Jakarta | Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Faisol Riza menyatakan bahwa partainya memberikan dukungan penuh terhadap pencalonan kembali Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2029. Pernyataan tersebut disampaikan pada Senin, 12 Oktober 2026, sebagai penegasan mengenai sikap politik PKB terhadap rencana Prabowo untuk kembali maju dalam kontestasi kepemimpinan nasional.
Faisol menggambarkan kuatnya dukungan tersebut dengan menggunakan penekanan “100 persen atau bahkan 1000 persen”. Ungkapan itu menunjukkan bahwa PKB memandang dukungan kepada Prabowo bukan sebagai sikap yang diberikan secara terbatas atau setengah hati. Menurut pernyataan Faisol, dukungan partai diarahkan secara penuh kepada pencalonan Prabowo pada Pilpres 2029.
Penyampaian dukungan ini menjadi bagian penting dari komunikasi politik PKB menjelang tahapan pemilihan presiden mendatang. Dengan menyebut angka “100 persen atau bahkan 1000 persen”, Faisol menekankan tingkat keyakinan dan keseriusan partainya dalam mendukung Prabowo. Pernyataan tersebut sekaligus memperjelas posisi Faisol sebagai salah satu pimpinan DPP PKB yang menyampaikan sikap partai terkait pencalonan tersebut.
Dalam keterangannya, Faisol tidak sekadar menyebut adanya dukungan, tetapi juga memberikan penekanan mengenai skalanya. Penggunaan istilah tersebut menjadi sorotan karena memperlihatkan bagaimana PKB ingin menggambarkan dukungan yang sangat kuat bagi Prabowo. Pernyataan pada Senin itu menjadi inti informasi mengenai sikap PKB terhadap pencalonan kembali Prabowo Subianto sebagai calon presiden untuk periode pemilihan 2029.
Faisol Riza menjelaskan bahwa dukungan PKB terhadap Prabowo untuk memimpin dua periode tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan politik, tetapi juga pada penilaian terhadap arah kebijakan pemerintah. Menurutnya, Prabowo menunjukkan komitmen kuat untuk menghadirkan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. Kebijakan tersebut dinilai mencerminkan keberpihakan kepada kelompok berpenghasilan rendah, pelaku usaha kecil, keluarga, serta masyarakat yang selama ini membutuhkan akses lebih baik terhadap layanan dasar.
Sejumlah program kerakyatan menjadi alasan utama penilaian tersebut. Faisol menyoroti program makan bergizi gratis yang ditujukan untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak, Koperasi Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat, serta cek kesehatan gratis untuk memperluas akses layanan preventif. Ia juga menyebut sekolah rakyat, pembangunan tiga juta rumah, dan kredit usaha ultra mikro sebagai kebijakan yang berpotensi meningkatkan kualitas hidup sekaligus membuka kesempatan ekonomi. Berbagai program lain yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat turut dipandang sebagai bagian dari agenda pemerintahan Prabowo.
Dalam pandangan Faisol, pelaksanaan program-program tersebut dapat direalisasikan karena adanya kepemimpinan Prabowo yang memiliki kemauan politik dan arah pembangunan yang jelas. Ia mengakui bahwa penerapan kebijakan berskala besar tidak terlepas dari kendala, baik terkait koordinasi, kesiapan infrastruktur, maupun penyaluran manfaat kepada masyarakat. Namun, ia menilai berbagai hambatan itu telah diatasi dengan baik melalui penyesuaian kebijakan dan penguatan pelaksanaan di lapangan. Bagi PKB, capaian serta kesinambungan program kerakyatan tersebut menjadi dasar untuk menilai Prabowo layak melanjutkan kepemimpinan selama dua periode.
