dan koordinasi dapat dilakukan sesuai kondisi setiap wilayah yang terdampak.
Dudung menyebut personel sudah dikerahkan untuk menghadapi karhutla. Namun, ia juga menegaskan bahwa penanganan masih menghadapi tantangan karena area kebakaran sangat luas. Luasnya wilayah yang harus ditangani membuat pengerahan personel perlu disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Kondisi tersebut turut memengaruhi proses pengendalian kebakaran, khususnya ketika titik api berada di lokasi yang berjauhan atau sulit dijangkau. Karena itu, keberadaan personel TNI, Polri, dan satuan terkait dipandang penting untuk mendukung penanganan secara terpadu.
Selain mengerahkan kekuatan yang tersedia, pemerintah mengharapkan adanya arahan khusus dari Presiden untuk penanganan karhutla yang bersifat insidental. Arahan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi langkah penanganan ketika muncul kondisi tertentu yang membutuhkan perhatian dan koordinasi lebih lanjut. Pernyataan itu menunjukkan bahwa pemerintah terus menyesuaikan respons dengan perkembangan kebakaran di lapangan. Di tengah luasnya wilayah karhutla, pengerahan personel tetap menjadi langkah utama, sementara kebutuhan akan arahan khusus diperlukan agar penanganan insidental dapat dilakukan sesuai situasi yang dihadapi.
Dudung menyampaikan bahwa perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Laporan tersebut terutama akan mencakup wilayah yang menjadi konsentrasi penanganan, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan, dan Kepulauan Riau. Ketiga kawasan itu menjadi perhatian karena memiliki potensi karhutla yang besar serta menghadapi tantangan berbeda dalam proses pemadaman, pencegahan, dan pemulihan dampak.
Dalam laporan itu, Dudung berencana menyampaikan sejumlah unsur penting. Pertama, tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan unsur terkait di lapangan, termasuk langkah penanganan yang sudah berjalan. Kedua, persentase pelaksanaan dari berbagai upaya tersebut sebagai bahan evaluasi terhadap capaian dan kekurangan yang masih ditemukan. Ketiga, langkah konkret yang akan dilakukan berikutnya, sehingga penanganan tidak berhenti pada respons darurat, tetapi berlanjut melalui pencegahan dan pengawasan. Selain itu, laporan akan memuat penentuan prioritas berdasarkan tingkat risiko, kondisi lapangan, serta kebutuhan masing-masing wilayah.
Persoalan karhutla tidak lagi hanya berdampak di dalam negeri. Asap yang ditimbulkan telah memengaruhi kualitas udara dan menimbulkan perhatian negara lain, terutama negara-negara yang berada di kawasan sekitar Indonesia. Karena itu, penanganan persoalan ini perlu dilakukan secara terukur, cepat, dan terkoordinasi agar dampaknya dapat ditekan sekaligus menjaga hubungan baik dengan negara tetangga.
Terkait tawaran bantuan dari negara lain, Dudung belum memberikan jawaban lebih lanjut. Ia menyatakan bahwa hal tersebut masih akan dibahas terlebih dahulu bersama Presiden Prabowo. Pembahasan itu diperlukan untuk menentukan bentuk bantuan yang dibutuhkan, mekanisme penerimaannya, serta kesesuaiannya dengan strategi nasional dalam menangani karhutla di wilayah prioritas.
Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | Satgas Karhutla TNI Mediasi Masyarakat dan Korporasi di Melawi | Upaya Perlindungan Orangutan di Tengah Karhutla