Faisol menyampaikan bahwa Prabowo memiliki tekad untuk menghapus kemiskinan ekstrem hingga mencapai nol persen di Indonesia. Target tersebut dipandang sebagai bagian penting dari agenda pembangunan yang menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat sebagai prioritas. Menurutnya, pengentasan kemiskinan tidak cukup dilakukan melalui bantuan sesaat, tetapi memerlukan kebijakan yang terarah, berkelanjutan, dan mampu memperkuat kemandirian masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok paling rentan memperoleh perlindungan sekaligus kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup.
Kemiskinan ekstrem merujuk pada kondisi ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk menjalani kehidupan yang layak. Kebutuhan tersebut mencakup makanan dan air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, serta tempat tinggal yang aman. Selain itu, pendidikan juga menjadi unsur penting karena berpengaruh terhadap peluang seseorang untuk memperbaiki taraf hidup dalam jangka panjang. Akses terhadap informasi, pendapatan, dan berbagai layanan sosial turut menentukan kemampuan masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan. Karena itu, penanganannya perlu dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya dengan mengukur penghasilan rumah tangga.
Faisol menilai pemenuhan kebutuhan rakyat mulai berjalan secara bertahap melalui sejumlah program pemerintah. Berbagai kebijakan sosial dan ekonomi diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, serta layanan publik. Pelaksanaan program tersebut tetap membutuhkan pendataan yang akurat agar bantuan dan intervensi pemerintah diterima oleh warga yang paling membutuhkan. Koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait juga diperlukan supaya setiap kebijakan dapat berjalan efektif di lapangan. Dalam pandangan Faisol, proses bertahap ini menunjukkan adanya upaya konkret untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat. Keberhasilannya akan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, sehingga target penghapusan kemiskinan ekstrem dapat diterjemahkan menjadi perubahan nyata bagi kehidupan rakyat.
Faisol melanjutkan bahwa perhatian Prabowo terhadap pemenuhan kebutuhan rakyat menjadi alasan penting untuk mempertimbangkan kepemimpinannya kembali. Menurut dia, pemerintah perlu memastikan kebijakan negara benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, terutama dalam hal kesejahteraan, ketersediaan pangan, lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Fokus pada kebutuhan sehari-hari tersebut dinilai menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan publik, sekaligus menjadi dasar bagi Prabowo untuk melanjutkan agenda kerakyatan yang telah dijalankan. Atas pertimbangan itu, Faisol menilai Prabowo pantas kembali memimpin Indonesia pada periode mendatang.
Ia kemudian mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk masyarakat, organisasi kemasyarakatan, tokoh publik, serta kelompok politik, untuk menyampaikan permintaan agar Prabowo bersedia maju kembali dalam Pilpres 2029. Ajakan tersebut tidak semata-mata dipandang sebagai dukungan terhadap seorang tokoh, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap arah kebijakan yang dianggap berorientasi pada kepentingan rakyat. Faisol menekankan bahwa keputusan untuk maju tetap berada pada Prabowo. Namun, aspirasi masyarakat penting disampaikan agar menjadi pertimbangan dalam menentukan langkah politik berikutnya.
Faisol menjelaskan, dukungan itu dapat disampaikan secara langsung kepada Prabowo maupun melalui partai politik. Saluran tersebut diharapkan mampu memperlihatkan bahwa masih terdapat rakyat yang mendukung program-program kerakyatan pemerintah dan menginginkan keberlanjutannya. Melalui penyampaian aspirasi yang terbuka dan sesuai dengan mekanisme politik, Prabowo dapat mengetahui tingkat dukungan terhadap kebijakan yang telah dijalankan sekaligus terhadap pencalonannya pada 2029. Bagi Faisol, keterlibatan berbagai unsur masyarakat akan membuat dukungan tersebut memiliki landasan yang lebih luas, sekaligus memperkuat komunikasi rakyat, partai politik, dan pemimpin nasional.
Baca juga: Dukungan Demokrat untuk Prabowo dalam HUT Ke-25 | Klarifikasi Pidato AHY: Respons Prabowo atas Dukungan Partai Demokrat | Dukungan Pendidikan untuk Siswa Miskin di Bogor
